Penyidik menetapkan Sunarto (SN) yang merupakan mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019–2024 yang kembali menjabat sebagai anggota DPRD untuk masa jabatan 2024–2029, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota dewan. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan atau manipulasi anggaran yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp3,6 miliar.

Setelah status hukumnya ditetapkan, Sunarto langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ponorogo untuk kepentingan penyidikan.

Kasus tersebut terungkap setelah Sunarto diduga mempersoalkan hasil kajian independen yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Menurutnya, nilai tunjangan perumahan yang dihitung berdasarkan kajian tersebut masih terlalu rendah sehingga tidak sesuai dengan keinginannya.

BACA JUGA: Rudy Tanoe Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan, KPK Akan Ambil Sikap Tegas!

BACA JUGA: Beredar Isu Pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ini Kata Kepala Bappisus!

Penyidik menduga Sunarto kemudian memengaruhi sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD Ponorogo agar mengubah dan menaikkan nilai tunjangan tersebut secara sepihak. Langkah itu diduga dilakukan untuk meningkatkan jumlah uang yang diterima oleh para anggota dewan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, menjelaskan bahwa Sunarto secara langsung meminta Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, Fuad Safrowi untuk mengubah perhitungan awal yang telah dibuat.

“Peran dari SN adalah memerintahkan kepada FS untuk meng-up nilai kajian tunjangan perumahan DPRD Ponorogo,” jelas Zulmar pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Dugaan manipulasi itu tidak dilakukan sekaligus, melainkan berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu 2023 hingga 2026. Pada tahap awal, besaran tunjangan dinaikkan sekitar 15 persen dengan alasan adanya penyesuaian pajak.

Namun, angka tersebut masih dinilai belum cukup oleh Sunarto. “Kenaikan nilai apresial kurang lebih 15% karena masih ada perhitungan pajak. Namun, tersangka SN merasa tidak puas dengan nilai tersebut sehingga meminta FS mengubah nilai kajian itu,” ungkap Zulmar.

Fuad Safrowi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu pada Selasa, 4 Agustus 2026, kemudian diduga menjalankan perintah tersebut dengan kembali menaikkan nilai tunjangan. Dalam pelaksanaannya, jumlah tunjangan disebut meningkat hingga sekitar 30 persen di atas nilai wajar yang direkomendasikan KJPP.

Akibat dugaan praktik tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp3,6 miliar. Kejari Ponorogo menyatakan jumlah kerugian itu masih dapat bertambah karena penyidik masih melakukan pendalaman dan menghitung seluruh dampak keuangan yang ditimbulkan.

Sejauh ini, tim penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa pengembalian uang senilai Rp748 juta sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. Penyidikan masih terus dilakukan untuk menelusuri aliran dana serta mengungkap pihak lain yang diduga mengetahui atau ikut menerima keuntungan dari manipulasi tunjangan tersebut. Sejumlah saksi tambahan juga masih diperiksa guna memperjelas peran masing-masing pihak dalam perkara ini.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Rugikan Negara Rp 3,6 Miliar, Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Rumah! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Senin, 20 Juli yang berujung pada penahanan sejumlah orang terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam operasi itu, KPK mengamankan total 19 orang, salah satunya adalah Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini.

Benar (OTT di NTB),” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Menurut keterangan Fitroh, tim penyidik KPK juga menahan Bupati Lalu Ahmad Zaini sebagai bagian dari pengembangan penyelidikan.

Bupati Zaini tiba di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan.

Saat turun dari kendaraan dan didekati oleh wartawan yang menanyakan perihal penangkapan tersebut, Zaini memilih diam dan tidak memberikan keterangan.

BACA JUGA: Hadir Sebentar Lagi, Ini Kecanggihan Memukau Dari Kapal Induk Pertama RI!

BACA JUGA: Lontarkan Kalimat “Lu Punya Otak Gak?” Ke Wartawan, PWI Polisikan Hotman Paris Hutapea!

Setelah itu, penyidik KPK langsung membawa Zaini ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terdapat fakta-fakta menarik dari OTT KPK tersebut, diantaranya:

1. Penangkapan berlangsung di rumah dinas.

Lalu Ahmad Zaini ditangkap oleh tim KPK saat berada di rumah dinasnya.

“Hal yang pasti, Bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 20 Juli 2026.

2. Total 19 orang diamankan, 7 dibawa ke Jakarta.

Dari 19 orang yang diamankan oleh KPK selama operasi tersebut, tujuh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian tujuh di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Budi.

Menurut Budi, di antara mereka ada aparatur sipil negara (ASN) dan juga sejumlah pihak dari kalangan swasta.

3. Uang dan dokumen disita sebagai barang bukti.

Dalam operasi itu tim KPK menyita sejumlah uang tunai. “Barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini,” jelas Budi.

Budi belum merinci jumlah pasti uang yang disita karena proses inventarisasi barang bukti masih berlangsung.

KPK menyatakan bahwa kasus yang menjerat Bupati Lalu Ahmad Zaini terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

“Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat,” ungkap Budi. Penyelidik masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan penyidikan untuk mengungkap detail perkara ini.*

The post KPK Lakukan OTT Lagi, Bupati Lombok Barat Terjerat Dalam Kasus Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.