Ratusan pelajar dari dua SMP di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini menimpa siswa SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale dengan total sekitar 160 siswa yang terdampak gangguan kesehatan.

“Iya jumlahnya total ada 160 orang,” jelas Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudy Andi Lolo pada Jumat, 4 September 2026. Dari 160 siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG yang dibagikan pada Rabu, 2 September 2026, sebanyak 81 orang di antaranya masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda.

Sisanya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian setempat telah turun tangan untuk menyelidiki penyebab dugaan keracunan massal ini. “Iya, sementara ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dari pihak BPOM,” ungkap Kapolres Toraja, Budi Hermawan.

Menurut Budi, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam proses pembuatan dan distribusi makanan program MBG tersebut. “Kita harap korban bisa sembuh secepatnya, agar proses proses penyelidikan bisa dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menyusul munculnya laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah setelah konsumsi menu MBG.

“Tentu kami sangat terpukul sebetulnya, tapi kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ungkap Sudaryono pada Kamis, 3 September 2026.

Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono

Berdasarkan laporan yang diterima Sudaryono, sejumlah kasus gangguan kesehatan terkait MBG sudah memasuki tahap penyidikan, meskipun ia tidak merinci lokasi maupun detail kasus yang dimaksud.

“Apakah ada yang tersangka atau tidak? Kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” tuturnya.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG, terutama karena menyasar anak-anak sekolah yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat makanan tidak layak konsumsi. Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah, namun insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyajian makanan agar tetap aman dikonsumsi. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Universitas Gadjah Mada (UGM) mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terkait dugaan penganiayaan yang dialami sejumlah mahasiswanya. Keputusan tersebut muncul setelah lima mahasiswa UGM mengalami luka fisik dan trauma akibat kericuhan yang terjadi saat demonstrasi di kawasan Simpang Gramedia, Yogyakarta.

Selain mahasiswa UGM, seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga dilaporkan mengalami luka dalam peristiwa tersebut. Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Arie Sudjito, menyampaikan bahwa pihak kampus sedang menyiapkan langkah hukum sebagai bentuk pendampingan dan advokasi bagi mahasiswa yang diduga menjadi korban kekerasan.

“Rencananya kayaknya begitu (langkah hukum), lagi nyiapin. Tapi, sekali lagi pesan terpentingnya itu. Siapapun melakukan kekerasan harus bertanggung jawab,” jelas Arie pada Rabu, 2 September 2026. Menurutnya, UGM masih membahas proses tersebut bersama para mahasiswa serta sejumlah pihak lain yang berkaitan dengan kejadian itu.

BACA JUGA: Ini Tuntutan Dalam Aksi Demo 27 Agustus 2026, Ribuan Aparat Kepolisian Dikerahkan Untuk Pengamanan!

BACA JUGA: Aksi Demo 27 Agustus, DPR RI Tetap Gelar Rapat Paripurna!

UGM menegaskan bahwa dugaan kekerasan dalam aksi demonstrasi tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban. Arie menilai, apabila tindakan tersebut tidak ditangani dengan serius, kekerasan dalam demonstrasi dapat berubah menjadi pola yang terus berulang. “Saya khawatir ini akan menjadi model kalau dibiarkan kekerasan ini bisa mengancam pada siapapun. Karena itu tidak ada toleransi untuk praktik-praktik kekerasan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun. Menurut Arie, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, menyuarakan aspirasi serta menunjukkan sikap kritis sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Karena itu, hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak. Ia turut meminta kepolisian berperan aktif dalam menjaga keamanan masyarakat dan mahasiswa, terutama ketika demonstrasi berlangsung dalam kondisi padat dan penuh sesak.

Arie berharap langkah pencegahan dapat dilakukan agar aksi penyampaian pendapat tidak berubah menjadi kericuhan, kekerasan atau tindakan yang mengarah pada praktik premanisme politik. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menghargai kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai.

Sebelumnya, Direktur Direktorat Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan bahwa terdapat enam mahasiswa yang sempat menjalani pemeriksaan dan perawatan medis setelah mengikuti demonstrasi di Simpang Empat Gramedia. “Ada enam mahasiswa, lima mahasiswa dari UGM dan satu mahasiswa dari UNY yang kemarin akhirnya harus sempat dirawat di rumah sakit,” jelas Hempri pada Rabu, 2 September 2026.

Beberapa mahasiswa mengalami luka berupa memar pada bagian pelipis, luka robek di jidat dan bibir serta memar pada perut dan bagian belakang kepala. Selain luka fisik, dua mahasiswa lainnya dilaporkan mengalami trauma dan sesak napas setelah kericuhan terjadi.

Para mahasiswa yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih kemudian diperbolehkan pulang sekitar pukul 00.30 WIB pada Rabu dini hari. Berdasarkan keterangan yang diterima pihak kampus, para mahasiswa diduga tiba-tiba menjadi sasaran tindakan kekerasan ketika sedang berjalan di area demonstrasi.

Sebelum aksi berlangsung, UGM telah meminta petugas Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan dan Lingkungan (K5L) untuk memantau kegiatan mahasiswa dari sore hingga dini hari.

Hempri menjelaskan bahwa demonstrasi pada awalnya berlangsung dengan aman dan mahasiswa berusaha menghindari berbagai tindakan yang dapat memicu keributan. Namun, berdasarkan laporan yang diterimanya, dugaan provokasi justru berasal dari kelompok lain yang berada di sekitar lokasi aksi.

Situasi sempat kembali terkendali sekitar pukul 19.20 WIB. Akan tetapi, sekitar pukul 22.00 WIB, para mahasiswa kembali dilaporkan mengalami tindakan kekerasan. Atas kejadian tersebut, UGM masih mempertimbangkan langkah hukum untuk memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang diduga menjadi korban.

Pihak universitas juga mengajak seluruh peserta demonstrasi untuk menjaga suasana tetap tertib serta menciptakan ruang penyampaian aspirasi yang aman, damai dan bebas dari kekerasan. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Demo Di Simpang Gramedia Yogyakarta Ricuh, UGM Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Karena 5 Mahasiswanya Luka-luka! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 telah dibuka pada 18–30 Agustus melalui portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada penerimaan tahun ini, pemerintah menyediakan sebanyak 4.770 formasi yang terbagi dalam sembilan kementerian dan lembaga penyelenggara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa seleksi sekolah kedinasan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan calon aparatur sipil negara (ASN) yang mempunyai kompetensi, kemampuan serta integritas. Seluruh jadwal dan kuota penerimaan sekolah kedinasan 2026 ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah terkait penerimaan peserta didik pada tahun ini.

BACA JUGA: Kathutla Di Pontianak Picu Kualitas Udara Buruk, Sekolah Jadi Daring!

BACA JUGA: Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, 4 Bupati Datangi Kemensos dan Siapkan Lahan!

Pelaksanaan seleksi tersebut salah satunya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan. Dalam aturan itu, pemerintah menetapkan total 4.770 formasi yang akan disalurkan kepada sembilan kementerian dan lembaga.

Rincian formasi sekolah kedinasan 2026 adalah sebagai berikut:

– Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membuka 1.410 formasi.

– Sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan menyediakan 891 formasi yang tersebar di 22 sekolah.

– Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menyediakan 1.000 formasi.

– Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) membuka 50 formasi.

– Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) menyediakan 564 formasi.

– Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) menyediakan 250 formasi.

– Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltekimipas) membuka 375 formasi.

– Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) menyediakan 130 formasi.

– Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) membuka 100 formasi.

Berdasarkan jumlah kuota yang tersedia, IPDN menjadi sekolah kedinasan dengan formasi paling banyak pada tahun 2026, yaitu 1.410 kursi. Setelah itu, PKN STAN berada di urutan kedua dengan 1.000 formasi, sedangkan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan menempati posisi berikutnya dengan 891 formasi.

Berikut adalah rangkaian jadwal seleksi sekolah kedinasan 2026:

– Pengumuman seleksi: 15-24 Agustus 2026.

– Pendaftaran: 18-30 Agustus 2026.

– Seleksi administrasi: 18 Agustus-1 September 2026.

– Pengumuman hasil seleksi administrasi: 2-3 September 2026.

– Masa sanggah: 4-5 September 2026.

– Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan computer assisted test (CAT) BKN: 22 September-7 Oktober 2026.

– Pengumuman hasil SKD: 1-13 Oktober 2026.

– Seleksi lanjutan non-CAT BKN: 11-28 Oktober 2026.

– Pengumuman hasil akhir: 21 Oktober-1 November 2026.
Bagi kementerian atau lembaga yang menggunakan CAT BKN dalam seleksi lanjutan, peserta kemungkinan harus melewati beberapa proses tambahan. Tahapan tersebut meliputi pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), validasi data peserta, pengaturan jadwal ujian serta pelaksanaan tes sesuai waktu yang telah ditentukan.

Peserta yang berhasil dinyatakan lolos SKD berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya. Jadwal, persyaratan dan metode seleksi lanjutan akan ditentukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga penyelenggara sesuai aturan yang berlaku.

Pemerintah tetap menggunakan sistem CAT dalam pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan. Menpan RB Rini Widyantini juga meminta calon peserta untuk waspada terhadap orang atau pihak tertentu yang menawarkan bantuan maupun menjanjikan kelulusan.

Pelaksanaan SKD sekolah kedinasan ditargetkan berlangsung pada September 2026. Dalam ujian ini, peserta akan mengerjakan tiga jenis materi utama, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Peserta yang mampu melewati tahap SKD selanjutnya akan mengikuti seleksi lanjutan. Setiap sekolah kedinasan memiliki ketentuan, jadwal dan mekanisme seleksi yang dapat berbeda, sehingga peserta perlu memantau informasi dari instansi yang dipilih.

Dengan jumlah kuota mencapai 4.770 formasi, calon peserta sebaiknya mulai mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Selain mempelajari materi ujian, peserta juga harus mencermati seluruh jadwal, melengkapi dokumen dan memastikan proses pendaftaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta juga diimbau untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Seluruh tahapan seleksi harus diikuti secara jujur dengan mengandalkan kemampuan pribadi serta mematuhi prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka, Ini Jadwal Tesnya appeared first on CAHAYA NEGERI.

Sebanyak 76 pelajar pilihan dari seluruh Indonesia yang mewakili 38 provinsi menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026. Mereka bertugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

Para anggota Paskibraka ini telah dikukuhkan di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pembina upacara. Upacara dipimpin oleh Julita Rista Lestari, pelajar asal Kalimantan Timur yang bertindak sebagai pemimpin upacara.

Prosesi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Setelah itu, Julita dipercaya memegang Bendera Merah Putih saat seluruh calon anggota membacakan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi.

BACA JUGA: Gempa NTT: Presiden Prabowo dan Partai Gerindra Kirim Bantuan Untuk Korban!

BACA JUGA: Hadir Di Sidang Tahunan MPR 2026, Inilah Dia Profil Dari 8 Tamu Istimewa Prabowo Subianto!

Setelah ikrar selesai, Wakil Presiden Gibran secara resmi mengukuhkan ke-76 pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Berikut adalah daftar lengkap 76 anggota Paskibraka 2026 yang berasal dari 38 provinsi:

1. Aceh: Muhammad Hibban Annafis dan Zilqueensa Abintary Laudicia Simatupang

2. Sumatra Utara: Gussa Oliver Nainggolan dan Felesia Rismaito Munthe

3. Sumatra Barat: Ahmad Alfatih dan Ulya Kireina Halim

4. Riau: Rizqy Aditya Siregar dan Arifa Rahma Maulydha

5. Jambi: Achmad Fachri Mubarok dan Rizkia Putri

6. Sumatra Selatan: Muhammad Ikhsan Nugroho dan Khalyana Zahira Sandi

7. Bengkulu: M. Aryo Wira Zandhyka Y. dan Nadine Permata Vanza

8. Lampung: Naufal Ghaly Oktora dan Chika Azahra Salsabila

9. Kepulauan Bangka Belitung: Muhammad Furqoen Nul Hakim dan Fira Haniyah

10. Kepulauan Riau: Muhammad Salman Farisi dan Raudah Mabrura

11. DKI Jakarta: Muazzam Saqif Hasani Siregar dan Latiesha Firenzie Bharata

12. Jawa Barat: Baruno Wicaksono dan Aisha Calista Permata

13. Jawa Tengah: Hilmi Tisna Yuwanda dan Qothrunnada Azzahra Husna

14. Daerah Istimewa Yogyakarta: Ahmad Raditya dan Anggita Ayu Mahanani Hanifah

15. Jawa Timur: Reihan Nifan Arkana dan Angelica Theona Putri

16. Banten: Chaysar Purnama Putra dan Adzra Khairy Fadian

17. Bali: I Made Dwi Sathya Kurniawan dan Ni Komang Gayatri Dinda Gita Arsani

18. Nusa Tenggara Barat: Maharazthu Rizqhy Ramadhana Chubuyana dan Belvana Rolanda Vindia Kurniawan

19. Nusa Tenggara Timur: Atanasius Meyllano Frans Yogar dan Eighteen Jeanette Hekboy

20. Kalimantan Barat: Mirza Rafi Navazani dan Celine Olivia Apriani Theo

21. Kalimantan Tengah: Muhammad Azham Alfarizqi dan Ajeng Bunga Safitri
22. Kalimantan Selatan: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti dan Siti Nur Adlina

23. Kalimantan Timur: Gus Luthfy Azka Nararya dan Julita Rista Lestari

24. Kalimantan Utara: Muhammad Zainal Ihsan dan Desy Natalia

25. Sulawesi Utara: Gabriel Gilbert Miller Kamasi dan Faith Louisa Tabita Maengkom

26. Sulawesi Tengah: Fahriansyah Rihama dan Chintya Graciella Rorong

27. Sulawesi Selatan: Juan Pablo dan Taswina Putri

28. Sulawesi Tenggara: Laode Reyhan Putra Satria Korwa dan Waode Bintang Adisya

29. Gorontalo: Muhammad Azka Gaib dan Khasyifa Anindi Sudarmanto

30. Sulawesi Barat: M. Deni Fikri dan Ismi Ulfaida

31. Maluku: Louise Adriano Hutasoit dan Cinzia Christovani Marantika

32. Maluku Utara: Haikal Khadafi H. Laode dan Mardhatilla A. Putri

33. Papua: Johanes Matius Paulus Rumsayor dan Neeltje Deliana Insjowi Werimon

34. Papua Barat Daya: Pieter Felix Paskah Yapen dan Vila Delvia Nauri

35. Papua Barat: Marco Marcel Kurei dan Hasna Iriani Rumbiak

36. Papua Selatan: Vinsensius Renaldi Oey Yolmen dan Kristina Ndiken

37. Papua Tengah: Christopher Leon Bringga Tabuni dan Gladys Manuella Aibekob

38. Papua Pegunungan: Michael Marchel Winka Fakdawer dan Julia Maharani Dabi. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post 76 Paskibraka Tingkat Pusat HUT R1 81, Ini Dia Daftar Nama-namanya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pemerintah Kota Pontianak memutuskan untuk mengubah metode belajar mengajar menjadi daring bagi seluruh siswa PAUD, TK, SD dan SMP. Keputusan ini mulai diterapkan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas memburuknya kualitas udara di wilayah Pontianak akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang terutama terasa pada malam hingga pagi hari.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa warga sudah mulai merasakan dampak kabut asap tersebut.

Berdasarkan data dari alat pemantau kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kondisi udara pada malam hari sempat masuk dalam kategori kurang sehat.

“Kabut asap sudah menyelimuti Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pantauan alat pengukur kualitas udara Kota Pontianak yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara, kondisi udara tadi malam sekitar pukul 21.00 hingga 23.00 WIB berada dalam kategori tidak sehat,” ungkap Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono pada Senin, 10 Agustus 2026.

BACA JUGA: Operasi SAR Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Ditutup, Ini Jumlah Penumpang Selamat dan Korban Jiwa!

BACA JUGA: KMP Mutiara Sentosa II Terbakar Diperairan Sumenep, Benarkah Tidak Ada Sekoci Saat Insiden Terjadi?

Pada periode itu, konsentrasi partikel udara tercatat melebihi 200 mikrogram per meter kubik. Namun, pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, kualitas udara mulai membaik dan masuk ke kategori sedang.

Hal ini terjadi karena partikel asap cenderung lebih berat dan mengendap dekat permukaan tanah pada malam hingga pagi hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak segera menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan agar seluruh siswa TK, PAUD, SD dan SMP yang berada di bawah pemerintah kota tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilakukan secara daring untuk sementara waktu. Hingga saat ini, pemerintah kota belum menetapkan kapan pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan.

Kebijakan ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara di wilayah Pontianak. Namun, pemerintah mengakui bahwa hingga kini belum terlihat tanda-tanda penurunan kabut asap secara signifikan.

Karena itu, masyarakat, terutama anak-anak yang lebih sensitif terhadap paparan asap, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika harus keluar rumah, penggunaan masker sangat disarankan untuk melindungi saluran pernapasan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemerintah Kota Pontianak telah menginstruksikan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk menyiapkan oksigen sebagai antisipasi jika terjadi peningkatan kasus ISPA.

Wali Kota Edi mengungkapkan bahwa telah terjadi kenaikan kasus ISPA sekitar 5 persen.

“Untuk sementara, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, terjadi kenaikan sekitar lima persen. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh kondisi ini terhadap penderita ISPA,” jelasnya.

Peningkatan ini berdasarkan laporan sementara dari Dinas Kesehatan dan masih akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui dampak kondisi udara terhadap kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota juga telah menetapkan status darurat karhutla untuk memperkuat penanganan dan koordinasi lintas sektor.

Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Barat, pemerintah pusat, Forkopimda hingga pihak swasta dalam upaya penanganan kabut asap ini.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kathutla Di Pontianak Picu Kualitas Udara Buruk, Sekolah Jadi Daring! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Empat kepala daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan saat mereka bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Keempat kepala daerah yang hadir yaitu Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Bupati Buru Ikram Umasugi. Agus Jabo mengapresiasi dukungan tersebut.

“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” kata Agus Jabo pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA: WOW! Menteri ESDM Bahlil Luncurkan 10 Buku, Intip Karya-karyanya Di Sini!

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

Pemerintah menilai program tersebut penting karena masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah atau terpaksa berhenti sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa.

Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai. Para siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop serta delapan setel seragam.

“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.

Sistem asrama dipilih karena sebagian anak dari keluarga kurang mampu belum memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar.

Dengan tinggal di asrama, mereka diharapkan dapat belajar dalam suasana yang aman, sehat dan nyaman sekaligus mengembangkan karakter. Agus Jabo menjelaskan, pengurangan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan akses sekolah kepada anak.

Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pendidikan anak, peningkatan kemampuan ekonomi orang tua serta perbaikan tempat tinggal keluarga. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah juga merencanakan renovasi terhadap 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Setiap keluarga turut mendapatkan bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta. Ia meminta pemerintah daerah terus membangun kerja sama dengan pemerintah pusat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan pemerintah daerah mulai terlihat melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan tanah seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.

“Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia,” jelas Benni.

Kabupaten Kutai Kartanegara mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Bupati Aulia Rahman Basri juga telah menyerahkan salinan sertifikat tanah kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka verifikasi.

“(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” ungkap Aulia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buru masih mempersiapkan lahan dan dokumen sertifikat yang diperlukan. Adapun Kabupaten Buton Selatan telah mengajukan lahan seluas 8,11 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Adios.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.

Selain itu hadir juga Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dan juga Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, 4 Bupati Datangi Kemensos dan Siapkan Lahan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dari keseluruhan peserta, 33.785 orang yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan lulus.

Acara penutupan diklat dilaksanakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Acara penutupan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Dalam upacara tersebut, Tri secara resmi mengumumkan berakhirnya program pendidikan dan pelatihan yang telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Pengeroyokan, Anggota DPRD Di Bekasi Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka!

BACA JUGA: Terjerat Kasus Korupsi, Gubernur Riau Dijatuhi Hukuman Penjara 2 Tahun!

“Pada hari ini, pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” ungkap Tri.

Selama diklat, para peserta memperoleh pembekalan bela negara serta berbagai materi manajerial, antara lain tentang kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan koperasi.

“Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, integritas, disiplin, serta semangat bela negara,” ungkap Tri.

Tri menegaskan bahwa para lulusan diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel dan inovatif dalam mengelola Kopdes Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih di daerah masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar nilai disiplin, integritas, tanggung jawab, loyalitas kepada bangsa dan negara serta semangat pengabdian yang telah dibangun selama pelatihan tetap dijaga dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

“Nilai-nilai disiplin, loyalitas kepada bangsa dan negara, tanggung jawab, integritas, serta semangat pengabdian yang telah dibentuk selama mengikuti pendidikan dan pelatihan senantiasa agar dipelihara, diimplementasikan dan diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ungkap Tri.

Sebelumnya, Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen Ketut Gede Wetan, menjelaskan bahwa pada tahap pertama terdapat 35.476 peserta yang dialokasikan mengikuti diklat.

Para peserta ini terdiri atas 30.000 calon manajer KDKMP serta 5.476 calon pengelola KNMP beserta staf operasionalnya.

“Namun dari proses pelaksanaan kegiatan karena memang dinamika sedemikian cukup kompleks, berkaitan dengan tempat dan lain sebagainya dari sistem yang menggunakan open bidding atau sistem online, baik dalam pendidikan lanjutan setelah rekrutmen, itu di awal jumlahnya yang masuk dalam format pembukaan pendidikan adalah 33.846,” jelas Ketut pada Kamis, 30 Juli 2026.

Namun ternyata, ada 1.691 peserta yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Dari jumlah peserta yang menuntaskan diklat, 28.626 orang merupakan calon manajer Kopdes Merah Putih dan 5.159 orang lainnya adalah calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa para lulusan program SPPI akan mulai ditugaskan secara bertahap sebagai manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mulai Agustus 2026. *

The post Diklat SPPI Berakhir, Total 33.785 Peserta Resmi Lulus! Penempatan Dilakukan Bertahap! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Panitia Pusat Seleksi Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk Tahun Anggaran 2026 saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan penampilan terhadap para calon taruna dan taruni Akpol.

Kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang turun tangan memantau dan menilai persiapan serta penampilan para peserta seleksi.

“Masa depan Polri, akan sangat bergantung pada sejauh mana generasi penerus disiapkan. Bagaimana kita tak hanya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan hebat, tapi juga karakter kuat, kepedulian sosial dan keberanian untuk memimpin perubahan,” jelas Komjen Dedi pada Jumat, 24 Juli 2026.

Pemeriksaan penampilan dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dimulai hari ini yaitu Jumat, 24 Juli 2026 dan berlanjut sampai hari Sabtu, 25 Juli 2026.

BACA JUGA: Usai Menjabat Kepala BGN, Sudaryono Sidak SPPG Pada Dini Hari!

BACA JUGA: Mundur Dari Jabatan Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji, Kok Bisa? Ini Alasannya!

Pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh Komjen Dedi bersama sejumlah pejabat tinggi Polri bertujuan untuk melakukan evaluasi final atas hasil kerja panitia seleksi di tingkat daerah dan pusat, sekaligus memberikan penilaian menyeluruh terhadap kelayakan dan kualitas para calon taruna.

Tahap pemeriksaan penampilan ini merupakan babak terakhir dari seluruh rangkaian seleksi yang diselenggarakan oleh Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri sebagai panitia pusat.

Sebelumnya, para peserta telah melalui beberapa tahapan seleksi di tingkat daerah, antara lain pemeriksaan administrasi, tes akademik, tes kesamaptaan, tes psikologi, pemeriksaan kesehatan serta pendalaman mental dan kepribadian (PMK) yang dilaksanakan oleh 36 biro SDM di masing-masing Polda.

Setelah dinyatakan lolos seleksi di tingkat daerah, peserta dikirim ke Akpol di Semarang, Jawa Tengah, untuk mengikuti tahap seleksi tingkat pusat, di mana mereka kembali menjalani serangkaian tes yang serupa dengan yang telah dijalani di tingkat polda.

“Rikpil (pemeriksaan penampilan) bukan sekadar melihat penampilan secara fisik, melainkan menjadi evaluasi menyeluruh untuk memastikan hasil seleksi sebelumnya benar-benar mencerminkan kualitas calon taruna yang akan dididik menjadi perwira Polri,” jelas Komjen Dedi.

Menurut data yang dirilis oleh SSDM Polri, sebanyak 404 peserta mengikuti tahap pemeriksaan penampilan ini, terdiri dari 365 calon taruna putra dan 35 calon taruni putri.

Selain Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, panel penilai pada pemeriksaan penampilan turut melibatkan sejumlah pejabat utama Polri, antara lain Kalemdiklat Polri Komjen R.Z. Panca Putra, Asisten SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Wairwasum Polri Irjen Tomex Korniawan serta Gubernur Akpol Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. *

The post Tahap Akhir Tes Akpol 2026, Wakapolri Turun Tangan Pimpin Pemeriksaan Penampilan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejadian ledakan dashyat bom rakitan ini terjadi pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Juru Bicara Densus 88, Kombes Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa ledakan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB di di kawasan sekolah.

Petugas keamanan di MAN 3 Padang kemudian menemukan sebuah benda yang diduga merupakan bom rakitan. Penemuan tersebut segera melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian.

“Dari pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang,” ungkap Mayndra pada Selasa, 14 Juli 2026.

“Antara lain kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut dan beberapa barang lainnya,” tambahnya.

BACA JUGA: Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya!

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

Benda yang ditemukan diduga milik salah seorang siswa di sekolah tersebut. Siswa itu kini ditetapkan sebagai terduga pelaku pembuatan dan pemicu ledakan.

Penemuan ini memicu perhatian publik dan menimbulkan spekulasi mengenai motif di balik tindakan siswa tersebut setelah insiden meledaknya benda di lingkungan MAN 3 Padang.

Mayndra menambahkan bahwa terduga pelaku yang masih remaja berusia 17 tahun, sempat mempelajari cara membuat bahan peledak melalui sumber daring.

Ia menduga remaja itu mungkin meniru peristiwa serupa yang pernah terjadi sebelumnya di SMAN 72 Jakarta.

“Pelaku juga mengaku mempelajari pembuatan bahan peledak secara daring dan terinspirasi oleh peristiwa bom di SMA Negeri 72 Jakarta pada tahun 2025,” jelas Mayndra. “Motif tersebut masih dalam proses pendalaman oleh tim penyelidik,” ungkapnya.

Dulu pernah terjadi juga insiden yang sama di SMAN 72 Jakarta yang terjadi pada 7 November 2025 dan saat itu mengakibatkan 96 orang mengalami luka-luka, mayoritas adalah siswa.

Untuk kasus di MAN 3 Padang, pihak berwenang memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka akibat ledakan kali ini.

Beredar dugaan bahwa motif pelaku berhubungan dengan pengalaman menjadi korban perundungan di sekolah.

Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Susmelawati menyatakan adanya indikasi masalah psikologis pada terduga pelaku.

“Diamankan seorang siswa kelas 12 inisial R yang dipicu masalah psikologis,” jelas Susmelawati pada Selasa 14 Juli 2026.

Susmelawati juga menambahkan bahwa remaja itu dilaporkan sering menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya yang diduga mendorongnya untuk melakukan tindakan merakit bom tersebut.

“Sehingga dia membalas dengan jalan pintas membuat bom dengan ledakan rendah atau low eksplosif,” ungkap Susmelawati. *

The post Bom Rakitan Meledak Di MAN 3 Padang Gegerkan Publik, Ini Kronologinya! appeared first on CAHAYA NEGERI.