Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kondisi para pengungsi serta upaya penanganan pascagempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden hadir di lokasi untuk memastikan bahwa seluruh proses tanggap darurat berjalan cepat, tepat sasaran dan tidak ada hambatan di lapangan.

Dalam kesempatan itu, ia juga memeriksa penyaluran bantuan, ketersediaan layanan kesehatan serta keadaan warga yang tinggal di tempat pengungsian.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden sengaja datang ke lapangan agar bisa melihat sendiri situasi yang dihadapi masyarakat terdampak.

BACA JUGA: Cek Penanganan Karhutla, Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Ke Riau!

BACA JUGA: M Nasir Diberhentikan Oleh Presiden Prabowo Dari Jabatan Sekda Aceh, Ini Ternyata Alasannya!

“Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani gempa di Pulau Flores, NTT,” kata Mensesneg Prasetyo pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kehadiran kepala negara ini menjadi simbol bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan warga dan siap membantu pemulihan mereka.

Sejak hari pertama bencana terjadi, Presiden Prabowo telah memerintahkan agar bantuan disalurkan secara cepat, terarah dan merata ke semua wilayah yang terdampak.

Dalam periode 15–24 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan berbagai kebutuhan pokok dan logistik ke daerah-daerah terdampak di Pulau Flores, NTT. Bantuan yang dikirim meliputi:

– 204,22 ton bahan pokok (sembako)

– 27,71 ton makanan siap saji

– 10,29 ton air mineral

– Obat-obatan, tenda, selimut dan matras

– Peralatan komunikasi

– Dua unit rumah sakit lapangan

Semua bantuan ini didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, mulai dari pangan, tempat tinggal sementara hingga layanan kesehatan darurat.

Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan telah diaktifkan untuk memperkuat layanan kesehatan darurat.

Rumah sakit lapangan pertama beroperasi di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, hingga saat ini telah dilakukan 29 tindakan operasi secara kumulatif.

Sementara itu, rumah sakit lapangan kedua dioperasikan di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat, termasuk tindakan operasi dan perawatan bagi korban gempa.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penanganan pascagempa di NTT tidak akan berhenti hanya pada masa tanggap darurat.

“Pemerintah akan memastikan proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan,” ungkap Prasetyo.

Pemerintah berkomitmen terus mendampingi masyarakat terdampak hingga proses pemulihan selesai, termasuk pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak.

Menurutnya, langkah ini penting agar warga NTT tidak merasa sendirian dalam menghadapi musibah ini.

Kunjungan kerja Presiden ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana dan memastikan bahwa seluruh bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Cek Pengungsi dan Penanganan Gempa, Presiden Prabowo Akan Melakukan Kunjungan Ke NTT! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya untuk meninjau secara langsung upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Setelah sebelumnya melakukan pengecekan kondisi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Prabowo dijadwalkan melanjutkan perjalanannya ke Pulau Sumatra, dengan titik awal di Provinsi Riau.

Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh langkah penanganan berjalan dengan cepat, terpadu dan memberikan hasil yang efektif di lapangan.

“Kunjungan ini akan menjadi bagian dari komitmen Presiden untuk memastikan negara hadir dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla dan kabut asap,” jelas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin, 24 Agustus 2026.

Menurut Pras, kunjungan kerja ini merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa negara hadir secara penuh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak oleh karhutla dan kabut asap.

BACA JUGA: M Nasir Diberhentikan Oleh Presiden Prabowo Dari Jabatan Sekda Aceh, Ini Ternyata Alasannya!

BACA JUGA: 72 Pelaku Karhutla Di Kalimantan dan Sumatera Diamankan, Presiden Prabowo Minta Ditindak Tegas!

Kehadiran langsung kepala negara di lokasi bencana diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memperkuat respons pemerintah terhadap situasi darurat yang terjadi.

Prasetyo menambahkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan Prabowo di Kalimantan, langkah-langkah tanggap darurat yang telah diambil terbukti berjalan dengan optimal.

Berbagai upaya percepatan penanganan telah menunjukkan hasil positif, antara lain melalui penambahan armada pesawat untuk operasi water bombing, penebalan jumlah personel darat yang melibatkan unsur TNI, Polri dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat yang terdampak.

Selain itu, Prabowo juga telah memberikan instruksi tegas tanpa kompromi kepada aparat penegak hukum untuk segera memulai proses penyelidikan terhadap sejumlah area konsesi milik perusahaan yang terbukti terbakar atau lalai dalam menjaga dan mengelola lahannya.

Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Fokus penanganan kini akan diperluas ke wilayah Sumatra, khususnya di tiga provinsi yang saat ini menjadi titik perhatian utama, yaitu Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 2.894 titik hotspot yang tersebar di 10 provinsi di Sumatra, dengan konsentrasi tertinggi berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, disusul Riau dengan 480 titik dan Jambi sebanyak 425 titik.

Sementara itu, luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatra pada tahun 2026 telah mencapai 36.047,64 hektare.

Upaya penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemadaman api di lapangan, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar tidak muncul titik api baru, serta perlindungan masyarakat dari dampak berbahaya kabut asap.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap kualitas udara, terutama karena beberapa kota besar seperti Pekanbaru tercatat memiliki indeks kualitas udara (AQI) sebesar 225 yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat, sedangkan Jambi dan Palembang masing-masing berada pada angka 187 dan 180.

Prabowo juga memastikan bahwa seluruh jajaran instansi, mulai dari pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga unsur masyarakat, bergerak dalam satu komando yang terkoordinasi dengan baik.

Hal ini dimaksudkan agar seluruh upaya penanganan dapat berjalan sinergis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Kondisi lahan gambut menjadi perhatian khusus dalam penanganan kali ini, karena api di area gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan berpotensi muncul kembali jika tidak ditangani dengan benar.

Oleh karena itu, diperlukan proses pemadaman, pembasahan dan penyisiran yang dilakukan secara berulang hingga benar-benar dipastikan tidak ada lagi sisa api yang berpotensi menyala kembali.

Di sisi lain, pengawasan terhadap areal konsesi dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran juga akan semakin diperkuat untuk mencegah terulangnya bencana serupa. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Cek Penanganan Karhutla, Presiden Prabowo Lakukan Kunjungan Ke Riau! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah memberhentikan M. Nasir dari tugasnya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh.

Pemberhentian ini dilakukan dengan hormat, menandakan bahwa proses tersebut berjalan sesuai prosedur dan tanpa adanya sanksi atau masalah disiplin.

Keputusan ini dituangkan dalam dokumen resmi negara berupa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 95/TPA Tahun 2026, yang telah ditandatangani langsung oleh Presiden di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2026.

Setelah Keppres tersebut diterbitkan, dokumen itu segera dikirimkan kepada Pemerintah Aceh melalui surat resmi dari Sekretariat Dukungan Kabinet.

Surat tersebut bernomor R-222/KSN/SDK/PA.01.03/08/2026 dan tertanggal 22 Agustus 2026. Isi surat ini bersifat segera dan dilengkapi dengan salinan serta petikan Keppres.

“Memberhentikan dengan hormat Sdr. M. Nasir, Pembina Utama Muda (IV/c), dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” Tertulis dalam petikan surat tersebut pada Minggu, 23 Agustus 2026.

BACA JUGA: 72 Pelaku Karhutla Di Kalimantan dan Sumatera Diamankan, Presiden Prabowo Minta Ditindak Tegas!

BACA JUGA: Adakan Rapat Terbatas Di Hambalang, Ternyata Presiden Prabowo Bahas Ini!

Dalam surat itu, Sekretaris Dukungan Kabinet, Thanon Aria Dewangga, secara tegas menginstruksikan agar Pemerintah Aceh melaksanakan keputusan tersebut tanpa penundaan.

“Mohon kiranya Saudara dapat memberitahukan pelaksanaan lebih lanjut atas penetapan Keputusan Presiden dimaksud serta berkenan untuk menyampaikan Petikan Keputusan Presiden dimaksud kepada yang bersangkutan,” bunyi dalam surat tersebut.

Dengan diterbitkannya Keppres ini, status M. Nasir sebagai Sekda Aceh secara otomatis berakhir.

Ia resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan presiden.

Artinya, sejak saat itu pula posisi Sekda Aceh mengalami perubahan dan perlu segera diisi oleh pejabat baru sesuai mekanisme yang berlaku.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, memberikan konfirmasi bahwa informasi tersebut benar adanya.

Ia menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mualem.

“Benar, memang seperti itu. Penggantinya juga sudah ada, nanti kita umumkan,” jelas Nurlis pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Nurlis, Gubernur menegaskan bahwa pergantian ini murni merupakan langkah penyegaran dalam struktur pemerintahan daerah.

Tidak ada persoalan atau konflik yang menjadi latar belakang keputusan ini.

“Tidak ada masalah apa-apa. Pak Nasir juga selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Sekda Aceh dengan baik. Gubernur mengucapkan berterimakasih telah membantunya,” ungkap Nurlis.

Sebelumnya, M. Nasir diketahui telah dilantik sebagai Sekda Aceh pada 15 Agustus 2025. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Mualem. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post M Nasir Diberhentikan Oleh Presiden Prabowo Dari Jabatan Sekda Aceh, Ini Ternyata Alasannya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pada Minggu, 23 Agustus 2026 sore hingga malam, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di rumah pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Rapat ini difokuskan pada dua isu penting yaitu upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sedang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, serta dampak bencana gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah menteri, pimpinan lembaga negara serta pejabat tinggi TNI.

BACA JUGA: Gempa NTT: Presiden Prabowo dan Partai Gerindra Kirim Bantuan Untuk Korban!

BACA JUGA: Hadir Di Sidang Tahunan MPR 2026, Inilah Dia Profil Dari 8 Tamu Istimewa Prabowo Subianto!

“Hari Minggu, 23 Agustus 2026, sejak sore sampai dengan malam hari, Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis, bertempat di kediaman Hambalang, Jawa Barat,” kata Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya dalam unggahannya di Instagram @sekretariat.kabinet pada Minggu, 23 Agustus 2026 semalam.

Dalam sesi terakhir rapat, Presiden Prabowo bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan membahas langkah-langkah lanjutan terkait instruksi penanganan karhutla dan gempa di NTT.

“Presiden mengenai dukungan yang telah diperintahkan untuk didistribusikan ke daerah Kalimantan dan NTT, khususnya yang melalui penerbangan udara,” jelas Teddy.

Langkah tersebut mencakup penambahan 17 unit pesawat water bombing yang akan dikirim ke Kalimantan untuk memperkuat upaya pemadaman api dari udara.

Selain itu, sebanyak 1.500 personel tambahan beserta peralatan pendukung juga dimobilisasi untuk membantu penanganan karhutla di lapangan.

Upaya lain yang dibahas adalah pengiriman 200 pompa dan pipa sebagai bagian dari strategi pemadaman api bawah tanah di area gambut.

Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada proses rekonstruksi serta pemberian bantuan kepada warga NTT yang terdampak gempa.

Saat ini, karhutla masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), luas area yang terbakar mencapai 72.798 hektare.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa hingga Minggu, 23 Agustus 2026 Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar yaitu sekitar 38.310 hektare.

Sementara itu pada Sabtu, 15 Agustus 2026 gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, NTT.

Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami.

Hingga akhir pekan lalu, tercatat lebih dari 5.688 gempa susulan dengan kekuatan bervariasi di mana tertinggi mencapai magnitudo 6,0.

BNPB juga mencatat bahwa korban jiwa akibat gempa utama pada 15 Agustus lalu mencapai 91 orang.

Selain itu, sebanyak 1.286 orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Adakan Rapat Terbatas Di Hambalang, Ternyata Presiden Prabowo Bahas Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan logistik berupa paket sembako bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok warga selama masa pemulihan pascabencana.

Pada tahap pertama, sebanyak 4.925 paket sembako dikirim menggunakan pesawat Hercules A-1343 dan A-1318 yang tiba pada Minggu, 16 Agustus 2026. Dari total bantuan tersebut, sebanyak 1.725 paket sembako dikirim ke Maumere, Kabupaten Sikka. Sebanyak 1.000 paket di antaranya diperuntukkan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, sedangkan 725 paket lainnya akan disalurkan kepada warga terdampak di Kabupaten Ende.

“Pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi bagian dari strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi wilayah terdampak yang membutuhkan dukungan logistik secara cepat dan terkoordinasi,” jelas Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Selain dikirim melalui Maumere, bantuan logistik juga tiba di Labuan Bajo dengan jumlah mencapai 3.200 paket sembako. Bantuan ini selanjutnya direncanakan untuk disebarkan ke lima wilayah lain yang turut terdampak gempa, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Nagekeo.

BACA JUGA: Mabes Polri Kirim Bantuan ke Korban Gempa NTT

BACA JUGA: Gempa 7,7 Guncang NTT, Gubernur dan Jajaran Gerak Cepat Lakukan Upaya Penyelamatan!

Dukungan bagi masyarakat terdampak juga diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra. Partai tersebut menyalurkan bantuan senilai Rp1 miliar untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terkena dampak gempa bumi di NTT.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyampaikan di Jakarta pada Minggu, 16 Agustus 2026 bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian serta solidaritas partai kepada masyarakat NTT. Penyaluran bantuan itu dilakukan di tengah persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Partai Gerindra tidak larut dalam perayaan HUT RI saja, tetapi bergerak sebagai bentuk solidaritas,” jelas Sugiono pada Minggu, 16 Agustus 2026.

Agar dapat segera dimanfaatkan, bantuan disalurkan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi NTT. Selanjutnya, bantuan tersebut akan diteruskan kepada masyarakat di sejumlah daerah yang masih membutuhkan dukungan akibat bencana.

Sugiono juga menyebutkan bahwa Partai Gerindra mengajak para kadernya di daerah untuk terlibat langsung dalam membantu warga. Para kader tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi juga hadir di lokasi pengungsian untuk melihat secara langsung kebutuhan masyarakat.

Di Kabupaten Ngada, Flores, pengurus DPC Partai Gerindra setempat mendatangi tempat pengungsian dan mendirikan dapur umum darurat. Dapur tersebut disiapkan untuk menyediakan makanan bagi warga yang harus meninggalkan rumah dan tinggal sementara di lokasi pengungsian.

makanan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga, terutama kelompok rentan seperti ibu dan anak. Upaya tersebut menunjukkan bahwa bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk dana atau paket logistik.

Partai Gerindra juga berusaha memberikan pelayanan secara langsung melalui penyediaan makanan dan pendampingan bagi masyarakat di wilayah terdampak gempa. Sugiono menegaskan bahwa kehadiran para kader di tengah masyarakat merupakan bagian dari komitmen Partai Gerindra untuk bergotong royong bersama warga.

Melalui keterlibatan langsung tersebut, partai berupaya membantu masyarakat melewati masa sulit dan mendukung proses pemulihan setelah bencana. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Gempa NTT: Presiden Prabowo dan Partai Gerindra Kirim Bantuan Untuk Korban! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ketua DPR RI, Puan Maharani melakukan peninjauan langsung langsung terkait kesiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR akan mengikuti sidang dengan penuh khidmat.

Sidang Tahunan sendiri merupakan agenda rutin parlemen yang digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Korupsi Korupsi Transfer Pricing PT TPL Telah Ditetapkan, Ini Kerugian Negara Kata Kejagung!

BACA JUGA: Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih, Presiden Prabowo Ungkap Rasa Bangga!

Rangkaian acara ini meliputi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

“Sidang tahunan pada tahun ini Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus hari Jumat pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00 WIB,” ungkap Puan pada Rabu, 12 Agustus 2026 petang.

Sidang Tahunan yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh negara lainnya akan dilaksanakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen.

Biasanya, Sidang Tahunan diadakan sehari sebelum peringatan HUT RI, yakni pada 16 Agustus.

Namun, karena tahun 2026 tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Minggu yang merupakan hari libur, maka sidang ini dimajukan menjadi 14 Agustus.

“Jadi bukan dipindahkan, memang sesuai dengan aturan dilaksanakan pada hari kerja,” jelas Puan.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT RI ke-81.

Setelah Sidang Tahunan berakhir, agenda DPR akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dijadwalkan pada pukul 14.30 WIB.

Rapat paripurna ini akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait nota keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Puan Maharani akan memberikan pidato pembukaan masa sidang DPR.

Menurut Puan, Sidang Tahunan di parlemen akan dihadiri sekitar 1.200 undangan, termasuk mantan presiden dan wakil presiden, jajaran Kabinet Pemerintahan, serta tamu kenegaraan seperti duta besar dari negara-negara sahabat.

Khusus tahun ini, terdapat tamu undangan khusus atas permintaan Presiden Prabowo yang merupakan representasi dari berbagai lapisan masyarakat.

“Presiden mempunyai 8 tamu undangan yang beliau ingin undang yaitu ada pelajar-pelajar, penerima manfaat dari Bapak Presiden, dan lain-lain. Delapan orang ini akan ikut hadir di acara tanggal 14 Agustus nanti,” jelas Puan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR, Suprihatini, menjelaskan bahwa delapan tamu khusus penerima manfaat program pemerintah akan ditempatkan di balkon ruang sidang utama.

Namun, baik Puan maupun Suprihatini belum mengungkapkan secara detail nama-nama maupun pihak yang diundang. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Sidang Tahunan MPR 2026: Presiden Prabowo Undang Tamu Khusus Untuk Agenda Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo hadir secara virtual.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya resmikan 3.395 jembatan TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih TNI Angkatan Darat,” kata Prabowo pada Kamis, 13 Agustus 2026.

Peresmian jembatan secara simbolis dilaksanakan di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama berada di Bekasi dan dihadiri langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Sementara itu, peresmian di lokasi kedua berlangsung di Kabupaten Lebak, Banten, dengan kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sedangkan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

BACA JUGA: Peringatan Tegas Prabowo Ke Kepala Daerah: Tak Mampu Tangani Masyarakat Pusat Akan Turun Tangan!

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

Presiden memberikan apresiasi atas kerja keras TNI AD dan Polri dalam membangun serta memperbaiki jembatan yang dibutuhkan masyarakat.

Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel dari kedua institusi tersebut.

“Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada KSAD dan Kapolri, juga kepada pejabat di TNI AD dan Polri, dan seluruh anggota di TNI AD dan Polri. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, pembangunan jembatan ini merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI dan Polri kepada masyarakat.

“Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat,” ungkap Prabowo.

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa TNI AD telah mengerjakan pembangunan jembatan di 3.008 titik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.500 jembatan telah selesai dibangun, sedangkan 508 jembatan lainnya masih berada dalam tahap pengerjaan.

Maruli menambahkan, ribuan jembatan tersebut membuka akses menuju 9.008 sekolah.

Dengan adanya akses yang lebih baik, para siswa di berbagai daerah dapat pergi ke sekolah dengan lebih mudah, aman dan nyaman.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Korps Bhayangkara telah melakukan revitalisasi terhadap 895 Jembatan Merah Putih Presisi.

Proyek tersebut tersebar di 30 wilayah Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia.

Dari total tersebut, sebanyak 874 jembatan dilaporkan telah selesai dibangun, sementara 17 jembatan lainnya masih dalam proses pembangunan.

Sigit juga menyebutkan bahwa 874 jembatan yang telah selesai memiliki total panjang mencapai 19,2 kilometer.

Jembatan-jembatan tersebut berperan penting dalam menghubungkan 1.314 desa.

Selain memperlancar aktivitas masyarakat, pembangunan ini juga diharapkan dapat mendukung akses pendidikan, ekonomi dan pelayanan publik bagi warga di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih, Presiden Prabowo Ungkap Rasa Bangga! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di perdesaan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan siap membantu apabila pemerintah daerah gagal menangani keluhan warga.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri yang dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun ke-50 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Acara tersebut berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur dasar di sejumlah desa, seperti akses jalan dan jembatan.

Menurutnya, kebutuhan tersebut seharusnya dapat ditangani melalui kepemimpinan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi!

Prabowo juga mengingatkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa telah menerima Dana Desa dengan nilai sekitar Rp1 miliar per tahun.

Dengan dukungan anggaran tersebut, pembangunan fasilitas umum, termasuk jembatan yang membutuhkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah semestinya bisa direalisasikan.

“Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp 1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta rata-rata, Rp 700 juta, Rp 800 juta. Yang besar mungkin Rp 2 M, Rp 3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu,” jelas Prabowo pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Meski demikian, pemerintah pusat tidak ingin menghabiskan waktu untuk memperdebatkan persoalan lama ataupun saling menyalahkan.

Pemerintah akan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menampung laporan masyarakat, kemudian meneruskannya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Selain menyampaikan instruksi kepada pemerintah daerah, Prabowo memaparkan sejumlah pembangunan yang telah berjalan.

Salah satunya adalah pembangunan jembatan di berbagai wilayah desa yang jumlahnya disebut hampir mencapai 2.500 unit.

“Prestasi-prestasi kita riil. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Yang banyak tidak diingat oleh banyak elite Indonesia,” kata Prabowo.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah memperbaiki puluhan ribu sekolah.

Jumlah tersebut ditargetkan melampaui 70 ribu sekolah hingga akhir 2026, kemudian meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada 2027.

“Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan. Puluhan ribu sekolah sudah kita perbaiki. Akhir tahun ini mungkin lebih 70 ribu. Tahun depan target kita 100 ribu,” ungkapnya.

Perhatian pemerintah turut diarahkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas yang selama puluhan tahun belum memperoleh renovasi menjadi salah satu fasilitas yang akan diprioritaskan dalam program perbaikan.

“Dan kita akan selesaikan dalam tiga tahun yang akan datang semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki,” tegas Prabowo. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Peringatan Tegas Prabowo Ke Kepala Daerah: Tak Mampu Tangani Masyarakat Pusat Akan Turun Tangan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pengamat politik mendesak Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri dan mengungkapkan beberapa alasan mengapa Kapolri harus diganti, simak alasannya di sini!

Pengamat politik Ray Rangkuti meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kemungkinan mengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Menurut Ray, usulan tersebut bukan hal baru.

Ia menyebut telah menyampaikan desakan serupa sejak Januari 2025.

Seiring berjalannya waktu, Ray menilai semakin banyak persoalan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Polri.

Pernyataan itu disampaikan ketika isu pergantian Kapolri kembali menjadi perbincangan. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa surat presiden mengenai pergantian Kapolri telah dikirimkan kepada DPR.

Namun, kabar tersebut telah dibantah oleh DPR maupun pemerintah.

BACA JUGA: Propam Mabes Polri Periksa Kapolresta Banda Aceh dan Kasat Narkoba, Ada Masalah Apa Ya?

BACA JUGA: Beredar Isu Pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ini Kata Kepala Bappisus!

“Saya sendiri, sejak Januari 2025 lalu, telah saksama meminta presiden mengganti Kapolri. Bila pada tahun itu alasan menggantinya sekitar 3 atau 4 sebab, kini bahkan makin bertambah-tambah,” jelas Ray pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Ray kemudian menyebutkan sejumlah alasan yang menurutnya layak dipertimbangkan Presiden Prabowo. Berikut 10 alasan yang disampaikannya:

1. Masa kepemimpinan sudah lebih dari lima tahun

Ray menilai lamanya masa jabatan Listyo Sigit perlu menjadi perhatian. Listyo Sigit mulai menjabat sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021.

Hingga Agustus 2026, ia telah memimpin Polri selama kurang lebih lima tahun enam bulan.

Menurut Ray, durasi tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pergantian kepemimpinan.

2. Membuka peluang regenerasi

Pergantian Kapolri dinilai dapat menjadi kesempatan untuk melakukan penyegaran di tubuh kepolisian.

Ray berpendapat, masa kepemimpinan yang telah berjalan lebih dari lima tahun menunjukkan bahwa satu fase generasi kepemimpinan telah dilalui.

Karena itu, pergantian pimpinan tertinggi Polri dianggap bisa membuka kesempatan bagi munculnya generasi baru.

3. Polemik istilah “parcok” dalam Pemilu dan Pilkada
Ray turut menyoroti istilah “parcok” atau “partai cokelat” yang ramai digunakan saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Istilah tersebut muncul di tengah dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kegiatan politik serta penyelenggaraan pemilu.

Menurut Ray, polemik itu perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat sejauh mana netralitas dan profesionalitas Polri telah dijalankan.

4. Personel aktif menduduki jabatan sipil

Keberadaan anggota Polri yang masih aktif tetapi menempati jabatan sipil di luar institusi kepolisian juga menjadi sorotan.

Ray menghubungkan persoalan tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025. Ia menyebut ada sekitar 4.000 personel Polri aktif yang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

5. Penahanan terhadap ribuan aktivis

Ray juga menyinggung kasus penahanan terhadap ribuan aktivis. Sebagian dari mereka disebut masih menjalani proses hukum di pengadilan.

Ia menilai persoalan tersebut perlu dicermati karena berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja dan pendekatan kepolisian dalam menangani aksi masyarakat.

6. Kerusuhan pada Agustus 2025

Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025 turut masuk dalam daftar pertimbangan Ray.

Saat itu, sejumlah kantor kepolisian dilaporkan mengalami perusakan oleh massa.

Ray mengaitkan kerusuhan tersebut dengan situasi yang memanas setelah Affan Kurniawan meninggal dunia. Affan disebut meninggal setelah terlindas kendaraan berat milik kepolisian.

Kejadian itu kemudian memicu kemarahan publik dan meluas menjadi rangkaian aksi yang berakhir dengan kerusuhan.

7. Pernyataan mengenai posisi Polri

Ray juga mempermasalahkan pernyataan Kapolri mengenai posisi Polri yang tetap berada di bawah Presiden.

Pernyataan itu disebut disampaikan dalam rapat antara Polri dan Komisi III DPR pada 26 Januari 2026.

Menurut Ray, seorang Kapolri seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan arah dan posisi kelembagaan Polri secara terbuka dalam konteks tersebut.

8. Reformasi kepolisian dianggap belum mengalami kemajuan

Agenda reformasi kepolisian menjadi alasan lain yang disampaikan Ray.

Ia menilai pelaksanaan reformasi di tubuh Polri masih berjalan lambat dan belum menghasilkan perubahan yang berarti.

Ray juga menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian belum sepenuhnya menjawab kebutuhan reformasi.

Selain itu, ia menyoroti perubahan batas usia pensiun anggota Polri dari 58 tahun menjadi 60 tahun.

9. Penanganan korupsi di internal Polri

Ray berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi di lingkungan internal Polri masih perlu diperkuat.

Menurutnya, keluhan masyarakat mengenai dugaan suap, gratifikasi dan praktik korupsi lainnya masih terus muncul.

Ia juga mempertanyakan kinerja Kortas Tipikor Polri. Ray menilai lembaga tersebut terlihat lebih aktif menangani perkara di luar institusi kepolisian dibandingkan mengusut dugaan korupsi yang terjadi di internal Polri.

Persoalan itu kemudian dikaitkan dengan kembali munculnya pembahasan mengenai dugaan rekening gendut sejumlah anggota polisi, yang sebelumnya pernah menjadi perhatian publik pada 2010.

10. Hubungan Polri dan Kejaksaan yang memanas

Alasan terakhir berkaitan dengan hubungan antara Polri dan Kejaksaan.

Ray menilai adanya ketegangan antarlembaga penegak hukum dalam proses hukum yang berkaitan dengan mantan Jampidsus Febry Adriansyah.

Menurutnya, hubungan yang tidak harmonis antara kedua institusi tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi terhadap kepemimpinan Polri.

Berdasarkan berbagai alasan tersebut, Ray menilai pergantian Kapolri dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong regenerasi dan memperkuat reformasi kepolisian. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Pengamat Politik Beberkan 10 Alasan Ini Agar Kapolri Listyo Sigit Diganti! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Istana menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih menimbang sejumlah nama untuk jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Beberapa calon bahkan dilaporkan sudah diundang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan bahwa proses penjaringan calon gubernur BI memang sudah dimulai.

“Ada ya. Ada beberapa nama banyak, banyak. Ada, untuk diajak diskusi arahnya bagaimana, ada ya,” jelas Prasetyo pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Ia mengakui bahwa pemanggilan terhadap sejumlah kandidat telah berlangsung dalam periode yang cukup lama. Namun, Prasetyo enggan membuka siapa saja nama yang sudah dipanggil, sehingga daftar lengkap calon masih ditutup rapat untuk publik.

BACA JUGA: Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan!

BACA JUGA: Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi!

Prasetyo juga memperjelas bahwa hingga kini belum ada Surat Presiden (Surpres) yang dikirim ke DPR untuk mengajukan calon definitif. Alasannya, Presiden masih terus melakukan diskusi dan menerima berbagai masukan terkait siapa yang paling tepat diusung sebagai gubernur BI.

Di antara nama-nama yang beredar, Destry Damayanti menjadi satu-satunya yang secara terbuka dikonfirmasi masuk dalam pertimbangan Presiden. Prasetyo sendiri menegaskan bahwa Destry memang salah satu kandidat yang sedang ditimbang untuk posisi tersebut.

“Kalau pertanyaannya apakah Ibu Destry salah satu yang dipertimbangkan atau nama yang termasuk dibahas, ya bisa kami sampaikan itu sudah pasti itu, sebagai salah satu yang dibahas lah gitu ya,” ungkap Prasetyo.

Meskipun demikian, pemerintah belum memberikan petunjuk mengenai siapa yang paling berpeluang mendapat kepercayaan Prabowo. Nama lain yang sempat muncul adalah Muliaman Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketika ditanya tentang Muliaman, Prasetyo tidak memberikan konfirmasi apakah ia termasuk dalam daftar calon. Ia hanya mengulang bahwa jumlah nama yang sedang dipertimbangkan Presiden cukup banyak, sehingga komposisi kandidat masih sangat terbuka dan belum mengerucut pada satu figur.

Proses ini berlangsung seiring dengan mendekatnya akhir masa jabatan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo. Nantinya, Presiden akan menetapkan nama yang akan diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk saat ini, Istana memilih belum membuka seluruh daftar kandidat yang ada di radar Presiden. Pertemuan dengan sejumlah calon menunjukkan bahwa proses seleksi sudah berjalan, namun keputusan akhir mengenai siapa yang akan memimpin bank sentral masih menunggu tahapan selanjutnya.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat! appeared first on CAHAYA NEGERI.