CAHAYANEGERI.COM – Sekolah rakyat merupakan salah satu program pemerintah demi memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Empat kepala daerah menyatakan kesiapan dan mendukung pembangunan sekolah rakyat.
Empat kepala daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan saat mereka bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Keempat kepala daerah yang hadir yaitu Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Bupati Buru Ikram Umasugi. Agus Jabo mengapresiasi dukungan tersebut.
“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” kata Agus Jabo pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
BACA JUGA: WOW! Menteri ESDM Bahlil Luncurkan 10 Buku, Intip Karya-karyanya Di Sini!
BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!
Pemerintah menilai program tersebut penting karena masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah atau terpaksa berhenti sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai. Para siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop serta delapan setel seragam.
“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.
Sistem asrama dipilih karena sebagian anak dari keluarga kurang mampu belum memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar.
Dengan tinggal di asrama, mereka diharapkan dapat belajar dalam suasana yang aman, sehat dan nyaman sekaligus mengembangkan karakter. Agus Jabo menjelaskan, pengurangan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan akses sekolah kepada anak.
Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pendidikan anak, peningkatan kemampuan ekonomi orang tua serta perbaikan tempat tinggal keluarga. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah juga merencanakan renovasi terhadap 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Setiap keluarga turut mendapatkan bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta. Ia meminta pemerintah daerah terus membangun kerja sama dengan pemerintah pusat.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan pemerintah daerah mulai terlihat melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.
Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan tanah seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
“Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia,” jelas Benni.
Kabupaten Kutai Kartanegara mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Bupati Aulia Rahman Basri juga telah menyerahkan salinan sertifikat tanah kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka verifikasi.
“(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” ungkap Aulia.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buru masih mempersiapkan lahan dan dokumen sertifikat yang diperlukan. Adapun Kabupaten Buton Selatan telah mengajukan lahan seluas 8,11 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Adios.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.
Selain itu hadir juga Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dan juga Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari. *
