CAHAYANEGERI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Nah kali ini OTT menjerat Bupati Pemalang.
KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, yang diamankan adalah Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro dalam sebuah operasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dalam kegiatan penindakan tersebut, sejumlah orang ikut diamankan dan kemudian dibawa ke Polres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.
“Iya benar. Tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. (Sebanyak) dua ruangan di Polres yang dipakai,” jelas Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana pada Rabu, 29 Juli 2026.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi bahwa lembaganya memang tengah melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pemalang.
Namun, ia belum bersedia membeberkan secara rinci perkara yang diduga melibatkan sang bupati hingga berujung pada OTT tersebut.
BACA JUGA: Dilalap Si Jago Merah, Damkar Kerahkan 185 Personel Kebakaran Kebayoran Lama!
BACA JUGA: Mirip Dengan Korban Keracunan, DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kematian Sutrimo!
Fitroh juga belum menjelaskan berapa banyak orang yang ditangkap selain Anom Widiyantoro. “Lebih detailnya ke jubir,” ujar Fitroh pada Rabu, 29 Juli 2026.
Sebagai bagian dari rangkaian penindakan, KPK menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang.
Tidak hanya itu, petugas KPK turut memasang garis segel di dua rumah yang berada di kawasan Perumahan Mutiara Residence.
Penyegelan dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Pemalang, dilakukan pada Selasa malam, 28 Juli 2026.
Rumah yang menjadi objek penyegelan tersebut masing-masing berada di Blok B dan Blok C kompleks perumahan tersebut.
Salah satu rumah di Blok B diketahui sebagai tempat tinggal seorang pria berinisial O. Sosok O disebut-sebut berprofesi sebagai kontraktor dan diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Anom Widiyantoro sendiri merupakan bupati hasil Pilkada 2024. Ia terpilih bersama pasangannya, Nurkholes dan keduanya resmi dilantik bersama sejumlah kepala daerah lain pada 20 Februari 2025.
Pasangan Anom–Nurkholes di Pilkada Pemalang didukung oleh koalisi beberapa partai politik, yakni Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora dan Partai Buruh.
Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memang gencar melakukan OTT terhadap para kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi.
Sepanjang tahun 2026 saja, sudah tercatat 11 kepala daerah yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antikorupsi tersebut.
Bentuk dugaan korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu beragam. Modusnya antara lain berupa pemberian dan penerimaan suap, pemerasan terhadap pihak tertentu hingga penerimaan gratifikasi yang melanggar ketentuan hukum.
Para kepala daerah yang kini tengah diproses hukum oleh KPK antara lain Wali Kota Madiun yaitu Maidi, Bupati Pati yaitu Sudewo, Bupati Pekalongan yaitu Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong, Bengkulu yaitu Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap yaitu Syamsul Auliya Rachman dan Bupati Tulungagung yaitu Gatut Sunu Wibowo.
Selain itu, KPK juga menangani perkara yang menjerat Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan yaitu Edison, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau yaitu Suhardiman Amby, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin, Bupati Sukoharjo yaitu Etik Suryani serta Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini. *
