Pihak kepolisian telah mengamankan 72 tersangka dari peristiwa karhutla ini.

Polisi menjelaskan jika 72 tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan serta Sumatra melakukan aksinya untuk membuka area perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Mohammad Irhamni, dalam konferensi pers mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang berlangsung di Gedung Divisi Humas Polri, Minggu, 23 Agustus 2026.

Irhamni menjelaskan, para tersangka diduga terlebih dahulu menebang pepohonan secara manual menggunakan parang.

BACA JUGA: Atasi Karhutla Di Kalimantan, Pemerintah Kerahkan 5 Pesawat TNI AU!

BACA JUGA: Karhutla Di Kalimantan Semakin Parah, Komisi IV DPR RI: Segera Jadi Prioritas Nasional!

Setelah area tersebut dibersihkan, mereka kemudian membakar sisa hutan dan lahan agar dapat digunakan untuk keperluan perkebunan.

Berdasarkan hasil penyelidikan, sebagian besar tersangka bekerja sebagai buruh atau pekerja serabutan.

“Dari barang bukti-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan tentunya. Rekan-rekan tahu ini adalah musim panas, sangat mudah untuk melakukan pembakaran dan dilakukan penanaman perkebunan sawit pada masa musim hujan nantinya,” ujar Irhamni pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut Irhamni, pembakaran dipilih karena dianggap sebagai cara yang lebih murah untuk membuka lahan.

Tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) membuat biaya penyewaan alat berat menjadi semakin mahal.

Oleh sebab itu, para pelaku diduga memilih metode pembakaran karena dapat mengurangi pengeluaran.

Selain itu, abu sisa pembakaran juga diyakini dapat membantu menyuburkan tanah yang akan ditanami kelapa sawit.

Dugaan bahwa pembakaran tersebut berkaitan dengan rencana penanaman sawit diperkuat oleh barang bukti yang diamankan polisi.

Salah satu barang bukti tersebut berupa enam batang bibit kelapa sawit.

Dalam penanganan perkara ini, sembilan kepolisian daerah telah menerbitkan 89 laporan polisi.

Kesembilan wilayah tersebut meliputi Polda Riau, Polda Kalimantan Barat, Polda Sumatra Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Aceh dan Polda Kalimantan Utara.

Secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar mencapai 1.006,67 hektare. Sementara itu, jumlah titik api yang telah diverifikasi tercatat sebanyak 5.012 titik.

Polda Riau telah menerbitkan 32 laporan polisi yang berkaitan dengan 1.201 titik api.

Dari jumlah tersebut, dua perkara masih berada dalam tahap penyelidikan, sedangkan 30 perkara telah masuk ke tahap penyidikan.

Dalam kasus itu, polisi menetapkan 35 orang sebagai tersangka.

Di Kalimantan Barat, kepolisian menerbitkan 18 laporan polisi yang berkaitan dengan 2.282 titik api.

Sebanyak tujuh perkara masih dalam penyelidikan, dua perkara telah masuk tahap penyidikan dan sembilan laporan lainnya dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Sementara itu, Polda Sumatra Selatan menerbitkan 15 laporan polisi dari 618 titik api.

Seluruh laporan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka.

“Kemudian lanjut Polda Jambi 17 laporan polisi dari 64 titik api. Semuanya sudah proses sidik semuanya, kemudian penetapan tersangkanya adalah 8 orang,” kata Irhamni.

Polda Kalimantan Tengah juga menangani sejumlah kasus pembakaran hutan dan lahan.

Kepolisian setempat menerbitkan delapan laporan polisi yang berkaitan dengan 203 titik api.

Dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, sedangkan lima perkara telah memasuki proses penyidikan.

Dari penanganan tersebut, sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Di Kalimantan Selatan, polisi menerbitkan tiga laporan polisi yang berhubungan dengan 318 titik api.

Seluruh perkara telah memasuki tahap penyidikan dengan 2 orang tersangka.

Selain itu, Polda Kalimantan Selatan juga menerbitkan satu Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3.

Adapun Polda Kalimantan Timur menerbitkan dua laporan polisi dari 243 titik api.

Satu perkara masih dalam tahap penyelidikan, sementara satu perkara lainnya telah masuk ke tahap penyidikan dan menghasilkan penetapan satu orang tersangka.

Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Instruksi tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencegah kebakaran meluas dan menekan terjadinya karhutla di berbagai daerah.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan, perintah Presiden berlaku bagi semua pihak yang terbukti terlibat, baik perorangan (individu) maupun perusahaan.

“Salah satu penekanan dari Bapak Presiden ke kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak,” kata Prasetyo Hadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026.

Penegakan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang membakar lahan secara langsung, tetapi juga kepada pihak yang memberikan instruksi, mengatur atau memerintahkan pembukaan lahan dengan menggunakan metode pembakaran.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post 72 Pelaku Karhutla Di Kalimantan dan Sumatera Diamankan, Presiden Prabowo Minta Ditindak Tegas! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyampaikan berbagai hasil kerja pemerintah dalam pidatonya. Ia juga menghadirkan cerita tentang masyarakat dari berbagai daerah yang merasakan manfaat program pemerintah secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Cerita tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan delapan orang yang menjadi contoh penerima manfaat dari sejumlah program pemerintah. Program tersebut mencakup bidang pangan, pendidikan, perlindungan sosial hingga penyediaan rumah layak huni.

BACA JUGA: Sidang Tahunan MPR 2026: Presiden Prabowo Undang Tamu Khusus Untuk Agenda Ini!

BACA JUGA: Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih, Presiden Prabowo Ungkap Rasa Bangga!

Berikut adalah profil singkat delapan tamu khusus yang dihadirkan dalam Sidang MPR 2026:

1. Joko Puro

Joko Puro adalah Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Ngawi, Jawa Timur. Ia telah menjalani pekerjaan sebagai petani selama kurang lebih 20 tahun.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen membantu mengurangi biaya produksi yang harus dikeluarkan Joko. Pemerintah juga memberikan penghargaan atas peran petani, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BUMN pangan, koperasi serta berbagai pihak lain yang mendukung sektor pertanian.

2. Kristina Beno

Kristina Beno merupakan anak seorang petani yang berasal dari Merauke, Papua Selatan. Saat ini, ia duduk di kelas 6 sekolah dasar dan termasuk salah satu penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Prabowo menjelaskan bahwa makanan yang diterima Kristina dan jutaan anak lainnya bukan hanya berfungsi untuk menghilangkan rasa lapar. Asupan tersebut juga membantu menyediakan energi untuk belajar serta protein yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tubuh, otak, tulang dan otot.

3. Muhammad Risky Pratama

Muhammad Risky Pratama disebut saat Prabowo menjelaskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Risky yang berusia 12 tahun merupakan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 di Medan.

Sebelum bersekolah di tempat tersebut, Risky pernah mengayuh sepeda sejauh puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Ia juga sempat berhenti sekolah dan mengalami kesulitan dalam membaca serta berhitung.

Melalui program Sekolah Rakyat, Risky memperoleh kesempatan untuk kembali mendapatkan pendidikan. Ia kini dapat belajar di lingkungan sekolah dan mengembangkan kemampuan akademiknya.

4. Citra Nur Ramadhani

Citra Nur Ramadhani berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Ketika duduk di kelas IV sekolah dasar, ia hampir tidak dapat melanjutkan pendidikan karena harus membantu ibunya berjualan kacang.

Ayah Citra telah meninggal dunia, sementara ibunya merupakan penyandang disabilitas. Kondisi tersebut membuat Citra harus ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Program Sekolah Rakyat kemudian membuka kesempatan bagi Citra untuk kembali melanjutkan pendidikan. Selain aktif belajar, ia juga berhasil meraih prestasi sebagai juara karate tingkat kabupaten.

5. Susanah

Susanah berasal dari Kabupaten Bogor dan bekerja sebagai buruh harian dengan tugas mengupas bawang. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Susanah disebut menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan atau PKH serta bantuan sembako. Bantuan tersebut turut mendukung kebutuhan rumah tangga dan membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anaknya.

6. Margarelitha Rohi

Margarelitha Rohi merupakan warga asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia disebut tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan formal.

Dalam kesehariannya, Margarelitha berjualan sambil merawat salah satu anggota keluarganya yang telah berusia 80 tahun. Keluarganya kemudian menerima bantuan sosial melalui program ATENSI.

Bantuan tersebut berupa kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Thelma Humena

Thelma Humena bersama keluarganya merupakan penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Ia berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

Sebelum menerima bantuan, Thelma dan keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi yang kurang layak. Fondasi rumah tersebut rapuh, sedangkan bagian dinding, lantai dan atap mengalami kerusakan.

Melalui program BSPS, keluarga Thelma mendapatkan dukungan untuk memperbaiki tempat tinggal mereka agar menjadi lebih aman dan nyaman untuk dihuni.

8. Andre Kawaru

Andre Kawaru berasal dari Samarinda dan bekerja sebagai pedagang di pasar malam. Sebelumnya, ia bersama keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan.

Setelah memperoleh KPR Subsidi FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Andre berhasil memiliki rumah sendiri. Program tersebut membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian dengan pembiayaan yang lebih terjangkau. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Hadir Di Sidang Tahunan MPR 2026, Inilah Dia Profil Dari 8 Tamu Istimewa Prabowo Subianto! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Lihat di sini profil dari Destry Damayanti!

Destry Damayanti diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada 25 Juli 2026.

Saat ini, Destry masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Ia juga dipercaya menjalankan tugas sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI.

Dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi dan keuangan, Destry dianggap memiliki pemahaman yang luas mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Destry bukanlah sosok baru dalam bidang ekonomi nasional. Destry Damayanti lahir di Jakarta pada 1963.

Pendidikan sarjananya ditempuh di Universitas Indonesia dengan mengambil bidang ekonomi.

Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Science dalam bidang Regional Science dari Cornell University, New York.

Pendidikan tersebut menjadi dasar penting bagi perkembangan karier Destry sebagai ekonom.

Setelah menyelesaikan studi, ia menjalani berbagai pekerjaan di sektor publik dan swasta.

Pengalamannya mencakup kegiatan penelitian, pengajaran, perbankan, lembaga pemerintahan serta perumusan kebijakan ekonomi.

Sebelum dikenal sebagai salah satu pimpinan Bank Indonesia, Destry mengawali perjalanan profesionalnya di lingkungan akademik.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Mundur Dari Jabatan Gubernur BI, Ini Dia Profil Perry Warjiyo!

Ia pernah bekerja sebagai peneliti sekaligus pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Karier tersebut telah dijalaninya sejak akhir 1980-an.

Pengalaman di dunia pendidikan dan penelitian turut membentuk kemampuannya dalam menganalisis berbagai persoalan ekonomi.

Setelah beberapa waktu berkecimpung di dunia akademik, Destry mulai memperluas pengalamannya ke sektor keuangan dan perbankan.

Ia juga sempat berkarier di lingkungan pemerintahan serta perusahaan perbankan internasional.

Pada 1992 hingga 1997, Destry bekerja di Kementerian Keuangan. Setelah itu, ia bergabung dengan Citibank sebagai ekonom dan menjalankan peran tersebut selama 1997 sampai 2000.

Pengalaman ini membuatnya dapat melihat kondisi ekonomi Indonesia dari dua sisi, yaitu perspektif pemerintah dan industri perbankan.

Pada 2000 hingga 2003, Destry dipercaya menjadi Senior Economic Adviser bagi Duta Besar Inggris untuk Indonesia.

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam berbagai analisis mengenai persoalan ekonomi serta hubungan ekonomi internasional.

Kariernya kemudian berlanjut di sektor keuangan. Destry menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas pada 2005 hingga 2011.

Setelah itu, ia menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri untuk periode 2011–2015.

Kedua posisi tersebut memperkuat reputasinya sebagai ekonom yang memahami perkembangan pasar dan perekonomian Indonesia secara langsung.

Selain menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri, Destry juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Mandiri Institute.

Destry juga sempat terlibat dalam lingkungan pemerintahan. Pada 2014 hingga 2015, ia dipercaya memimpin Satuan Tugas Ekonomi di Kementerian BUMN.

Dalam tugas tersebut, ia ikut mengkaji berbagai persoalan ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan milik negara.

Pada 2015, Destry memasuki tahap baru dalam perjalanan kariernya. Ia ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/M Tahun 2015.

Destry menjalankan tugas tersebut selama periode 2015 hingga 2019. LPS sendiri memiliki peran dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui program penjaminan simpanan.

Selama berada di LPS, Destry juga tercatat pernah menjadi anggota Dewan Komisioner LPS ex-officio Bank Indonesia.

Pengalaman tersebut membuat kiprahnya semakin dekat dengan isu stabilitas sistem keuangan dan sektor perbankan.

Karier Destry di sektor keuangan semakin tinggi dan penting ketika ia ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2019.

Pengangkatan tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 untuk masa jabatan 2019–2024.

Destry mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari jajaran pimpinan tertinggi Bank Indonesia.

Berbekal pengalaman di dunia akademik, perbankan, pemerintahan dan LPS, Destry membawa latar belakang yang beragam ke dalam institusi bank sentral tersebut.

Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, Destry kembali dipercaya menduduki posisi yang sama. Melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024, ia ditetapkan kembali sebagai Deputi Gubernur Senior BI untuk periode 2024–2029. Sumpah jabatan untuk periode kedua dilaksanakan pada 7 Agustus 2024.

Sebelum diajukan sebagai calon Gubernur Bank Indonesia, Destry telah memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam jajaran pimpinan bank sentral.

Selain berkarier di sektor ekonomi dan keuangan, Destry juga pernah terlibat dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara.

Pada 2015, ia dipercaya menjadi Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Calon Tunggal Gubernur BI, Inilah Dia Profil Menakjubkan Destry Damayanti! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkenalkan 10 buku yang berisi gagasan, pengalaman serta perjalanan kariernya dalam berbagai bidang strategis. Buku-buku tersebut membahas sejumlah topik penting, mulai dari investasi, hilirisasi sumber daya alam, pembangunan industri hingga pengembangan sektor energi di Indonesia.

Peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Bahlil yang ke-50. Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Dalam sambutannya, Bahlil mengatakan bahwa pada awalnya ia hanya menargetkan penerbitan delapan buku. Namun, setelah melalui proses penyusunan dan pengembangan materi, jumlahnya bertambah menjadi 10 buku.

“Izin Pak Presiden, buku saya itu sebenarnya delapan buku, bukan 10. Tapi karena angka delapan adalah sandi Bapak Presiden, maka saya genapkan menjadi 10 buku,” jelas Bahlil pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Bahlil menjelaskan bahwa sebagian besar karya tersebut disusun berdasarkan pengalaman yang ia peroleh ketika menjabat sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pengalaman itu kemudian menjadi dasar bagi Bahlil dalam menulis berbagai pemikiran mengenai kebijakan investasi dan pembangunan industri nasional, sebelum dirinya dipercaya memimpin Kementerian ESDM.

“Buku ini sebenarnya bukan yang baru ditulis untuk nanti akan dibuat. Sebagian buku-buku ini adalah buku-buku yang dibuat di saat saya masih Menteri Investasi,” kata Bahlil.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan!

Meski tidak memaparkan seluruh judul buku yang diterbitkan, Bahlil menyampaikan isi dari beberapa karya tersebut. Buku pertama berjudul Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia: Transformasi dan Mandat Konstitusi.

Buku ini mengangkat pengalaman pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahlil mengungkapkan bahwa beberapa hari setelah dilantik sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019, ia menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghentikan ekspor nikel.

Pada saat itu, kewenangan terkait kebijakan tersebut sebenarnya berada di bawah Kementerian ESDM. Pengalaman tersebut kemudian dituangkan Bahlil sebagai bagian dari pembahasan mengenai pentingnya hilirisasi sumber daya alam di Indonesia.

Buku kedua diberi judul Batang Magnet Investasi: Kisah di Balik Lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang. Menurut Bahlil, penulisan buku ini berawal dari evaluasi pemerintah terhadap upaya menarik perusahaan yang ingin memindahkan kegiatan industrinya di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Pada masa tersebut, Indonesia belum berhasil menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan yang mencari lokasi baru. Sebagian perusahaan justru memilih Vietnam karena biaya lahan di kawasan industrinya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga lahan di Indonesia.

Selanjutnya, terdapat buku berjudul Seni Menuntaskan Misi. Karya ini menceritakan langkah-langkah Bahlil dalam memperkuat kedudukan dan fungsi Kementerian Investasi. Ia menilai, pada masa itu kementerian tersebut masih lebih banyak berperan sebagai pihak yang berada di garis depan dalam melayani investor atau sekadar menjadi front office.

Buku keempat berjudul Menanam Fondasi Kendaraan Listrik Nasional. Di dalamnya, Bahlil menguraikan proses negosiasi pemerintah untuk membangun ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Pembahasan tersebut juga mencakup kerja sama dengan perusahaan otomotif Hyundai dalam mengembangkan industri kendaraan listrik nasional. Bahlil menyebutkan bahwa proyek dengan nilai investasi mencapai 1,5 miliar dolar AS itu sempat menjadi incaran sejumlah negara.

Setelah melalui berbagai proses dan pembahasan, proyek tersebut akhirnya dapat diwujudkan di Indonesia. Kehadiran proyek itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun industri kendaraan listrik dari hulu hingga hilir.

Buku kelima berjudul Tuan di Negeri Sendiri. Bahlil menjelaskan bahwa buku ini tidak hanya berisi refleksi mengenai pelaksanaan program hilirisasi nasional, tetapi juga menjadi bentuk otokritik terhadap berbagai hal yang masih perlu diperbaiki.

Menurut Bahlil, gagasan utama dalam buku tersebut berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam dengan hilirisasi ditempatkan sebagai instrumen penting.

Berikut adalah 10 buku yang diluncurkan Bahlil:

– Hilirisasi SDA Indonesia: Transformasi dan Mandat Konstitusi

– Batang Magnet Investasi: Kisah di Balik Lahirnya Kawasan Industri Terpadu Batang

– Investasi Inklusif dan Berkelanjutan: Konsep dan Capaian

– Koboi dari Timur Jaring Investasi

– Bertahan, Berjejaring, Bertindak

– Tuan di Negeri Sendiri

– Seni Menuntaskan Misi

– Transformasi Energi Negeri: Resiliensi, Transisi Energi, dan Hilirisasi

– Seorang yang Terlanjur Disimpulkan

– Menanam Fondasi Kendaraan Listrik Nasional. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post WOW! Menteri ESDM Bahlil Luncurkan 10 Buku, Intip Karya-karyanya Di Sini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Rosan menjelaskan bahwa penyederhanaan organisasi menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Kebijakan itu terutama diarahkan kepada BUMN berukuran besar, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan sejumlah perusahaan negara lainnya yang memiliki struktur usaha sangat luas.

“Berikutnya arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” jelas Rosan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Rosan, pemerintah telah mengurangi 274 entitas perusahaan pelat merah melalui proses perampingan atau streamlining hingga Juli 2026. Ia menegaskan bahwa restrukturisasi tersebut belum berhenti dan akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: Cari Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah. Rumah Nurman Herin Digeledah Kejagung!

BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 3,6 Miliar, Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Rumah!

“Streamlining yang sudah kita lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Beliau juga minta di-update seperti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah entitas BUMN dipangkas secara signifikan, dari sekitar 1.077 perusahaan menjadi 350 perusahaan hingga akhir 2026.

Pengurangan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, seperti menutup perusahaan yang tidak lagi efisien, menggabungkan entitas yang memiliki kegiatan usaha serupa, serta melakukan merger melalui Danantara. Prabowo juga mengaku terkejut ketika mengetahui besarnya jaringan bisnis BUMN yang terdiri atas ribuan perusahaan anak, cucu perusahaan hingga cicit perusahaan.

Banyaknya entitas tersebut dinilai membuat struktur korporasi negara menjadi terlalu rumit, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar dan berpotensi memperlambat proses kerja. Dalam arahannya, Prabowo menyebutkan bahwa penutupan sejumlah entitas BUMN yang dinilai tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya rutin atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun.

Penghematan itu berasal dari berbagai pos, termasuk gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, penggunaan listrik dan utilitas serta anggaran untuk rapat kerja. Pemerintah memperkirakan nilai efisiensi tersebut masih dapat bertambah hingga mendekati Rp70 triliun sampai Rp80 triliun menjelang akhir Desember 2026.

Dengan target penggabungan dan penutupan sekitar 700 entitas BUMN yang masih harus diselesaikan hingga akhir tahun, pemerintah optimistis penataan ulang tersebut dapat membuat perusahaan negara lebih sederhana, efisien, fleksibel dan mampu mendukung kondisi fiskal yang lebih sehat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Peresmian ini disebut sebagai langkah penting untuk menjaga warisan sejarah sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa bangsa yang besar harus senantiasa menghargai dan mengingat sejarahnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir mendampingi Presiden menjelaskan bahwa pemugaran stasiun tua ini bukan hanya soal memperindah tampilan bangunan.

Revitalisasi dilakukan untuk memastikan ikon kebanggaan warga Jawa Tengah tetap terjaga, tampil lebih modern dan lebih kuat menghadapi ancaman banjir rob.

BACA JUGA: Demi Fisik dan Mental yang Sehat, Kemenkes Liburkan Ribuan Dokter Magang untuk Cek Kesehatan!

BACA JUGA: Kasus TPPU Febrie Adriansyah Masih Panas, Ini Tersangka Baru yang Ditetapkan Kejagung!

Prosesi peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo bersama Gubernur Ahmad Luthfi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.

Setelah acara peresmian, Ahmad Luthfi menuturkan bahwa Stasiun Semarang Tawang memiliki peran strategis yang jauh melampaui fungsinya sebagai simpul transportasi. Stasiun ini merupakan bangunan warisan budaya yang melekat dengan jati diri Jawa Tengah.

“Stasiun Tawang ini adalah heritage, di samping tempat transportasi kereta api. Karena itu harus kita jaga dan lestarikan,” kata Luthfi pada Kamis, 30 Juli 2026.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa upaya memperbarui stasiun-stasiun bersejarah adalah bagian dari agenda transformasi nasional yang mendorong kemajuan, tetapi tetap berpijak pada jejak sejarah bangsa.

“Ini juga bagian dari wisata sejarah, tapi yang paling penting, ini bagian kita sebagai sebuah bangsa untuk semua bidang kita lakukan transformasi. Indonesia harus indah, Indonesia harus asri,” ujar Presiden.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT KAI yang dinilai berhasil merampungkan revitalisasi dengan tetap menjaga ciri khas asli bangunan.

Menurut Presiden, pembangunan yang bersifat modern seharusnya berjalan seiring dengan upaya melindungi dan merawat cagar budaya.

Revitalisasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang berlangsung selama 240 hari, mulai 5 Mei hingga 30 Desember 2025.

Pekerjaan meliputi penataan ruang tunggu kelas luxury, ruang VIP, aula utama, selasar serta peningkatan sistem drainase untuk mengurangi risiko genangan dan banjir rob yang selama ini menjadi tantangan utama di kawasan tersebut.

Selain itu, tampilan fasad bangunan dipulihkan agar mendekati desain awal melalui proses konservasi yang melibatkan tim ahli pelestarian cagar budaya. Dengan cara ini, setiap langkah pemugaran tetap mengikuti kaidah pelestarian bangunan bersejarah.

Stasiun Semarang Tawang sendiri merupakan salah satu ikon penting perkeretaapian Indonesia. Stasiun ini dibangun oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM) pada 1911 dan mulai beroperasi pada 1914.

Rancangan arsiteknya dibuat oleh arsitek Belanda Sloth-Blauwboer dan kini stasiun tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.

Melalui program revitalisasi ini, Stasiun Semarang Tawang diharapkan bukan hanya memberikan kenyamanan lebih besar bagi para penumpang kereta api, tetapi juga memperkuat daya tarik wisata sejarah di Kota Semarang.

Stasiun ini diupayakan menjadi contoh keberhasilan memadukan pelestarian warisan budaya dengan pengembangan infrastruktur transportasi modern.

Seusai peresmian, Gubernur Ahmad Luthfi kembali mendampingi Presiden Prabowo untuk melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Batang menggunakan KA Nusantara Explorer. *

The post Jaga Warisan Sejarah, Presiden Prabowo Subianto Resmikan Revitalisasi Stasiun Tawang! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Bertepat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat yaitu Kash Patel. Pertemuan itu membahas upaya penguatan kerja sama antara Indonesia dan AS, khususnya terkait proses pengembalian artefak budaya Indonesia yang sebelumnya diselundupkan keluar negeri.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers, menyampaikan bahwa Direktur FBI secara langsung menyerahkan sejumlah artefak budaya kepada Presiden Prabowo sebagai simbol kerja sama dalam program repatriasi.

“Di samping tentu saja ada pembicaraan sebagai teman dan juga secara ofisial beliau juga membawakan artefak budaya yang merupakan kerja sama dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI, yaitu pengembalian benda-benda budaya, artefak budaya, yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal dan setelah dilakukan satu provenance research atau asal-usul,” ungkap Fadli Zon yang dirilis resmi pada laman Setneg pada Kamis, 23 Juli 2026.

Menurut Fadli Zon, barang-barang yang dikembalikan tersebut berasal dari wilayah Papua dan merupakan peninggalan budaya suku Dani, suku Asmat, serta suku Danau yang ada di sekitar Danau Sentani.

BACA JUGA: Kasus Suap Imortasi DJBC Masuk Babak Baru, Kepala Bea Cukai Kediri Jadi Tersangka!

BACA JUGA: Presiden Prabowo Bentuk Universitas Republik Indonesia, Ternyata Ini Tujuan dan Fungsinya!

Fadli Zon menekankan bahwa artefak-artefak itu memiliki nilai sejarah dan makna budaya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

“Saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita,” ungkapnya.

Fadli Zon juga menyatakan bahwa kerja sama antara Indonesia dan FBI dalam hal pengembalian benda-benda budaya bukan hal baru.

Pasalnya lembaga penegak hukum AS tersebut sebelumnya telah beberapa kali membantu memulangkan artefak penting Indonesia yang dicuri, termasuk patung-patung perunggu dan benda-benda dari berbagai situs budaya.

“Kita harapkan kerja sama dengan FBI terutama terkait dengan repatriasi, restitusi benda-benda budaya ini ke depannya akan semakin kuat, didukung juga oleh Sekneg dan juga Kementerian Luar Negeri,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa proses pemulangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan kedaulatan budaya negara, sekaligus memperkaya pengetahuan publik mengenai warisan sejarah bangsa.

Barang-barang yang dikembalikan rencananya akan dipamerkan di Museum Nasional agar masyarakat luas dapat melihat dan mempelajari nilai-nilai budaya tersebut.

“Saya kira ini adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kedaulatan budaya kita untuk menyempurnakan pengetahuan budaya dan kita tentu akan ekshibit ini, akan mempamerkan ini di Museum Nasional,” tegasnya. *

The post Pertemuan Presiden Prabowo dan Direktur FBI, Ternyata Bahas Masalah Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyiapkan calon pemimpin bangsa.

Meskipun memakai sebutan “universitas”, URI dirancang berbeda dari perguruan tinggi biasa karena fokus utamanya adalah pendidikan kepemimpinan bagi sumber daya manusia yang akan menempati posisi strategis di Indonesia.

Nama URI mulai ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur dan Profesor Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026.

Pelantikan itu berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Walau bernama universitas, URI tidak akan membuka beragam program studi seperti kedokteran, teknik, hukum atau ekonomi. Pemerintah menyatakan lembaga ini lebih berperan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional.

URI ditujukan untuk menyiapkan tenaga yang akan mengisi berbagai posisi strategis, termasuk di pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN) serta posisi kepemimpinan lain.

Pendekatan pendidikan di URI tidak semata-mata akademis karena penekanan diberikan pada pembentukan karakter, peningkatan kompetensi dan kemampuan memimpin.

BACA JUGA: Resmi Duduki Jabatan Kepala BGN, Ini Profil Menarik Dari Sudaryono!

BACA JUGA: Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN!

Setelah dilantik, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi perhatian Presiden terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan mempersiapkan pemimpin masa depan. Pemerintah ingin memiliki mekanisme pembinaan kepemimpinan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Jadi, bapak presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan,” ungkap Donny pada Rabu, 22 Juli 2026.

Konsep URI diinspirasi oleh sejumlah negara yang punya lembaga khusus untuk calon pejabat negara, misalnya Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, penerus Ecole Nationale d’Administration (ENA) yang dikenal melahirkan banyak pejabat tinggi pemerintahan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, persiapan pembentukan URI sudah berlangsung lama.

“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” jelas Prasetyo.

Sampai saat ini kurikulum resmi belum diumumkan, namun garis besar arah pendidikan telah dipaparkan. Fokus pembelajaran di URI akan meliputi pengembangan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas dan wawasan kebangsaan.

Dengan pendekatan demikian, diharapkan lulusan memiliki kemampuan teknis sekaligus komitmen kuat untuk menjalankan tugas demi kepentingan negara.

Donny juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan Sekolah Unggul Garuda, Universitas Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam satu ekosistem pendidikan.

Dalam rencana itu, Sekolah Unggul Garuda membina siswa berprestasi di tingkat menengah, URI melanjutkan pembentukan calon pemimpin di tingkat tinggi dan LAN memperkuat pembinaan aparatur negara serta nantinya pegawai BUMN.

Pemerintah berharap skema ini menciptakan proses pembinaan kepemimpinan yang berkesinambungan, mulai dari sekolah hingga menempati jabatan di pemerintahan atau BUMN.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, direncanakan pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan di bawah kewenangan Gubernur URI.

Donny menjelaskan nantinya akan ada tiga institusi utama yang terdiri dari Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi dan Lembaga Administrasi Negara.

Hadirnya URI menjadi langkah pemerintah membangun sistem pendidikan kepemimpinan terintegrasi untuk melahirkan calon pemimpin bangsa. *

The post Presiden Prabowo Bentuk Universitas Republik Indonesia, Ternyata Ini Tujuan dan Fungsinya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pada Rabu, 22 Juli 2026 Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian secara resmi telah dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Sudaryono tidak akan menjalankan dua jabatan sekaligus karena setelah dilantik ia akan sepenuhnya fokus memimpin BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tanggung jawab di BGN akan dijalankan oleh Sudaryono secara penuh.

“Penggantinya akan direncanakan dilantik hari ini juga supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman,” ungkap Prasetyo Hadi pada Rabu, 22 Juli 2026.

BACA JUGA: Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN!

BACA JUGA: Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Sebentar Lagi, Wushu Matangkan Persiapan Demi Medali Emas!

Menurut Prasetyo, pengalaman Sudaryono selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam memilihnya.

Hal ini dinilai relevan karena program BGN, khususnya kebijakan Makan Bergizi Gratis, memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian, mulai dari produksi bahan pangan hingga ketersediaan pangan bergizi.

Hubungan antarsektor tersebut penting untuk memastikan program gizi nasional berjalan berkelanjutan, sehingga latar belakang Sudaryono dianggap sesuai dengan tugas barunya.

Sudaryono atau yang sering dipanggil Mas Dar, lahir pada 23 Januari 1985 di Dusun Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Sudaryono sendiri merupakan anak tunggal dari pasangan Yahyo dan Suwarni. Ayahnya bekerja sebagai petani dan masa kecilnya banyak dihabiskan di lingkungan pedesaan.

Ia menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Jepang dan menempuh pendidikan di National Defense Academy of Japan antara 2004 dan 2009. Hal ini menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya di bidang profesional dan pemerintahan.

Karier profesional Sudaryono dimulai pada 2014 saat diangkat sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy. Pada 2018 ia dipercaya menjabat CEO Garuda TV, kemudian sejak 2019 memimpin PT Nusantara Telematics System sebagai CEO.

Pada 2020 ia juga dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma.

Selain aktif memimpin perusahaan, Sudaryono terlibat dalam berbagai organisasi seperti sejak 2021 ia menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) serta memegang posisi di sejumlah badan usaha dan organisasi lainnya.

Di ranah politik, Sudaryono pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Pada Juli 2024 Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Setelah pergantian kabinet, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih dan ia resmi dilantik pada 21 Oktober 2024.

Nah saat ini Sudaryono menerima amanah baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Penunjukan ini bertujuan menjamin kelanjutan program Makan Bergizi Gratis setelah Nanik S Deyang mengundurkan diri dikarenakan kondisi kesehatan. *

The post Resmi Duduki Jabatan Kepala BGN, Ini Profil Menarik Dari Sudaryono! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Sudaryono menjadi Kepala menggantikan usai Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan ini.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan pelantikan kepada Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur karena alasan kesehatan.

Pelantikan Sudaryono dilakukan melalui pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, 22 Juli 2026.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026.

Dengan ditetapkannya Keppres itu, Sudaryono resmi menggantikan Nanik yang mengumumkan pengunduran dirinya pada pagi hari yang sama.

BACA JUGA: Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Sebentar Lagi, Wushu Matangkan Persiapan Demi Medali Emas!

BACA JUGA: Siap-siap, Motor Listrik Karya Anak Bangsa Siap Diluncurkan Pemerintah! Produsennya Siapa Ya?

Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi Sudaryono.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” itulah sumpah jabatan yang diucapkan oleh Sudaryono yang dituntun oleh Presiden Prabowo.

Setelah pengambilan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden. Presiden Prabowo yang kemudian juga ikut menandatangani berita acara tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono dan anggota keluarganya usai pelantikan. Ucapan serupa juga datang dari sejumlah pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut.

Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sebelumnya, pengangkatan Sudaryono pertama kali diumumkan ke publik pada Rabu siang oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai juru bicara presiden.

“Bapak Presiden memutuskan pengganti Kepala BGN, beliau Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” ungkap Prasetyo pada Rabu, 22 Juli 2026.

Prasetyo menyatakan bahwa penetapan Sudaryono bersifat definitif dan menegaskan bahwa Sudaryono tidak akan merangkap jabatan lain.

Alasan pemilihan Sudaryono, menurut Prasetyo, berkaitan dengan keterlibatan Sudaryono sejak awal dalam perumusan dan pembahasan teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pengalaman Sudaryono saat menjabat Wakil Menteri Pertanian dinilai memberi keuntungan tersendiri karena pelaksanaan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku pangan.

Kementerian Pertanian dianggap sebagai bagian penting dalam ekosistem penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG, sehingga latar belakang Sudaryono di kementerian tersebut dipandang dapat membantu tugas barunya sebagai Kepala BGN. *

The post Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.