Kabut asap dari karhutla ini menghambat aktivitas masyarakat, salah satunya bagi masyarakat yang mata pencariannya sebagai nelayan.

Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan kini juga dirasakan dampaknya oleh para nelayan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi ini memaksa mereka menghentikan aktivitas melaut karena jarak pandang yang sangat terbatas, sehingga menyulitkan navigasi kapal di tengah laut.

Para nelayan Natuna yang menggantungkan hidup dari hasil laut mengeluh terpaksa tidak bisa melaut seperti biasa.

Saat mencoba berlayar sekitar tiga mil dari Pulau Natuna, mereka sudah disambut kabut asap tebal yang menutupi pandangan.

BACA JUGA: Akibat Karhutla Kasus ISPA Melonjak, Kemenkes Sebut Lebih 3 Juta Warga RI Terpapar Asap!

BACA JUGA: Karhutla Belum Mereda, TNI AU Pakai Metode Water Boombing Untuk Padamkan Api!

Wilayah sekitar pun tidak terlihat lagi dengan mata telanjang, membuat perjalanan ke laut menjadi sangat berisiko.

“Kami ikut terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan,” kata Zubian Toni, salah satu nelayan Natuna pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Toni mengatakan bahwa saat ini mereka hanya bisa mengandalkan Global Positioning System (GPS) sebagai penunjuk arah saat berlayar.

Menurutnya, kabut asap yang menyelimuti Natuna sudah terjadi sejak sepekan terakhir dan hingga kini belum sepenuhnya hilang.

“Sudah seminggu ini bang, tidak hilang kabutnya. Musim teduh, asap tidak terbawa asap,” ungkapnya. Nelayan lain, Hariadi dari Pulau Subi, Natuna juga merasakan dampak serupa.

Ia menjelaskan bahwa nelayan yang tidak memiliki alat canggih seperti GPS atau aplikasi di ponsel merasa sangat kesulitan menentukan arah saat pergi dan pulang melaut.

Biasanya, para nelayan menggunakan panduan alam seperti pulau, pal, lampu suar dan bintang sebagai penunjuk arah.

Namun, semua tanda itu kini tidak terlihat karena tertutup asap.

Bahkan, jarak pandang lampu suar yang normalnya bisa mencapai 8 mil laut, kini hanya mampu menembus sekitar 0,5 mil.

Hariadi menambahkan bahwa untuk menemukan lokasi ikan tuna atau tongkol, para nelayan biasanya mengandalkan suara gemercik air sebagai petunjuk adanya gerombolan ikan.

Mereka juga memperhatikan keberadaan burung camar yang sedang berburu ikan, karena itu menandakan ada kumpulan ikan di sekitar lokasi tersebut.

Selain mengganggu aktivitas ekonomi, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga membawa ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Natuna.

Kualitas udara yang memburuk karena partikel PM2.5 dapat memicu berbagai masalah pernapasan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma hingga iritasi mata.

Kelompok yang paling berisiko adalah anak-anak, lansia dan penderita penyakit kronis.

Karena itu, otoritas kesehatan setempat telah mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika terpaksa beraktivitas di area terbuka. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kabut Asap Pekat Akibat Karhutla Hambat Aktivitas Nelayan Di Natuna Melaut! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Lihat di sini profil dari Destry Damayanti!

Destry Damayanti diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 25 Juli 2026.

Saat ini, Destry masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Ia juga dipercaya menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.

Dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi dan keuangan, Destry dianggap memiliki pemahaman yang luas mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Destry bukanlah sosok baru dalam bidang ekonomi nasional. Destry Damayanti lahir di Jakarta pada 1963.

Pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Indonesia dengan mengambil bidang ekonomi.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dalam bidang Regional Science dari Cornell University, New York.

Pendidikan tersebut menjadi dasar penting bagi perkembangan karier Destry sebagai ekonom.

Setelah menyelesaikan studi, ia menjalani berbagai pekerjaan di sektor publik dan swasta.

Pengalamannya mencakup kegiatan penelitian, pengajaran, perbankan, lembaga pemerintahan serta perumusan kebijakan ekonomi.

Sebelum dikenal sebagai salah satu pimpinan Bank Indonesia, Destry mengawali perjalanan profesionalnya di lingkungan akademik.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Mundur Dari Jabatan Gubernur BI, Ini Dia Profil Perry Warjiyo!

Ia pernah bekerja sebagai peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Karier tersebut telah dijalaninya sejak akhir 1980-an.

Pengalaman di dunia pendidikan dan penelitian turut membentuk kemampuannya dalam menganalisis berbagai persoalan ekonomi.

Setelah beberapa waktu berkecimpung di dunia akademik, Destry mulai memperluas pengalamannya ke sektor keuangan dan perbankan.

Ia juga sempat berkarier di lingkungan pemerintahan serta perusahaan perbankan internasional.

Pada 1992 hingga 1997, Destry bekerja di Kementerian Keuangan. Setelah itu, ia bergabung dengan Citibank sebagai ekonom dan menjalankan peran tersebut selama 1997 sampai 2000.

Pengalaman ini membuatnya dapat melihat kondisi ekonomi Indonesia dari dua sisi, yaitu perspektif pemerintah dan industri perbankan.

Pada 2000 hingga 2003, Destry dipercaya menjadi Senior Economic Adviser bagi Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam berbagai analisis mengenai persoalan ekonomi serta hubungan ekonomi internasional.

Kariernya kemudian berlanjut di sektor keuangan. Destry menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005 hingga 2011.

Setelah itu, ia menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri untuk periode 2011–2015.

Kedua posisi tersebut memperkuat reputasinya sebagai ekonom yang memahami perkembangan pasar dan perekonomian Indonesia secara langsung.

Selain menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Destry juga sempat terlibat dalam lingkungan pemerintahan. Pada 2014 hingga 2015, ia dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi di Kementerian BUMN.

Dalam tugas tersebut, ia ikut mengkaji berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan milik negara.

Pada 2015, Destry memasuki tahap baru dalam perjalanan kariernya. Ia ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015.

Destry menjalankan tugas tersebut selama periode 2015 hingga 2019. LPS sendiri memiliki peran dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui program penjaminan simpanan.

Selama berada di LPS, Destry juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia.

Pengalaman tersebut membuat kiprahnya semakin dekat dengan isu stabilitas sistem keuangan dan sektor perbankan.

Karier Destry di sektor keuangan semakin tinggi dan penting ketika ia ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2019.

Pengangkatan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 untuk masa jabatan 2019–2024.

Destry mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari jajaran pimpinan tertinggi Bank Indonesia.

Berbekal pengalaman di dunia akademik, perbankan, pemerintahan dan LPS, Destry membawa latar belakang yang beragam ke dalam institusi bank sentral tersebut.

Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, Destry kembali dipercaya menduduki posisi yang sama. Melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024, ia ditetapkan kembali sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode 2024–2029. Sumpah jabatan untuk periode kedua dilaksanakan pada 7 Agustus 2024.

Sebelum diajukan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia, Destry telah memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam jajaran pimpinan bank sentral.

Selain berkarier di sektor ekonomi dan keuangan, Destry juga pernah terlibat dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara.

Pada 2015, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Calon Tunggal Gubernur BI, Inilah Dia Profil Menakjubkan Destry Damayanti! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkenalkan 10 buku yang berisi gagasan, pengalaman serta perjalanan kariernya dalam berbagai bidang strategis. Buku-buku tersebut membahas sejumlah topik penting, mulai dari investasi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan industri hingga pengembangan sektor energi di Indonesia.

Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Bahlil yang ke-50. Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan bahwa pada awalnya ia hanya menargetkan penerbitan delapan buku. Namun, setelah melalui proses penyusunan dan pengembangan materi, jumlahnya bertambah menjadi 10 buku.

“Izin Pak Presiden, buku saya itu sebenarnya delapan buku, bukan 10. Tapi karena angka delapan adalah sandi Bapak Presiden, maka saya genapkan menjadi 10 buku,” jelas Bahlil pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian besar karya tersebut disusun berdasarkan pengalaman yang ia peroleh ketika menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pengalaman itu kemudian menjadi dasar bagi Bahlil dalam menulis berbagai pemikiran mengenai kebijakan investasi dan pembangunan industri nasional, sebelum dirinya dipercaya memimpin Kementerian ESDM.

“Buku ini sebenarnya bukan yang baru ditulis untuk nanti akan dibuat. Sebagian buku-buku ini adalah buku-buku yang dibuat di saat saya masih Menteri Investasi,” kata Bahlil.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan!

Meski tidak memaparkan seluruh judul buku yang diterbitkan, Bahlil menyampaikan isi dari beberapa karya tersebut. Buku pertama berjudul Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia: Transformasi dan Mandat Konstitusi.

Buku ini mengangkat pengalaman pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil mengungkapkan bahwa beberapa hari setelah dilantik sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019, ia menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor nikel.

Pada saat itu, kewenangan terkait kebijakan tersebut sebenarnya berada di bawah Kementerian ESDM. Pengalaman tersebut kemudian dituangkan Bahlil sebagai bagian dari pembahasan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam di Indonesia.

Buku kedua diberi judul Batang Magnet Investasi: Kisah di Balik Lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang. Menurut Bahlil, penulisan buku ini berawal dari evaluasi pemerintah terhadap upaya menarik perusahaan yang ingin memindahkan kegiatan industrinya di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Pada masa tersebut, Indonesia belum berhasil menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan yang mencari lokasi baru. Sebagian perusahaan justru memilih Vietnam karena biaya lahan di kawasan industrinya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga lahan di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat buku berjudul Seni Menuntaskan Misi. Karya ini menceritakan langkah-langkah Bahlil dalam memperkuat kedudukan dan fungsi Kementerian Investasi. Ia menilai, pada masa itu kementerian tersebut masih lebih banyak berperan sebagai pihak yang berada di garis depan dalam melayani investor atau sekadar menjadi front office.

Buku keempat berjudul Menanam Fondasi Kendaraan Listrik Nasional. Di dalamnya, Bahlil menguraikan proses negosiasi pemerintah untuk membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Pembahasan tersebut juga mencakup kerja sama dengan perusahaan otomotif Hyundai dalam mengembangkan industri kendaraan listrik nasional. Bahlil menyebutkan bahwa proyek dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar dolar AS itu sempat menjadi incaran sejumlah negara.

Setelah melalui berbagai proses dan pembahasan, proyek tersebut akhirnya dapat diwujudkan di Indonesia. Kehadiran proyek itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

Buku kelima berjudul Tuan di Negeri Sendiri. Bahlil menjelaskan bahwa buku ini tidak hanya berisi refleksi mengenai pelaksanaan program hilirisasi nasional, tetapi juga menjadi bentuk otokritik terhadap berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Bahlil, gagasan utama dalam buku tersebut berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam dengan hilirisasi ditempatkan sebagai instrumen penting.

Berikut adalah 10 buku yang diluncurkan Bahlil:

– Hilirisasi SDA Indonesia: Transformasi dan Mandat Konstitusi

– Batang Magnet Investasi: Kisah di Balik Lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang

– Investasi Inklusif dan Berkelanjutan: Konsep dan Capaian

– Koboi dari Timur Jaring Investasi

– Bertahan, Berjejaring, Bertindak

– Tuan di Negeri Sendiri

– Seni Menuntaskan Misi

– Transformasi Energi Negeri: Resiliensi, Transisi Energi, dan Hilirisasi

– Seorang yang Terlanjur Disimpulkan

– Menanam Fondasi Kendaraan Listrik Nasional. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post WOW! Menteri ESDM Bahlil Luncurkan 10 Buku, Intip Karya-karyanya Di Sini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih menimbang sejumlah nama untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Beberapa calon bahkan dilaporkan sudah diundang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa proses penjaringan calon gubernur BI memang sudah dimulai.

“Ada ya. Ada beberapa nama banyak, banyak. Ada, untuk diajak diskusi arahnya bagaimana, ada ya,” jelas Prasetyo pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia mengakui bahwa pemanggilan terhadap sejumlah kandidat telah berlangsung dalam periode yang cukup lama. Namun, Prasetyo enggan membuka siapa saja nama yang sudah dipanggil, sehingga daftar lengkap calon masih ditutup rapat untuk publik.

BACA JUGA: Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan!

BACA JUGA: Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi!

Prasetyo juga memperjelas bahwa hingga kini belum ada Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR untuk mengajukan calon definitif. Alasannya, Presiden masih terus melakukan diskusi dan menerima berbagai masukan terkait siapa yang paling tepat diusung sebagai gubernur BI.

Di antara nama-nama yang beredar, Destry Damayanti menjadi satu-satunya yang secara terbuka dikonfirmasi masuk dalam pertimbangan Presiden. Prasetyo sendiri menegaskan bahwa Destry memang salah satu kandidat yang sedang ditimbang untuk posisi tersebut.

“Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti itu, sebagai salah satu yang dibahas lah gitu ya,” ungkap Prasetyo.

Meskipun demikian, pemerintah belum memberikan petunjuk mengenai siapa yang paling berpeluang mendapat kepercayaan Prabowo. Nama lain yang sempat muncul adalah Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketika ditanya tentang Muliaman, Prasetyo tidak memberikan konfirmasi apakah ia termasuk dalam daftar calon. Ia hanya mengulang bahwa jumlah nama yang sedang dipertimbangkan Presiden cukup banyak, sehingga komposisi kandidat masih sangat terbuka dan belum mengerucut pada satu figur.

Proses ini berlangsung seiring dengan mendekatnya akhir masa jabatan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo. Nantinya, Presiden akan menetapkan nama yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk saat ini, Istana memilih belum membuka seluruh daftar kandidat yang ada di radar Presiden. Pertemuan dengan sejumlah calon menunjukkan bahwa proses seleksi sudah berjalan, namun keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin bank sentral masih menunggu tahapan selanjutnya.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dana tersebut tidak berasal dari perubahan atau penambahan pagu TKD reguler yang telah ditetapkan sebelumnya. Tambahan anggaran ini bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

“Minggu depan paling lambat, lagi diproses, jadi administrasi saja,” ungkap Purbaya pada Rabu, 5 Agustus 2026. Menurut Purbaya, pembagian dana tidak dilakukan secara merata dengan jumlah yang sama untuk setiap daerah.

Pemerintah terlebih dahulu menghitung kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah untuk menentukan besaran bantuan yang akan diterima. Dengan cara tersebut, daerah yang memiliki keterbatasan anggaran atau sedang mengalami tekanan fiskal dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Purbaya menjelaskan bahwa beberapa pemerintah daerah mengalami penurunan kemampuan keuangan setelah adanya penyesuaian atau pemangkasan anggaran TKD pada tahun ini. Situasi tersebut menyebabkan ruang fiskal sejumlah daerah menjadi lebih terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran sebagai bentuk dukungan agar pelayanan publik dan kebutuhan belanja daerah tetap dapat berjalan. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun.

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan rencana alokasi TKD pada 2025 yang sebelumnya mencapai Rp919,9 triliun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penyesuaian TKD 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Meski anggaran TKD mengalami penyesuaian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui belanja kementerian dan lembaga yang pelaksanaannya dilakukan di daerah. Belanja tersebut menjadi bagian dari keseluruhan belanja negara yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Berdasarkan data resmi DJPK, penyaluran TKD hingga 21 Juli 2026 telah mencapai sekitar Rp338,85 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 52,8 persen dari pagu anggaran yang tercatat dalam sistem. Dana TKD tersebut terdiri atas beberapa jenis transfer, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan sejumlah bentuk transfer lainnya.

TKD memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan, serta berbagai kebutuhan pemerintahan. Namun, sumber dukungan keuangan bagi daerah tidak hanya berasal dari transfer tersebut.

Pemerintah pusat juga menyalurkan belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di daerah untuk mendukung program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tambahan anggaran sebesar Rp20,5 triliun diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja yang terdampak oleh tekanan fiskal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah. Purbaya memastikan bahwa besaran dana tambahan tersebut telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.

Dengan adanya dukungan ini, pemerintah berharap kemampuan fiskal daerah dapat kembali mencukupi sehingga masalah pembayaran kewajiban pemerintah daerah tidak kembali terjadi.

“Kita hitung sehingga mencukupi, jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi,” jelas Purbaya. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Rosan menjelaskan bahwa penyederhanaan organisasi menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Kebijakan itu terutama diarahkan kepada BUMN berukuran besar, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan sejumlah perusahaan negara lainnya yang memiliki struktur usaha sangat luas.

“Berikutnya arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” jelas Rosan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Rosan, pemerintah telah mengurangi 274 entitas perusahaan pelat merah melalui proses perampingan atau streamlining hingga Juli 2026. Ia menegaskan bahwa restrukturisasi tersebut belum berhenti dan akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: Cari Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah. Rumah Nurman Herin Digeledah Kejagung!

BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 3,6 Miliar, Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Rumah!

“Streamlining yang sudah kita lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Beliau juga minta di-update seperti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah entitas BUMN dipangkas secara signifikan, dari sekitar 1.077 perusahaan menjadi 350 perusahaan hingga akhir 2026.

Pengurangan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, seperti menutup perusahaan yang tidak lagi efisien, menggabungkan entitas yang memiliki kegiatan usaha serupa, serta melakukan merger melalui Danantara. Prabowo juga mengaku terkejut ketika mengetahui besarnya jaringan bisnis BUMN yang terdiri atas ribuan perusahaan anak, cucu perusahaan hingga cicit perusahaan.

Banyaknya entitas tersebut dinilai membuat struktur korporasi negara menjadi terlalu rumit, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar dan berpotensi memperlambat proses kerja. Dalam arahannya, Prabowo menyebutkan bahwa penutupan sejumlah entitas BUMN yang dinilai tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya rutin atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun.

Penghematan itu berasal dari berbagai pos, termasuk gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, penggunaan listrik dan utilitas serta anggaran untuk rapat kerja. Pemerintah memperkirakan nilai efisiensi tersebut masih dapat bertambah hingga mendekati Rp70 triliun sampai Rp80 triliun menjelang akhir Desember 2026.

Dengan target penggabungan dan penutupan sekitar 700 entitas BUMN yang masih harus diselesaikan hingga akhir tahun, pemerintah optimistis penataan ulang tersebut dapat membuat perusahaan negara lebih sederhana, efisien, fleksibel dan mampu mendukung kondisi fiskal yang lebih sehat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut pernyataan yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin, 27 Juli 2026, Perry memilih mundur atas dasar keputusan pribadi.

“Per kemarin, secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden,” ungkap Mensesneg Prasetyo Hadi pada Senin, 27 Juli 2026.

Jika dilihat dari catatan sejarah lembaga, ini merupakan kali pertama seorang Gubernur BI mengajukan pengunduran diri atas inisiatif sendiri.

Perry Warjiyo pernah memimpin Bank Indonesia pada periode 2018–2023, lalu kembali ditetapkan untuk masa jabatan 2023–2028.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Narkoba, Bareskrim Ringkus Kasat Narkoba Polres Tangsel dan Anggotanya!

BACA JUGA: Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat!

Sebelum menjadi Gubernur, kariernya di BI sudah panjang. ia sempat menjabat sebagai Deputi Gubernur pada 2013–2018 dan sebelumnya menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan moneter, makroprudensial serta urusan internasional pada 2009–2013.

Di awal kariernya, Perry juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter.

Perry lahir di Sukoharjo pada 1959, Perry menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan lulus pada 1982.

Ia melanjutkan studi ke Iowa State University, meraih gelar Master pada 1989 dan gelar Ph.D. pada 1991.

Karier internasionalnya termasuk periode 2007–2009 ketika ia bertugas sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili kelompok pemilih South-East Asia yang mencakup 13 negara anggota.

Profil resmi BI mencatat bahwa sejak bergabung dengan Bank Indonesia pada 1984, Perry banyak berkonsentrasi pada riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi serta pengelolaan devisa dan utang luar negeri.

Di bawah kepemimpinannya, BI menerima sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk pengakuan dari Global Islamic Finance Awards, Asian Investor dan The Asian Banker pada beberapa tahun terakhir.

Selain aktivitas profesional, Perry dikenal aktif menulis. Ia menerbitkan berbagai buku, jurnal dan makalah tentang ekonomi dan kebijakan moneter.

Beberapa karya bukunya antara lain Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses (2020), Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik (2016) dan Kebijakan Moneter di Indonesia (2003).

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan per periode 2025 dan diumumkan pada 15 Maret 2026, total kekayaan Perry tercatat sebesar Rp80.500.957.247 tanpa adanya utang yang dilaporkan.

Mayoritas harta tersebut berupa tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp52,3 miliar tersebar di beberapa daerah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, Sleman, Sukoharjo dan Karawang.

Ia juga melaporkan kepemilikan satu unit Mercedes Benz S450 tahun 2023, sejumlah surat berharga, kas dan setara kas serta aset bergerak dan aset lainnya.*

The post Mundur Dari Jabatan Gubernur BI, Ini Dia Profil Perry Warjiyo! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ada peluang penyesuaian harga BBM non-subsidi pada Agustus 2026. Hal ini terkait tren penurunan harga minyak mentah yang terjadi pada Juni 2026.

Bahlil mengatakan ia telah meminta perusahaan penyalur BBM, baik Pertamina maupun pelaku swasta untuk segera menyesuaikan harga BBM non-subsidi.

Untuk BBM bersubsidi, ia menegaskan harga tidak akan berubah karena pemerintah sudah menjamin pasokan minyak mentah dan BBM hingga akhir tahun.

BACA JUGA: Kasus Kekerasan Verbal Di Unesa: Korban Bertambah Jadi 26 Orang, 6 Mahasiswa Dinonaktifkan!

BACA JUGA: Banyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, KPK Ungkap yang Jadi Biang Keroknya!

“Tadi setelah saya melakukan rapat paripurna kabinet yang dipimpin oleh Bapak Presiden, kami melanjutkan pertemuan dengan Bapak Presiden. Saya melapor tentang kondisi BBM kita terkini dan alhamdulillah semuanya di atas rata-rata standar minimum,” kata Bahlil pada Senin, 20 Juli 2026.

“Yang kedua, saya juga melaporkan tentang kerja sama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude, BBM, alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insya Allah akhir tahun enggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insya Allah enggak ada kenaikan sama sekali,” jelasnya.

“Bahkan ada berpotensi untuk beberapa jenis BBM yang ketika harga dunia akan turun, kita sudah mulai meminta kepada pengusaha badan usaha swasta termasuk Pertamina untuk segera melakukan penyesuaian,” tambahnya.

Lantas yang menjadi pertanyaan apakah harga BBM Pertamax akan turun bulan depan?

“Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi,” jelas Bahlil.

“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi, ini kan totalnya 20%. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan. Ya, gitu ya,” ungkapnya.

Biasanya penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Perlu diketahui, harga Pertamax naik menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026.

Kenaikan itu adalah yang pertama sejak lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik pada 28 Februari 2026.

Harga minyak Brent sempat naik ke US$118 per barel pada 31 Maret 2026, lalu sempat turun dan naik lagi ke US$118 pada 29 April 2026.

Namun sejak Juni 2026, harga minyak mentah turun di bawah US$100 per barel, turun ke level US$70-an bahkan mencapai US$68,55 per barel pada 6 Juli 2026.

Penentuan harga BBM biasanya didasarkan pada beberapa faktor, seperti harga minyak, Mean of Platts Singapore (MOPS) dan kurs rata-rata dua bulan sebelum periode penetapan.

Jadi, jika harga BBM ditetapkan per 1 Agustus 2026, acuan adalah rata-rata ketiga faktor tersebut selama Juni–Juli 2026.

Kementerian ESDM menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) untuk Juni 2026 sebesar US$83,45 per barel, turun dari US$106,56 per barel pada bulan sebelumnya.

Penurunan ICP dipengaruhi meredanya ketegangan di Timur Tengah yang sebelumnya memicu gejolak di pasar minyak dunia.

Perbaikan jalur distribusi dan stabilisasi pasokan global turut menyebabkan turunnya harga minyak mentah Indonesia.

Penetapan ICP Juni tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2026.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan perkembangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama penurunan ICP pada Juni 2026.

Selain itu, gencatan senjata dan pembukaan bertahap Selat Hormuz membantu melancarkan pasokan minyak dunia sehingga menekan harga internasional.

Faktor fundamental pasar juga berperan. International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan minyak global tumbuh 1,1 juta barel per hari, sementara OPEC+ dan Rusia meningkatkan produksi.

Kenaikan pasokan disertai melambatnya pertumbuhan permintaan memberi tekanan ke bawah pada harga minyak.

Secara rinci, rata-rata harga minyak mentah pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026 menunjukkan penurunan sebagai berikut:

– ICP turun US$23,11 per barel, dari US$106,56 menjadi US$83,45.

– Brent di ICE turun US$18,73 per barel, dari US$103,71 menjadi US$84,98.

– WTI di Nymex turun US$16,11 per barel, dari US$98,51 menjadi US$82,41.

– Dated Brent turun US$21,42 per barel, dari US$107,55 menjadi US$86,13.

– Basket OPEC turun US$23,52 per barel, dari US$114,55 menjadi US$91,03 (data hingga 28 Juni 2026).

Untuk Juli 2026, pemerintah memperkirakan ICP berada di kisaran US$67–US$71 per barel, tapi realisasinya bergantung pada kondisi pasar dan geopolitik.

Risiko yang perlu diwaspadai mencakup potensi eskalasi konflik yang dapat mengganggu produksi, sementara peningkatan pasokan dari Timur Tengah pasca-pembukaan Selat Hormuz berpeluang menekan harga lebih lanjut.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasokan, permintaan dan situasi geopolitik sebagai dasar pemantauan ICP pada periode berikutnya, perubahan pada ketiga faktor itu akan menentukan arah harga minyak Indonesia sepanjang Juli 2026. *

The post Harga BBM Non-Subsidi Disebut Akan Turun Bulan Depan, Ini Penjelasan Bahlil! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Harga BBM memang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, salah satunya bagi mereka yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan.

Oleh sebab itulah, pemerintah menetapkan tarif khusus untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15.000 per liter yang ditujukan bagi pemilik kapal nelayan berukuran antara 30 hingga 200 gross ton (GT).

Kebijakan ini dikeluarkan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meringankan beban biaya operasional di sektor perikanan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin, 13 Juli 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa penetapan harga khusus itu muncul setelah mempertimbangkan lonjakan harga BBM non-subsidi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp21.300 per liter.

BACA JUGA: Inilah Dia Produk Yang Paling Banyak Dibeli Di Kopdes Merah Putih Transaksi Capai 56,69 Miliar

BACA JUGA: Melonjak Pesat Sejak Jadi Jampidsus, Ini Daftar Kekayaan Febrie Adriansyah Bernilai Fantastis

Ia menambahkan bahwa nelayan dengan kapal di bawah 30 GT masih berhak mendapatkan solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.

Karena itu, Presiden memerintahkan agar pengusaha nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran 30–200 GT memperoleh harga BBM yang lebih terjangkau.

“Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp 15.000 per liter,” ungkap Airlangga pada Senin, 13 Juli 2026.

Menurut Airlangga, patokan harga BBM non-subsidi dibuat berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, yakni sekitar Rp18.600 per liter.

Dengan menetapkan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah pada dasarnya memberikan subsidi sekitar Rp3.600 untuk setiap liter yang dikonsumsi kelompok nelayan tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa selisih subsidi tersebut tidak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Kenapa dibiayai BPDP? Karena saat sekarang BPDP mempunyai cukup dana untuk membiayai hal tersebut bukan oleh APBN. karena harga minyak dan harga solar dan harga biodiesel sudah dekat,” jelas Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan dibiayai melalui BPDP tanpa menggunakan dana APBN, dengan alokasi kuota sekitar 400.000 ton untuk periode enam bulan ke depan.

“Kementerian ESDM akan menerbitkan regulasi pelaksanaan, sementara penyalurannya dikoordinasikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran, sehingga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, ekonomi maritim dan kesejahteraan nelayan Indonesia,” jelas Bahlil pada Selasa, 14 Juli 2026.

The post Tetapkan Rp15.000 Perliter Harga BBM Solar Khusus Nelayan Dana Tidak Dibebankan Pada APBN appeared first on CAHAYA NEGERI.

Sejak awal program Kopdes Merah Putih ini sudah banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Saat ini sudah ada beberapa Kopdes Merah Putih yang mulai beroperasi.

Sejak awal 2026, aktivitas perdagangan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menunjukkan nilai transaksi yang signifikan yaitu mencapai sekitar Rp 56,69 miliar.

Volume transaksi yang tercatat sampai catatan terakhir juga besar yakni 53.817 transaksi.

BACA JUGA: Melonjak Pesat Sejak Jadi Jampidsus, Ini Daftar Kekayaan Febrie Adriansyah Bernilai Fantastis

BACA JUGA: Jampidsus Febri Ardiansyah Jadi Sorotan Publik, Inilah Profil Lengkap dan Jejak Kariernya

Terdapat berbagai jenis barang yang paling banyak dibeli oleh anggota dan masyarakat setempat. Barang-barang tersebut mulai dari produk pertanian hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per Senin, 13 Juli 2026 didapatkan total nilai transaksi sepanjang tahun ini mencapai Rp 56.695.106.929.

Nah dari rincian penjualan sendiri terlihat bahwa produk pupuk mendominasi pembelian. Pupuk NPK Phonska menempati posisi teratas sebagai produk paling banyak dibeli.

Produk ini memiliki nilai pembelian mencapai sekitar Rp 15,093 miliar dan volume transaksi sebesar 8.178.733 unit.

Peringkat kedua diisi oleh Pupuk Urea N 46% yang volume penjualannya mencapai 6.206.984 unit dengan nilai transaksi sekitar Rp 11,272 miliar.

Di urutan ketiga terdapat kategori “barang lainnya” yang secara kumulatif mencatatkan nilai transaksi Rp 7,93 miliar dengan volume 527.903 unit.

Minyak goreng menempati posisi keempat, tercatat bernilai sekitar Rp 3,6 miliar dengan volume penjualan 606 unit.

Untuk komoditas beras sendiri, beras medium SPHP kemasan 5 kg berada di peringkat kelima dengan total nilai transaksi sekitar Rp 2,45 miliar dan volume 55.229 kemasan.

Komoditas beras lainnya juga menunjukkan permintaan signifikan, tercatat nilai penjualan Rp 1,14 miliar dengan volume 27.009 kemasan.

Produk Sunco minyak goreng ukuran 2 liter juga laris di koperasi, dengan nilai transaksi mencapai Rp 505 juta dan volume 11.419 unit. Gas LPG 3 kg mencatatkan penjualan senilai Rp 481 juta dengan volume 25.654 tabung.

Sementara itu, gula merek KTM kemasan 1 kg terjual senilai Rp 284 juta dengan volume 16.204 bungkus.

Produk yang terakhir adalah produk rokok filter 12 juga tersedia dan mencatatkan nilai transaksi sekitar Rp 272 juta dengan volume penjualan 10.358 bungkus.*

The post Inilah Dia Produk Yang Paling Banyak Dibeli Di Kopdes Merah Putih Transaksi Capai 56,69 Miliar appeared first on CAHAYA NEGERI.