CAHAYANEGERI.COM – Saat ini di Indonesia banyak sekali Sekolah Dasar (SD) yang sepi atau kekurangan murid baru. Nah hal tersebut menjadi sorotan ketua DPR RI yaitu Puan Maharani.
Puan Maharani menyoroti banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Puan meminta pemerintah segera menjadikan kondisi ini sebagai sinyal untuk mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar di tingkat nasional.
Puan menilai pemerintah perlu segera meneliti penyebab turunnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah negeri.
Kajian itu penting untuk mengetahui apakah masalah ini terjadi di seluruh negeri atau hanya di wilayah tertentu.
BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!
BACA JUGA: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!
Nantinya hasil tersebut akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan berikutnya.
“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru harus menjadi alarm bagi pemerintah,” ungkap Puan pada Rabu, 15 Juli 2026.
Puan meminta agar pemerintah membuat pemetaan masalah secara rinci sebelum memutuskan langkah penanganan, karena setiap daerah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setempat.
Menurut Puan, faktor penyebab berkurangnya murid pada tiap daerah berbeda-beda.
Di beberapa wilayah, angka kelahiran yang menurun menyebabkan jumlah anak usia sekolah berkurang secara alami.
Di tempat lain, pergeseran penduduk dan perubahan fungsi kawasan pemukiman memengaruhi jumlah siswa yang tersedia.
Selain itu, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri juga bisa menjadi penyebab.
Kondisi ini mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta atau jalur pendidikan alternatif.
Karena itu pemerintah diminta mempertimbangkan seluruh faktor tersebut sebelum mengambil keputusan kebijakan.
“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar,” jelas Puan.
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan seragam untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.
Menutup atau menggabungkan sekolah bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan murid. Kebijakan harus menempatkan kepentingan peserta didik di posisi utama.
Akses terhadap pendidikan harus tetap mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa mengorbankan mutu pembelajaran. Hak anak untuk belajar tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran.
Sebagai langkah konkret, Puan mengusulkan penyusunan peta kebutuhan satuan pendidikan pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia.
Peta ini perlu menggabungkan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pemukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis serta proyeksi demografi untuk sepuluh tahun ke depan.
Informasi tersebut akan membantu menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan, digabungkan atau dipertahankan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan sekolah harus menjamin layanan pendidikan tetap mudah diakses.
Pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi sekolah yang aman dan waktu tempuh yang wajar.
Sekolah penerima harus memiliki kapasitas cukup untuk menampung siswa tambahan.
Anak dari keluarga rentan tidak boleh kehilangan kesempatan belajar karena jarak sekolah menjadi lebih jauh.
Seluruh kebijakan harus selalu berpihak pada kepentingan peserta didik.
Di samping penataan jaringan sekolah, Puan menilai kualitas layanan pendidikan negeri perlu ditingkatkan secara menyeluruh.
Perbaikan diperlukan pada proses pembelajaran, kompetensi guru, pendidikan karakter, keamanan lingkungan sekolah serta komunikasi antara sekolah dan orang tua.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri bisa dibangun kembali.
DPR RI menyatakan akan mengawal penataan sekolah dasar sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, dengan fokus utama memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang bermutu. *
