CAHAYANEGERI.COM – Gempa yang mengguncang NTT menimbulkan kerusakan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat upaya penanganan infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus.
Gempa ini menimbulkan dampak signifikan terhadap berbagai fasilitas umum, sehingga memerlukan respons cepat dari pemerintah untuk memulihkan kondisi dan memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan layak. Fokus utama penanganan saat ini adalah pemulihan layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh warga di wilayah terdampak.
Layanan tersebut mencakup penyediaan air bersih, sistem sanitasi yang memadai serta pengelolaan sampah yang efektif. Ketiga aspek ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama di tengah situasi darurat pascagempa.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat terdampak, khususnya di lokasi pengungsian, menjadi prioritas utama. Dalam masa tanggap darurat seperti ini, akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi secepatnya.
BACA JUGA: Seskab Teddy: Bantuan untuk Gempa Di NTT, 253 Ton Logistik Telah Dikirim Atas Perintah Presiden!
BACA JUGA: Gempa NTT: Kemenkes Percepat Pembangunan Rumah Sakit Lapangan di Ruteng
“Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani. Karena itu, infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi, harus segera kita cek dan tangani sesuai kondisi di lapangan,” kata Menteri Dody pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Didik Wahyudi, Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT, menambahkan bahwa Kementerian PU juga menerima arahan langsung dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebutuhan sanitasi di berbagai titik pengungsian dapat terpenuhi dengan baik.
Untuk mendukung layanan sanitasi yang lebih optimal, Kementerian PU berencana mengusulkan penambahan armada truk tinja. Penambahan ini dinilai sangat diperlukan untuk memperkuat layanan penyedotan septic tank di lokasi-lokasi pengungsian.
Dengan adanya tambahan armada tersebut, diharapkan kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar lokasi pengungsian dapat tetap terjaga selama masa tanggap darurat, sehingga warga tidak perlu khawatir terhadap potensi penyebaran penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis.
Selain fokus pada layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, Kementerian PU juga melakukan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Di Kabupaten Manggarai Barat, tim identifikasi memeriksa berbagai fasilitas penting seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Warloka, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sejumlah sarana pendukung lainnya.
Fasilitas-fasilitas ini memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga kerusakannya perlu segera ditangani. Hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa sejumlah bangunan mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari retakan kecil hingga kerusakan pada bagian struktur pendukung bangunan.
Untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pengelola aset dan pemerintah daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi dari setiap fasilitas yang terdampak.
Langkah cepat yang diambil oleh Kementerian PU ini merupakan bagian dari komitmen mereka untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam situasi tanggap darurat seperti ini. Penanganan infrastruktur pascagempa juga sejalan dengan Sasaran Utama PU608, yang mengarahkan pembangunan infrastruktur pada manfaat nyata bagi masyarakat.
Sasaran ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kementerian PU akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat terdampak gempa dapat ditangani secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terkoordinasi dan fokus pada kebutuhan nyata masyarakat, diharapkan proses pemulihan pascagempa dapat berjalan lebih lancar dan warga dapat kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. *
