Pemerintah Kota Pontianak memutuskan untuk mengubah metode belajar mengajar menjadi daring bagi seluruh siswa PAUD, TK, SD dan SMP. Keputusan ini mulai diterapkan pada Senin, 10 Agustus 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai respons atas memburuknya kualitas udara di wilayah Pontianak akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang terutama terasa pada malam hingga pagi hari.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan bahwa warga sudah mulai merasakan dampak kabut asap tersebut.

Berdasarkan data dari alat pemantau kualitas udara di Kecamatan Pontianak Tenggara, kondisi udara pada malam hari sempat masuk dalam kategori kurang sehat.

“Kabut asap sudah menyelimuti Kota Pontianak. Berdasarkan hasil pantauan alat pengukur kualitas udara Kota Pontianak yang berada di Kecamatan Pontianak Tenggara, kondisi udara tadi malam sekitar pukul 21.00 hingga 23.00 WIB berada dalam kategori tidak sehat,” ungkap Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono pada Senin, 10 Agustus 2026.

BACA JUGA: Operasi SAR Kebakaran KMP Mutiara Sentosa II Ditutup, Ini Jumlah Penumpang Selamat dan Korban Jiwa!

BACA JUGA: KMP Mutiara Sentosa II Terbakar Diperairan Sumenep, Benarkah Tidak Ada Sekoci Saat Insiden Terjadi?

Pada periode itu, konsentrasi partikel udara tercatat melebihi 200 mikrogram per meter kubik. Namun, pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, kualitas udara mulai membaik dan masuk ke kategori sedang.

Hal ini terjadi karena partikel asap cenderung lebih berat dan mengendap dekat permukaan tanah pada malam hingga pagi hari.

Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak segera menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan agar seluruh siswa TK, PAUD, SD dan SMP yang berada di bawah pemerintah kota tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

Sebagai gantinya, proses pembelajaran dilakukan secara daring untuk sementara waktu. Hingga saat ini, pemerintah kota belum menetapkan kapan pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan.

Kebijakan ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara di wilayah Pontianak. Namun, pemerintah mengakui bahwa hingga kini belum terlihat tanda-tanda penurunan kabut asap secara signifikan.

Karena itu, masyarakat, terutama anak-anak yang lebih sensitif terhadap paparan asap, diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Jika harus keluar rumah, penggunaan masker sangat disarankan untuk melindungi saluran pernapasan.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Pemerintah Kota Pontianak telah menginstruksikan Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas untuk menyiapkan oksigen sebagai antisipasi jika terjadi peningkatan kasus ISPA.

Wali Kota Edi mengungkapkan bahwa telah terjadi kenaikan kasus ISPA sekitar 5 persen.

“Untuk sementara, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan, terjadi kenaikan sekitar lima persen. Nanti kita akan mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh kondisi ini terhadap penderita ISPA,” jelasnya.

Peningkatan ini berdasarkan laporan sementara dari Dinas Kesehatan dan masih akan dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui dampak kondisi udara terhadap kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Wali Kota juga telah menetapkan status darurat karhutla untuk memperkuat penanganan dan koordinasi lintas sektor.

Pemkot Pontianak terus berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Barat, pemerintah pusat, Forkopimda hingga pihak swasta dalam upaya penanganan kabut asap ini.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kathutla Di Pontianak Picu Kualitas Udara Buruk, Sekolah Jadi Daring! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Puan Maharani menyoroti banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Puan meminta pemerintah segera menjadikan kondisi ini sebagai sinyal untuk mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar di tingkat nasional.

Puan menilai pemerintah perlu segera meneliti penyebab turunnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah negeri.

Kajian itu penting untuk mengetahui apakah masalah ini terjadi di seluruh negeri atau hanya di wilayah tertentu.

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

BACA JUGA: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Nantinya hasil tersebut akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan berikutnya.

“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru harus menjadi alarm bagi pemerintah,” ungkap Puan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Puan meminta agar pemerintah membuat pemetaan masalah secara rinci sebelum memutuskan langkah penanganan, karena setiap daerah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setempat.

Menurut Puan, faktor penyebab berkurangnya murid pada tiap daerah berbeda-beda.

Di beberapa wilayah, angka kelahiran yang menurun menyebabkan jumlah anak usia sekolah berkurang secara alami.

Di tempat lain, pergeseran penduduk dan perubahan fungsi kawasan pemukiman memengaruhi jumlah siswa yang tersedia.

Selain itu, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri juga bisa menjadi penyebab.

Kondisi ini mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta atau jalur pendidikan alternatif.

Karena itu pemerintah diminta mempertimbangkan seluruh faktor tersebut sebelum mengambil keputusan kebijakan.

“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar,” jelas Puan.

Puan menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan seragam untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Menutup atau menggabungkan sekolah bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan murid. Kebijakan harus menempatkan kepentingan peserta didik di posisi utama.

Akses terhadap pendidikan harus tetap mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa mengorbankan mutu pembelajaran. Hak anak untuk belajar tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran.

Sebagai langkah konkret, Puan mengusulkan penyusunan peta kebutuhan satuan pendidikan pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia.

Peta ini perlu menggabungkan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pemukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis serta proyeksi demografi untuk sepuluh tahun ke depan.

Informasi tersebut akan membantu menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan, digabungkan atau dipertahankan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan sekolah harus menjamin layanan pendidikan tetap mudah diakses.

Pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi sekolah yang aman dan waktu tempuh yang wajar.

Sekolah penerima harus memiliki kapasitas cukup untuk menampung siswa tambahan.

Anak dari keluarga rentan tidak boleh kehilangan kesempatan belajar karena jarak sekolah menjadi lebih jauh.

Seluruh kebijakan harus selalu berpihak pada kepentingan peserta didik.

Di samping penataan jaringan sekolah, Puan menilai kualitas layanan pendidikan negeri perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Perbaikan diperlukan pada proses pembelajaran, kompetensi guru, pendidikan karakter, keamanan lingkungan sekolah serta komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri bisa dibangun kembali.

DPR RI menyatakan akan mengawal penataan sekolah dasar sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, dengan fokus utama memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang bermutu. *

The post SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan! appeared first on CAHAYA NEGERI.