Sebanyak 76 pelajar pilihan dari seluruh Indonesia yang mewakili 38 provinsi menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026. Mereka bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Para anggota Paskibraka ini telah dikukuhkan di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pembina upacara. Upacara dipimpin oleh Julita Rista Lestari, pelajar asal Kalimantan Timur yang bertindak sebagai pemimpin upacara.

Prosesi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Setelah itu, Julita dipercaya memegang Bendera Merah Putih saat seluruh calon anggota membacakan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

BACA JUGA: Gempa NTT: Presiden Prabowo dan Partai Gerindra Kirim Bantuan Untuk Korban!

BACA JUGA: Hadir Di Sidang Tahunan MPR 2026, Inilah Dia Profil Dari 8 Tamu Istimewa Prabowo Subianto!

Setelah ikrar selesai, Wakil Presiden Gibran secara resmi mengukuhkan ke-76 pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Berikut adalah daftar lengkap 76 anggota Paskibraka 2026 yang berasal dari 38 provinsi:

1. Aceh: Muhammad Hibban Annafis dan Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Sumatra Utara: Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe

3. Sumatra Barat: Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim

4. Riau: Rizqy Aditya Siregar dan Arifa Rahma Maulydha

5. Jambi: Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri

6. Sumatra Selatan: Muhammad Ikhsan Nugroho dan Khalyana Zahira Sandi

7. Bengkulu: M. Aryo Wira Zandhyka Y. dan Nadine Permata Vanza

8. Lampung: Naufal Ghaly Oktora dan Chika Azahra Salsabila

9. Kepulauan Bangka Belitung: Muhammad Furqoen Nul Hakim dan Fira Haniyah

10. Kepulauan Riau: Muhammad Salman Farisi dan Raudah Mabrura

11. DKI Jakarta: Muazzam Saqif Hasani Siregar dan Latiesha Firenzie Bharata

12. Jawa Barat: Baruno Wicaksono dan Aisha Calista Permata

13. Jawa Tengah: Hilmi Tisna Yuwanda dan Qothrunnada Azzahra Husna

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Ahmad Raditya dan Anggita Ayu Mahanani Hanifah

15. Jawa Timur: Reihan Nifan Arkana dan Angelica Theona Putri

16. Banten: Chaysar Purnama Putra dan Adzra Khairy Fadian

17. Bali: I Made Dwi Sathya Kurniawan dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani

18. Nusa Tenggara Barat: Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dan Belvana Rolanda Vindia Kurniawan

19. Nusa Tenggara Timur: Atanasius Meyllano Frans Yogar dan Eighteen Jeanette Hekboy

20. Kalimantan Barat: Mirza Rafi Navazani dan Celine Olivia Apriani Theo

21. Kalimantan Tengah: Muhammad Azham Alfarizqi dan Ajeng Bunga Safitri
22. Kalimantan Selatan: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dan Siti Nur Adlina

23. Kalimantan Timur: Gus Luthfy Azka Nararya dan Julita Rista Lestari

24. Kalimantan Utara: Muhammad Zainal Ihsan dan Desy Natalia

25. Sulawesi Utara: Gabriel Gilbert Miller Kamasi dan Faith Louisa Tabita Maengkom

26. Sulawesi Tengah: Fahriansyah Rihama dan Chintya Graciella Rorong

27. Sulawesi Selatan: Juan Pablo dan Taswina Putri

28. Sulawesi Tenggara: Laode Reyhan Putra Satria Korwa dan Waode Bintang Adisya

29. Gorontalo: Muhammad Azka Gaib dan Khasyifa Anindi Sudarmanto

30. Sulawesi Barat: M. Deni Fikri dan Ismi Ulfaida

31. Maluku: Louise Adriano Hutasoit dan Cinzia Christovani Marantika

32. Maluku Utara: Haikal Khadafi H. Laode dan Mardhatilla A. Putri

33. Papua: Johanes Matius Paulus Rumsayor dan Neeltje Deliana Insjowi Werimon

34. Papua Barat Daya: Pieter Felix Paskah Yapen dan Vila Delvia Nauri

35. Papua Barat: Marco Marcel Kurei dan Hasna Iriani Rumbiak

36. Papua Selatan: Vinsensius Renaldi Oey Yolmen dan Kristina Ndiken

37. Papua Tengah: Christopher Leon Bringga Tabuni dan Gladys Manuella Aibekob

38. Papua Pegunungan: Michael Marchel Winka Fakdawer dan Julia Maharani Dabi. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post 76 Paskibraka Tingkat Pusat HUT R1 81, Ini Dia Daftar Nama-namanya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyampaikan berbagai hasil kerja pemerintah dalam pidatonya. Ia juga menghadirkan cerita tentang masyarakat dari berbagai daerah yang merasakan manfaat program pemerintah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Cerita tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan delapan orang yang menjadi contoh penerima manfaat dari sejumlah program pemerintah. Program tersebut mencakup bidang pangan, pendidikan, perlindungan sosial hingga penyediaan rumah layak huni.

BACA JUGA: Sidang Tahunan MPR 2026: Presiden Prabowo Undang Tamu Khusus Untuk Agenda Ini!

BACA JUGA: Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih, Presiden Prabowo Ungkap Rasa Bangga!

Berikut adalah profil singkat delapan tamu khusus yang dihadirkan dalam Sidang MPR 2026:

1. Joko Puro

Joko Puro adalah Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Ngawi, Jawa Timur. Ia telah menjalani pekerjaan sebagai petani selama kurang lebih 20 tahun.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen membantu mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan Joko. Pemerintah juga memberikan penghargaan atas peran petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN pangan, koperasi serta berbagai pihak lain yang mendukung sektor pertanian.

2. Kristina Beno

Kristina Beno merupakan anak seorang petani yang berasal dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini, ia duduk di kelas 6 sekolah dasar dan termasuk salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Prabowo menjelaskan bahwa makanan yang diterima Kristina dan jutaan anak lainnya bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar. Asupan tersebut juga membantu menyediakan energi untuk belajar serta protein yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh, otak, tulang dan otot.

3. Muhammad Risky Pratama

Muhammad Risky Pratama disebut saat Prabowo menjelaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Risky yang berusia 12 tahun merupakan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 di Medan.

Sebelum bersekolah di tempat tersebut, Risky pernah mengayuh sepeda sejauh puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Ia juga sempat berhenti sekolah dan mengalami kesulitan dalam membaca serta berhitung.

Melalui program Sekolah Rakyat, Risky memperoleh kesempatan untuk kembali mendapatkan pendidikan. Ia kini dapat belajar di lingkungan sekolah dan mengembangkan kemampuan akademiknya.

4. Citra Nur Ramadhani

Citra Nur Ramadhani berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Ketika duduk di kelas IV sekolah dasar, ia hampir tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus membantu ibunya berjualan kacang.

Ayah Citra telah meninggal dunia, sementara ibunya merupakan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut membuat Citra harus ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Program Sekolah Rakyat kemudian membuka kesempatan bagi Citra untuk kembali melanjutkan pendidikan. Selain aktif belajar, ia juga berhasil meraih prestasi sebagai juara karate tingkat kabupaten.

5. Susanah

Susanah berasal dari Kabupaten Bogor dan bekerja sebagai buruh harian dengan tugas mengupas bawang. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Susanah disebut menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan sembako. Bantuan tersebut turut mendukung kebutuhan rumah tangga dan membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anaknya.

6. Margarelitha Rohi

Margarelitha Rohi merupakan warga asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia disebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal.

Dalam kesehariannya, Margarelitha berjualan sambil merawat salah satu anggota keluarganya yang telah berusia 80 tahun. Keluarganya kemudian menerima bantuan sosial melalui program ATENSI.

Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Thelma Humena

Thelma Humena bersama keluarganya merupakan penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

Sebelum menerima bantuan, Thelma dan keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi yang kurang layak. Fondasi rumah tersebut rapuh, sedangkan bagian dinding, lantai dan atap mengalami kerusakan.

Melalui program BSPS, keluarga Thelma mendapatkan dukungan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka agar menjadi lebih aman dan nyaman untuk dihuni.

8. Andre Kawaru

Andre Kawaru berasal dari Samarinda dan bekerja sebagai pedagang di pasar malam. Sebelumnya, ia bersama keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan.

Setelah memperoleh KPR Subsidi FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Andre berhasil memiliki rumah sendiri. Program tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian dengan pembiayaan yang lebih terjangkau. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Hadir Di Sidang Tahunan MPR 2026, Inilah Dia Profil Dari 8 Tamu Istimewa Prabowo Subianto! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah untuk menghindari hal tersebut terulang lagi, panitia penyelenggara melakukan evaluasi tentang acara ini.

Panitia penyelenggara Sidang Tahunan MPR 2026 menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap penggunaan musik selama acara.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah terulangnya aksi berjoget dari para peserta sidang seperti yang terjadi pada agenda kenegaraan sebelumnya.

Sidang Tahunan MPR sendiri dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026.

Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin kejadian serupa kembali muncul dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.

BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 3,6 Miliar, Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Rumah!

BACA JUGA: Terlibat Kasus Pengeroyokan, Anggota DPRD Di Bekasi Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka!

“Kami sudah mengevaluasi, mungkin tidak kita lakukan [putar lagu-lagu memancing joget], gitu, sebenarnya, bukan ya, memang karena lagunya itu ya yang membawa, tapi kami juga menyadari, dan kita terus-menerus evaluasi,” ungkap Mahyu pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Menurutnya, pemilihan lagu selama acara akan dilakukan secara lebih selektif agar suasana sidang tetap sesuai dengan sifatnya sebagai kegiatan kenegaraan.

Mahyu menjelaskan, lagu yang diputar nantinya akan lebih banyak berupa lagu nasional dan lagu daerah.

Meski demikian, musik tersebut hanya akan diperdengarkan di luar rangkaian utama acara atau di luar rundown resmi yang telah ditetapkan oleh panitia.

Panitia juga berupaya memastikan seluruh rangkaian Sidang Tahunan MPR berjalan dengan tertib, khidmat dan mencerminkan penghormatan terhadap agenda kenegaraan.

Selain mengatur penggunaan musik, panitia menyiapkan dekorasi gedung dengan konsep yang lebih sederhana agar suasana acara tidak terkesan berlebihan.

Mahyu berharap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun ini dapat berlangsung lancar dan tetap menjadi salah satu agenda kenegaraan terbaik.

Ia menilai kesederhanaan dalam dekorasi dan pengaturan acara diharapkan dapat membuat perhatian peserta lebih terarah pada agenda utama sidang. Hal senada disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ia menyebut Sidang Tahunan MPR 2026 akan diupayakan berlangsung lebih khidmat dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

Puan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan introspeksi dan berkomitmen untuk lebih menjaga sikap serta berkonsentrasi mengikuti seluruh rangkaian agenda kenegaraan.

“Jadi insyaallah nanti pada hari H kami semua akan tentu saja akan lebih introspeksi, lebih khidmat, akan lebih bisa menjaga diri kami untuk bisa lebih fokus dalam mengikuti acara kenegaraan tersebut,” kata Puan.

Meski demikian, Puan menilai masyarakat harus berbahagia merayakan dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh kebahagiaan.

Terlebih, Indonesia akan memperingati usia kemerdekaan yang ke-81 pada tahun ini.

Terkait aksi berjoget yang terjadi dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Puan menjelaskan bahwa hal tersebut berlangsung secara spontan karena peserta terbawa suasana perayaan.

Namun, ia menegaskan bahwa para peserta sidang pada saat itu tetap mengikuti agenda utama, termasuk sidang dan pidato Presiden dengan penuh perhatian.

Sebelumnya, aksi sejumlah anggota DPR yang berjoget saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD sempat menjadi sorotan luas.

Ratusan anggota legislatif terlihat berjoget mengikuti alunan lagu daerah “Sajojo” dan “Fa Mi Re” pada sesi penutupan sidang yang berlangsung pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Peristiwa tersebut kemudian menimbulkan kritik dari masyarakat, terlebih setelah muncul pernyataan yang dianggap kontroversial, termasuk ucapan “rakyat tolol”.

Dampak dari polemik tersebut, lima anggota DPR dinonaktifkan.

Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Golkar, serta Surya Utama atau Uya Kuya dan Eko Patrio dari Fraksi PAN.

Namun saat ini kelima anggota DPR tersebut sudah aktif kembali.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Sidang MPR 2026 Hanya Putar Lagu Nasional, Demi Hindari Aksi DPR Joget! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dinilai bermasalah.

Sempat ada isu yang mengatakan penghentian pengumpulan data ini karena kasusu Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa penghentian pendataan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak ada kaitannya dengan proses pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dari Polri.

“Tidak, tidak ada kaitan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna pada Rabu, 15 Juli 2026.

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

Anang memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Kejagung memang menerbitkan surat edaran kepada beberapa Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan MBG di SPPG.

Pendataan itu bersifat sementara dan hanya diberi waktu selama 10 hari sejak surat edaran dikeluarkan.

Menurut Anang, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk menginventarisasi dugaan penyimpangan, misalnya adanya SPPG fiktif atau dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG yang berhubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

Setelah periode 10 hari berakhir, Kejagung kemudian mengeluarkan surat edaran baru yang meminta agar seluruh kegiatan pendataan itu dihentikan.

Anang menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu yang ditetapkan telah selesai dan juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan jika pendataan dilanjutkan tanpa kontrol yang jelas.

Perintah pemberhentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa sebelumnya Jampidsus pernah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anang juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam program MBG tetap berjalan meskipun nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret pada kasus TPPU.

Proses penyidikan ini sudah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Sampai saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MBG yang mencakup pejabat BGN dan pihak swasta dengan dugaan praktik pengaturan mitra, penjualan titik dapur serta proyek motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.*

The post Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Puan Maharani menyoroti banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Puan meminta pemerintah segera menjadikan kondisi ini sebagai sinyal untuk mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar di tingkat nasional.

Puan menilai pemerintah perlu segera meneliti penyebab turunnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah negeri.

Kajian itu penting untuk mengetahui apakah masalah ini terjadi di seluruh negeri atau hanya di wilayah tertentu.

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

BACA JUGA: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Nantinya hasil tersebut akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan berikutnya.

“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru harus menjadi alarm bagi pemerintah,” ungkap Puan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Puan meminta agar pemerintah membuat pemetaan masalah secara rinci sebelum memutuskan langkah penanganan, karena setiap daerah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setempat.

Menurut Puan, faktor penyebab berkurangnya murid pada tiap daerah berbeda-beda.

Di beberapa wilayah, angka kelahiran yang menurun menyebabkan jumlah anak usia sekolah berkurang secara alami.

Di tempat lain, pergeseran penduduk dan perubahan fungsi kawasan pemukiman memengaruhi jumlah siswa yang tersedia.

Selain itu, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri juga bisa menjadi penyebab.

Kondisi ini mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta atau jalur pendidikan alternatif.

Karena itu pemerintah diminta mempertimbangkan seluruh faktor tersebut sebelum mengambil keputusan kebijakan.

“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar,” jelas Puan.

Puan menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan seragam untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Menutup atau menggabungkan sekolah bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan murid. Kebijakan harus menempatkan kepentingan peserta didik di posisi utama.

Akses terhadap pendidikan harus tetap mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa mengorbankan mutu pembelajaran. Hak anak untuk belajar tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran.

Sebagai langkah konkret, Puan mengusulkan penyusunan peta kebutuhan satuan pendidikan pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia.

Peta ini perlu menggabungkan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pemukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis serta proyeksi demografi untuk sepuluh tahun ke depan.

Informasi tersebut akan membantu menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan, digabungkan atau dipertahankan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan sekolah harus menjamin layanan pendidikan tetap mudah diakses.

Pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi sekolah yang aman dan waktu tempuh yang wajar.

Sekolah penerima harus memiliki kapasitas cukup untuk menampung siswa tambahan.

Anak dari keluarga rentan tidak boleh kehilangan kesempatan belajar karena jarak sekolah menjadi lebih jauh.

Seluruh kebijakan harus selalu berpihak pada kepentingan peserta didik.

Di samping penataan jaringan sekolah, Puan menilai kualitas layanan pendidikan negeri perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Perbaikan diperlukan pada proses pembelajaran, kompetensi guru, pendidikan karakter, keamanan lingkungan sekolah serta komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri bisa dibangun kembali.

DPR RI menyatakan akan mengawal penataan sekolah dasar sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, dengan fokus utama memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang bermutu. *

The post SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dalam pelaksanaan program MBG ini salah satu hal utama yang difokuskan oleh pemerintah adalah terkait standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dibagikan kepada penerima manfaat sejak Senin, 13 Juli 2026 setelah libur sekolah selesai.

Program MBG ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar dengan kondisi tubuh yang sehat, bugar dan siap menerima pelajaran.

Pada tahun ajaran baru ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada menambah jumlah penerima program MBG, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan.

Baca Juga: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Baca Juga: Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Tanah Berlaku 17 Agustus, Rampung Dalam 10 Hari!

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dan pihak terkait lain terus bekerja memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi dan layak untuk siswa.

Kualitas makanan menjadi poin penting dalam pelaksanaan MBG. Setiap menu disusun agar mengandung gizi seimbang seperti sumber karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayuran, buah dan komponen penunjang lain dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal.

Selain memperhatikan nilai gizi, keamanan pangan juga menjadi prioritas. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi, semua dilakukan sesuai standar kebersihan dan sanitasi.

Prosedur ini bertujuan mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas makanan sampai diterima siswa.

Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan sepanjang rantai distribusi.

Evaluasi rutin dilaksanakan untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan siswa sesuai standar yang ditetapkan.

Pengawasan yang ketat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap program MBG.

Program MBG juga berdampak pada perekonomian lokal.

Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM dan penyedia katering setempat membuka peluang menambah pendapatan serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Penggunaan bahan pangan lokal turut mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan program bergantung pada kerja sama berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, penyedia makanan serta masyarakat.

Sinergi antar pihak ini menjadi dasar agar MBG berjalan efektif, transparan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Di lingkungan sekolah, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat.

Dengan rutin menyajikan makanan bergizi, diharapkan peserta didik semakin paham pentingnya pola makan baik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan gaya hidup sehat sejak dini.

Ke depan, peningkatan mutu layanan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diharapkan membuat Program Makan Bergizi Gratis lebih optimal.

Dengan makanan yang bergizi, aman dan berkualitas, program ini berkontribusi melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan siap menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas. *

The post Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri usai namanya terseret dalam kasus dugaan tindak pindana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Setelah mengundurkan diri, jabatan Jampidsus kosong dan nama Kuntadi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) disebut-sebut akan menduduki posisi itu.

Usulan pengangkatan Kuntadi disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Presiden melalui surat resmi yang dikirim pada Selasa, 14 Juli 2026.

Pernyataan itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang memastikan bahwa nama Kuntadi memang tercantum dalam surat usulan dari Jaksa Agung.

Baca Juga: Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Tanah Berlaku 17 Agustus, Rampung Dalam 10 Hari!

Baca Juga: Fokus Pada Penerimaan Negara, Purbaya Pastikan Tidak Akan Menaikkan Tarif Pajak!

“Kemarin hari Selasa, tanggal 14, Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri,” kata Prasetyo pada Rabu, 15 Juli 2026.

Kuntadi adalah jaksa senior yang mulai berkarier di Korps Adhyaksa sejak tahun 1996.

Lahir pada 4 Januari 1970, dirinya menamatkan pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Saat ini Kuntadi menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) di lingkungan Kejaksaan Agung, posisi yang dipegangnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 179/TPA Tahun 2025.

Dalam perjalanan kariernya, Kuntadi menduduki berbagai posisi strategis di institusi kejaksaan.

Ia pernah menjadi Kasubdit Pemantauan pada Jaksa Agung Muda Intelijen, memimpin Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Selain itu, dirinya juga dipercaya memegang jabatan sebagai Asisten Umum Jaksa Agung dan menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kepopuleran Kuntadi di mata publik meningkat ketika ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampidsus.

Dalam peran tersebut, ia mengawasi penyidikan beberapa perkara korupsi besar yang menjadi sorotan nasional.

Salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan korupsi pada proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan 16 tersangka termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Selain itu, Kuntadi memimpin penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta menangani perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk.

Kasus tata niaga timah menjadi salah satu yang paling mendapat perhatian publik karena menyeret sejumlah pihak, termasuk nama Harvey Moeis dan diperkirakan menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp303 triliun.

Dengan pengalaman panjangnya di bidang penegakan hukum dan perannya dalam sejumlah penyidikan besar, Kuntadi diusulkan sebagai calon yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan di lingkungan Jampidsus. *

The post Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan standar layanan pertanahan baru.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyatakan bahwa mereka mempercepat proses pelayanan melalui program transformasi yang dilaksanakan bertahap.

Salah satu perubahan signifikan adalah penetapan batas waktu penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah menjadi paling lama 10 hari.

Selain itu ada aturan pengukuran tanah harus diselesaikan dalam waktu maksimal tujuh hari.

Nusron menjelaskan bahwa transformasi layanan ini akan mulai diberlakukan secara bertahap pada Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Kita sedang melakukan proses transformasi pelayanan. Jadi, kami akan membuat, pertama mulai di bulan Agustus dulu. Pertama, kita tahun ini milestone-nya pelayanan transformasi di dua bidang,” jelas Nusron pada Selasa, 14 Juli 2026.

Nusron juga menegaskan bahwa proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tidak boleh melebihi batas 10 hari.

Nah apabila pelayanan melewati batas waktu tersebut, petugas yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

“Butuh waktu 10 hari untuk balik nama maksimal. Pak, keluar dari itu dia berarti pelanggaran. Sanksinya tergantung, kalau dia terbukti itu karena suap bisa dipecat. Tapi karena dia ini lalai mungkin dipindah atau diturunkan pangkat sesuai dengan gradasi pelanggarannya,” ungkap Nusron.

Perhitungan waktu pelayanan dihitung sejak penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Nusron juga merinci target waktu untuk tiap tahapan yaitu penyusunan AJB ditargetkan rampung dalam dua hari, sementara verifikasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diberi waktu maksimal tiga hari.

Setelah pemohon menyelesaikan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), proses balik nama akan diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam waktu paling lama lima hari.

Selain mempersingkat durasi balik nama, ATR/BPN juga memberlakukan sistem pengukuran tanah terjadwal agar masyarakat mendapat kepastian waktu pelaksanaan pengukuran.

Dengan kebijakan baru ini, pengukuran wajib dilakukan paling lambat tujuh hari setelah permohonan terdaftar di kantor pertanahan. Mulai 17 Agustus 2026 penerapan penuh kebijakan pengukuran terjadwal direncanakan berlangsung di seluruh kantor pertanahan.

“Tanggal 17 Agustus harus sudah 100 persen kantor menggunakan pengukuran terjadwal. Jadi kalau Bapak hari ini datang, pendaftar untuk diukur sudah membayar hari ini, kapan dia akan diukur? Paling lambat harus 7 hari, harus ada kepastian dia diukur,” jelasnya.

Nusron menambahkan bahwa petugas yang gagal mencapai target pelayanan akan dikenai sanksi. Hukuman nantinya akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan, mulai dari penurunan penilaian kinerja (KPI), pemindahan tugas hingga pemberhentian jika terbukti melakukan pelanggaran berat. *

The post Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Tanah Berlaku 17 Agustus, Rampung Dalam 10 Hari! appeared first on CAHAYA NEGERI.