Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sedang menyelidiki dugaan kekerasan verbal yang diduga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa lewat grup WhatsApp. Percakapan itu dituduh berisi komentar tidak pantas tentang beberapa mahasiswi dan dosen.

Pemeriksaan awal mencatat ada 26 korban, termasuk empat dosen.

Langkah penyelidikan ini dilakukan untuk mendukung kerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK).

Enam mahasiswa sementara dinonaktifkan dari semua kegiatan akademik.

Kasus bermula dari laporan tentang percakapan tidak etis di sebuah grup WhatsApp yang melibatkan enam mahasiswa vokasi. Isi chat tersebut diduga menampilkan objektifikasi terhadap beberapa mahasiswi dan dosen, lalu beredar di media sosial.

BACA JUGA: Banyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, KPK Ungkap yang Jadi Biang Keroknya!

BACA JUGA: Erupsi Lagi Pagi Ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki Semburkan ABU Vulkanik 1.600 Meter!

Ketua Satgas PPK Unesa, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba menyatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan sesuai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Kasusnya kekerasan verbal yang terjadi yaitu dalam bentuk chat grup mahasiswa yang bersangkutan yang berisi pesan-pesan tidak etis tentang teman-teman mereka dan juga beberapa dosennya,” jelasnya pada Minggu, 19 Juli 2026.

Proses penanganan berjalan bertahap yaitu dimulai dari penerimaan laporan, penelaahan kasus, pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi dan terlapor, pendampingan korban hingga penyusunan rekomendasi sanksi untuk rektor.

“Dalam penanganan kasus ini ada mekanisme ketat yang dilakukan, mulai dari penerimaan laporan, penelaahan kasus, pengumpulan bukti, pemeriksaan terlapor dan saksi, pendampingan korban, pemanggilan orang tua, penyusunan simpulan dan rekomendasi dan penetapan sanksi oleh rektor,” ungkapnya.

Dari pemeriksaan, enam mahasiswa ditetapkan sebagai terlapor dan 26 korban telah teridentifikasi, terdiri dari mahasiswi dan empat dosen.

Satgas PPK masih mendalami isi percakapan untuk memetakan seluruh percakapan yang tersebar dan memastikan apakah ada korban atau pihak lain yang terdampak.

Selama proses investigasi, keenam terlapor dinonaktifkan sementara dari semua aktivitas kampus, namun mereka tetap diizinkan hadir saat dipanggil untuk pemeriksaan.

“Terlapor dinonaktifkan dari semua kegiatan akademik, kecuali untuk urusan pemenuhan kewajiban pemeriksaan kasus ini. Ini bukan sanksi akhir, melainkan bagian dari prosedur penanganan,” ungkapnya.

Unesa memastikan korban mendapat pendampingan psikologis, dukungan akademik dan bantuan hukum bila diperlukan.

Identitas korban, pelapor dan saksi dijaga kerahasiaannya.

Selain itu, Satgas PPK mengimbau sivitas akademika dan masyarakat untuk tidak menyebarkan tangkapan layar percakapan, identitas korban atau informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan dampak psikologis atau sosial.

Laporan dugaan kekerasan juga bisa disampaikan lewat layanan resmi Satgas PPK Unesa secara langsung maupun daring. *

The post Kasus Kekerasan Verbal Di Unesa: Korban Bertambah Jadi 26 Orang, 6 Mahasiswa Dinonaktifkan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dinilai bermasalah.

Sempat ada isu yang mengatakan penghentian pengumpulan data ini karena kasusu Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa penghentian pendataan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak ada kaitannya dengan proses pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dari Polri.

“Tidak, tidak ada kaitan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna pada Rabu, 15 Juli 2026.

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

Anang memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Kejagung memang menerbitkan surat edaran kepada beberapa Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan MBG di SPPG.

Pendataan itu bersifat sementara dan hanya diberi waktu selama 10 hari sejak surat edaran dikeluarkan.

Menurut Anang, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk menginventarisasi dugaan penyimpangan, misalnya adanya SPPG fiktif atau dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG yang berhubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

Setelah periode 10 hari berakhir, Kejagung kemudian mengeluarkan surat edaran baru yang meminta agar seluruh kegiatan pendataan itu dihentikan.

Anang menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu yang ditetapkan telah selesai dan juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan jika pendataan dilanjutkan tanpa kontrol yang jelas.

Perintah pemberhentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa sebelumnya Jampidsus pernah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anang juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam program MBG tetap berjalan meskipun nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret pada kasus TPPU.

Proses penyidikan ini sudah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Sampai saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MBG yang mencakup pejabat BGN dan pihak swasta dengan dugaan praktik pengaturan mitra, penjualan titik dapur serta proyek motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.*

The post Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dalam pelaksanaan program MBG ini salah satu hal utama yang difokuskan oleh pemerintah adalah terkait standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dibagikan kepada penerima manfaat sejak Senin, 13 Juli 2026 setelah libur sekolah selesai.

Program MBG ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar dengan kondisi tubuh yang sehat, bugar dan siap menerima pelajaran.

Pada tahun ajaran baru ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada menambah jumlah penerima program MBG, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan.

Baca Juga: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Baca Juga: Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Tanah Berlaku 17 Agustus, Rampung Dalam 10 Hari!

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dan pihak terkait lain terus bekerja memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi dan layak untuk siswa.

Kualitas makanan menjadi poin penting dalam pelaksanaan MBG. Setiap menu disusun agar mengandung gizi seimbang seperti sumber karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayuran, buah dan komponen penunjang lain dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal.

Selain memperhatikan nilai gizi, keamanan pangan juga menjadi prioritas. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi, semua dilakukan sesuai standar kebersihan dan sanitasi.

Prosedur ini bertujuan mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas makanan sampai diterima siswa.

Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan sepanjang rantai distribusi.

Evaluasi rutin dilaksanakan untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan siswa sesuai standar yang ditetapkan.

Pengawasan yang ketat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap program MBG.

Program MBG juga berdampak pada perekonomian lokal.

Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM dan penyedia katering setempat membuka peluang menambah pendapatan serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Penggunaan bahan pangan lokal turut mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan program bergantung pada kerja sama berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, penyedia makanan serta masyarakat.

Sinergi antar pihak ini menjadi dasar agar MBG berjalan efektif, transparan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Di lingkungan sekolah, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat.

Dengan rutin menyajikan makanan bergizi, diharapkan peserta didik semakin paham pentingnya pola makan baik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan gaya hidup sehat sejak dini.

Ke depan, peningkatan mutu layanan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diharapkan membuat Program Makan Bergizi Gratis lebih optimal.

Dengan makanan yang bergizi, aman dan berkualitas, program ini berkontribusi melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan siap menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas. *

The post Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama! appeared first on CAHAYA NEGERI.