Setelah lebih dari tiga pekan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, Febiona akhirnya menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di RSUP H Adam Malik Medan. Langkah ini diambil agar tim dokter bisa menilai kondisinya secara lebih menyeluruh dan memberikan perawatan yang tepat.

Awalnya, Febiona diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG di sekolahnya. Namun, kondisi yang dialaminya justru memburuk.

Keluarga menceritakan bahwa Febiona kini mengalami gangguan ingatan yang cukup serius, bahkan sampai kesulitan untuk berbicara. Elvinus Lusiana Sitanggang (49), ibu Febiona, menuturkan bahwa gejala keracunan mulai muncul pada 13 Agustus 2026, tak lama setelah anaknya mengonsumsi MBG di sekolah.

“Saat itu mereka dikasi MBG, menunya ikan tongkol. Setelah makan itu, anak saya pulang ke rumah, dia bilang kepalanya pusing, badan gatal, muntah. Sempat kita kasih susu, tapi dimuntahkan lagi,” jelas Elvinus pada Selasa, 8 September 2026.

BACA JUGA: Tak Hanya Di Sidoarjo, Ini Beberapa Daerah Yang Alami Keracunan MBG!

BACA JUGA: Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini!

Belakangan, kondisi dari Febiona semakin parah. Elvinus mengatakan putrinya sempat mengalami kejang berulang kali dan sulit berbicara. Yang paling mengkhawatirkan, Febiona juga mengalami gangguan ingatan yang sudah berlangsung hampir sebulan.

“Sampai sekarang anak saya sudah dirawat di lima rumah sakit. Sekarang berobat jalan di RSUP H Adam Malik. Waktu dirawat di RS Haji, dibilang dokternya otaknya itu bercampur racunnya. Kondisinya semakin parah, anak saya sering kejang kejang bisa sampai 10 menit dia kejangnya. Dan sekarang dia susah bicara,” unngkapnya.

Elvinus mengaku tidak menyangka kondisi putrinya bisa sampai seperti ini. Febiona bahkan tidak lagi mengingat wajah guru, teman-teman, hingga adiknya sendiri. Melihat kondisi tersebut, keluarga sangat berharap Febiona segera mendapat penanganan medis yang tepat sehingga kesehatannya bisa kembali membaik.

Kondisi ini terasa semakin berat bagi keluarga karena Febiona dikenal sebagai siswi berprestasi di sekolahnya. Ia juga aktif dalam organisasi siswa dan dipercaya menjabat sebagai wakil ketua OSIS.

Sementara itu, Humas RSUP H Adam Malik Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak, menjelaskan bahwa Febiona sudah tiga kali datang ke rumah sakit tersebut untuk menjalani pengobatan rawat jalan. “Pertama 31 Agustus 2026, lalu 7 September dan hari ini,” jelas Rosario pada Selasa, 8 September 2026.

Dalam setiap pemeriksaan, Febiona ditangani oleh beberapa dokter spesialis, yaitu dokter spesialis Gastro Anak, Neurologi Anak dan Psikiatri. Ia juga telah menjalani pemeriksaan electroencephalography (EEG) untuk membantu dokter memahami kondisi saraf dan otak yang dialaminya.

Rosario menegaskan bahwa tim medis belum bisa menyampaikan diagnosis pasti atau memastikan penyebab gangguan yang dialami Febiona. Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap pasien masih terus berlangsung. Tim dokter masih melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum memberikan kesimpulan terkait kondisi kesehatan Febiona.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut), Hamid Rijal Lubis, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari RSUP H. Adam Malik Medan mengenai perkembangan terbaru kondisi Febiona, termasuk terkait dugaan adanya gangguan ingatan yang dialaminya.

Hamid menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan dari tim medis yang menangani Febiona benar-benar diterima. Menurutnya, langkah ini penting agar informasi yang disampaikan nantinya akurat dan berdasarkan data medis yang jelas.

Hamid juga menambahkan bahwa Dinkes Sumut baru akan melakukan langkah lanjutan setelah menerima laporan resmi terkait kondisi pasien. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan resmi ya terkait hal tersebut. Tentu kalau kami sudah dapat laporan resmi pasti kami tindak lanjuti,” ujar Hamid.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan bahwa kondisi Febiona saat ini masih berada dalam pengawasan ketat dari tim medis. Proses pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi fisiknya, tetapi juga untuk memastikan apakah gangguan yang dialami berkaitan dengan masalah saraf atau disebabkan oleh faktor lain.

“Barusan juga kita minta laporan terkait kasus tersebut. Ini masih terjadi pemantauan baik secara psikis. Medisnya juga, apakah memang yang pasti ada terjadi gangguan,” jelas Bobby pada Selasa, 8 September 2026.

Bobby menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan serta rekomendasi tindak lanjut dari tim medis. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dari gangguan yang dialami Febiona.

Selain pemeriksaan medis, Febiona juga akan menjalani pemeriksaan psikologis. Bobby menekankan bahwa kondisi mental pasien juga perlu menjadi perhatian serius, terutama untuk melihat apakah ada kemungkinan trauma psikologis yang muncul setelah peristiwa keracunan yang dialaminya. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Siswi SMK Di Karo Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, Gubernur Sumatera Utara Buka Suara! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Semua bermula dari sebuah insiden di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, pada Selasa, 1 September 2026. Ratusan santri tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan setelah memakan menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekitar 730 santri dilaporkan terdampak, dengan puluhan di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Namun, kasus ini tidak hanya terjadi di Sidoarjo. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga melaporkan kejadian serupa yang diduga terkait dengan konsumsi menu MBG.

Berikut adalah sederet daerah yang alami keracunan MBG di sepanjang pekan ini:

1. Rembang, Jawa Tengah

Di Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 725 siswa dan 25 guru dari SMAN 1 Lasem mengalami diare setelah menyantap menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. “Sepertinya MBG kemarin. Jadi gini ada tim yang mencicipi kan, ada satu itu menemukan yang berlendir, ada satu itu baik. Dan yang berlendir ini sudah disisihkan. Itu kan menunya ayam bakar. Saya klarifikasi ke SPPG itu masaknya jam 3 pagi dini hari, sementara anak-anak itu konsumsinya jam 12,” kata Kepala SMAN 1 Lasem Juhartutik.

BACA JUGA: Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini!

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

Dampaknya cukup serius hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dilumpuhkan pada Kamis, 3 September 2026, karena banyak siswa dan guru yang merasakan mual serta diare.

Menanggapi kejadian ini, DPRD Rembang langsung melakukan peninjauan ke Puskesmas Lasem. Mereka saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab pasti dari gangguan kesehatan tersebut.

2. Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Kasus serupa juga terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan setempat melaporkan bahwa sekitar 136 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. Menu tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan 1.

Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudy Andi Lolo, mengonfirmasi bahwa beberapa siswa memang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, ia belum bisa memastikan apakah penyebabnya benar-benar keracunan sebelum ada hasil pemeriksaan lebih mendalam dari pihak berwenang.

3. Nganjuk, Jawa Timur

Di Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 100 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah memakan menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. Kejadian ini menimpa siswa SMAN 3 Nganjuk serta sejumlah siswa sekolah dasar yang menerima menu dari SPPG Begadung 2.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, meminta agar pihak sekolah segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan keracunan tersebut dan memastikan keamanan konsumsi bagi para siswa.

4. Sidoarjo, Jawa Timur

Kasus di Sidoarjo menjadi yang paling banyak menelan korban. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam serta pelajar dari 19 sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah Tanggulangin pada Selasa, 1 September 2026.

Para korban melaporkan gejala seperti mual, muntah dan pusing setelah memakan menu yang terdiri dari nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn dan buah apel. Pada Kamis sore, 3 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmita Herawati, menyatakan bahwa jumlah korban mencapai 730 orang.

Dalam investigasi awal, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan bahwa SPPG terkait tidak mencantumkan label informasi waktu makanan matang secara lengkap pada ompreng. Selain itu, keterlambatan distribusi makanan juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab keracunan.

Sebagai langkah pencegahan, BGN telah menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang terlibat sambil menunggu hasil evaluasi dan uji laboratorium lebih lanjut.

5. Agam, Sumatera Barat

Di Agam, Sumatera Barat, sebanyak 334 orang di Kecamatan Palupuh harus menjalani perawatan medis setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Senin, 31 Agustus 2026. Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal membenarkan adanya kasus dugaan keracunan ini.

Ia melaporkan bahwa Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap menu MBG yang telah dikonsumsi untuk memastikan penyebab pasti dari gangguan kesehatan tersebut. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Tak Hanya Di Sidoarjo, Ini Beberapa Daerah Yang Alami Keracunan MBG! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk menekan anggaran program ini hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini. Awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG sebesar Rp330 triliun.

Namun, seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian. Pertama, anggaran diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu kembali diturunkan menjadi Rp240 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, Purbaya menilai masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut. “Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ungkap Purbaya pada Kamis, 3 September 2026.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” tutur Purbaya.

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

Tidak hanya untuk tahun ini, efisiensi juga berpotensi diterapkan pada anggaran MBG tahun depan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Salah satu cara yang dapat membantu menekan kebutuhan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh BGN.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain fokus pada efisiensi, Kementerian Keuangan juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG di berbagai daerah. Perwakilan Kemenkeu di tiap wilayah ditugaskan untuk memantau langsung penggunaan dana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan ini dilakukan secara bergilir agar memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. “Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ungkap Purbaya.

Dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun yang direncanakan untuk 2027, sekitar 97 persen di antaranya akan langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program makan bergizi. Sementara itu, sisa 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk biaya pengawasan, monitoring serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ratusan pelajar dari dua SMP di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini menimpa siswa SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale dengan total sekitar 160 siswa yang terdampak gangguan kesehatan.

“Iya jumlahnya total ada 160 orang,” jelas Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudy Andi Lolo pada Jumat, 4 September 2026. Dari 160 siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG yang dibagikan pada Rabu, 2 September 2026, sebanyak 81 orang di antaranya masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda.

Sisanya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian setempat telah turun tangan untuk menyelidiki penyebab dugaan keracunan massal ini. “Iya, sementara ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dari pihak BPOM,” ungkap Kapolres Toraja, Budi Hermawan.

Menurut Budi, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam proses pembuatan dan distribusi makanan program MBG tersebut. “Kita harap korban bisa sembuh secepatnya, agar proses proses penyelidikan bisa dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menyusul munculnya laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah setelah konsumsi menu MBG.

“Tentu kami sangat terpukul sebetulnya, tapi kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ungkap Sudaryono pada Kamis, 3 September 2026.

Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono

Berdasarkan laporan yang diterima Sudaryono, sejumlah kasus gangguan kesehatan terkait MBG sudah memasuki tahap penyidikan, meskipun ia tidak merinci lokasi maupun detail kasus yang dimaksud.

“Apakah ada yang tersangka atau tidak? Kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” tuturnya.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG, terutama karena menyasar anak-anak sekolah yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat makanan tidak layak konsumsi. Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah, namun insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyajian makanan agar tetap aman dikonsumsi. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Badan Gizi Nasional melaporkan bahwa beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis kini tengah diproses melalui jalur hukum dan sejumlah kasus sudah memasuki tahap penyidikan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keputusan apakah suatu kasus keracunan akan dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

“Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono usai rapat bersama Komisi IX DPR pada Kamis, 3 September 2026. Sudaryono juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dapur yang diduga menjadi sumber masalah keracunan tersebut.

Mengenai kemungkinan ditetapkannya tersangka dalam kasus ini, pihak BGN menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada kepolisian karena penetapan tersangka harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan proses hukum yang dilakukan secara resmi oleh aparat. Sudaryono menguraikan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya keracunan makanan dalam program ini, di antaranya adalah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dapur dengan jumlah makanan yang harus diproduksi dalam waktu tertentu.

Selain masalah kapasitas dapur, ia juga menyoroti masih adanya pelanggaran terhadap batas waktu konsumsi makanan atau expired date yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Selain itu, expired date itu juga tidak ditaati. Contoh paling jelas adalah di Sidoarjo. Berdasarkan investigasi sementara kami adalah dia masak jam 5 sore, dagingnya itu dikasih label dikonsumsi sebelum jam 10.00 (pagi),” jelasnya.

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN!

Padahal BGN sebenarnya sudah mewajibkan penggunaan label pada setiap makanan yang didistribusikan dalam program ini. Label tersebut dirancang untuk memuat berbagai informasi penting, seperti nama sekolah penerima, waktu pembuatan makanan hingga batas akhir waktu makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.

“Ini, label ini kami buat, namanya label LBD, Bapak/Ibu semua. Label LBD itu adalah label di mana kita bisa mengecek sekolah mana, di kabupaten mana, jam berapa dibikin, jam berapa harus dikonsumsi. Itu kemudian kita minta cek pada hari itu, jam berapa dikonsumsi siswa itu ada,” jelasnya.

Namun dalam praktiknya, khususnya pada kasus yang terjadi di Sidoarjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan pelabelan dengan kondisi di lapangan karena hanya satu jenis makanan yang dilengkapi label sementara makanan lainnya tidak diberi label sama sekali.

Sudaryono menjelaskan makanan itu sebenarnya sudah lewat dari batas waktu aman konsumsi yang tertulis di kemasan. Seharusnya makanan tersebut dimakan sebelum pukul 10.00, namun baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.40, lalu dimakan oleh siswa pada siang hari.

Sudaryono juga menyoroti masalah pengawasan di dapur program MBG yang perlu diperbaiki. Ia menyebut petugas pengawas dapur yaitu SPPI juga harus diawasi lebih ketat karena sebelumnya belum ada aturan jam kerja yang jelas bagi mereka.

“Sebetulnya yang kita minta pengawasan dapur itu namanya adalah SPPI itu. Masalahnya SPPI-nya juga harus diawasi,” katanya. Untuk mengatasi hal ini, BGN kini menerapkan sistem kerja dua sesi, termasuk dalam hal penerimaan bahan makanan.

Agar petugas datang sesuai jadwal, BGN menyiapkan sistem absensi dan pengawasan langsung. Namun, karena penerapan sistem biometrik memerlukan waktu, BGN memilih langkah lebih cepat yaitu mengadakan pertemuan virtual secara rutin untuk mengawasi kehadiran petugas.

Sudaryono mengakui bahwa pengawasan ini menjadi tantangan besar bagi BGN. Ia menegaskan bahwa BGN serius menangani pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, termasuk memperketat aturan pelabelan makanan.

Waktu konsumsi juga akan dicantumkan di label, sehingga makanan tidak boleh dimakan setelah batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus di Papua Barat di mana sisa makanan MBG yang seharusnya tidak dimakan lagi justru dibawa pulang, diolah kembali dan dikonsumsi pada malam hari yang akhirnya menyebabkan anggota keluarga sakit.

Selain memperkuat aturan dan sistem pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi berkala terhadap petugas yang terlibat dalam program MBG.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dilaporkan mengalami keracunan pada Selasa, 1 September 2026. Dugaan kuat mengarah pada makanan yang mereka konsumsi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut KH Abdul Wahid Harun, pengasuh sekaligus ketua yayasan ponpes, kejadian bermula setelah para santri memakan makanan MBG seusai salat Zuhur. Awalnya hanya beberapa santri yang merasa mual dan muntah, namun jumlah yang mengalami keluhan terus bertambah seiring waktu.

“Dimulai dari setelah salat Zuhur itu anak-anak makan. Kemudian setelah salat Asar anak-anak mulai mual-mual dan muntah-muntah,” jelas Gus Wahid pada Selasa, 1 September 2026. “Satu per satu diantar ke rumah sakit. Kemudian jumlahnya tambah banyak dan tambah banyak,” tuturnya.

Pada malam hari, jumlah santri yang terdampak sudah mencapai ratusan, dengan mayoritas berasal dari tingkat SMP dan SMA (setara MTs dan MA). Puluhan ambulans terlihat bergantian keluar-masuk area pondok untuk mengangkut santri yang mengalami gejala keracunan.

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN!

BACA JUGA: Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat!

Para santri kemudian ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar Sidoarjo. Situasi di rumah sakit pun semakin ramai karena banyak wali santri datang untuk menjenguk dan memastikan kondisi anak-anak mereka.

Untuk menjaga ketertiban, area pondok juga dijaga ketat oleh personel TNI. Ferdiansyah, Ketua Asrama Wustha sekaligus Ketua Pondok Putra Ponpes Manbaul Hikam, menjelaskan bahwa gejala mulai terdeteksi sekitar pukul 16.00 WIB, saat santri sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Makanan MBG sendiri dikonsumsi sekitar pukul 13.00 WIB. Beberapa jam berselang, sejumlah santri mulai mengeluh sakit perut dan mual, sehingga jumlah pasien di UKS meningkat tajam pada sore hari.

“Pada pukul 16.20 WIB, laporan santri yang mengeluhkan sakit perut melonjak drastis di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) masing-masing unit sekolah, baik MTs maupun MA,” jelas Ferdiansyah.

Ia menegaskan bahwa makanan tersebut bukan berasal dari dapur umum internal ponpes, melainkan pasokan dari program MBG untuk sekolah formal di lingkungan pesantren. “Kami luruskan kembali, ini murni dari kesalahan penyedia MBG (SPPG) Tanggulangin, bukan makanan dari internal pesantren. Harap digarisbawahi, ini makanan yang dikirim dari MBG,” jelasnya.

Paket makanan itu berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggulangin yang berlokasi di sekitar perlintasan rel kereta api Kalitengah, Tanggulangin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 293 santri yang masih dirawat di delapan rumah sakit di Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, delapan santri mengalami gejala yang tergolong berat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa saksi lainnya.

BGN menyatakan tidak keberatan terhadap pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Sekretaris Kepala BGN berinisial RRNWP.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN untuk periode 2025–2026.

“Apa pun yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana khusus, dipersilakan, terbuka,” jelas Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Ketut menyebut bahwa langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab BGN untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

BACA JUGA: Temukan Adanya Kejanggalan, Kepala BGN Laporkan Ratusan SPPG Ke Kejagung!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Total ada 12 saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya mengagendakan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 12 saksi yang datang dan menjalani pemeriksaan sesuai jadwal.

“Tim penyidik telah memanggil 22 orang saksi untuk dimintai keterangannya dan yang hadir memenuhi panggilan penyidik yaitu sebanyak 12 orang saksi,” ungkap Anang pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh tambahan alat bukti sekaligus menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian perkara.

Di samping itu, penyidik mulai menelusuri sejumlah aset yang diduga memiliki hubungan dengan hasil tindak pidana.

Anang menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung dengan menjunjung tinggi profesionalitas, independensi dan akuntabilitas.

Dalam menangani perkara tersebut, penyidik juga tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah serta bersikap hati-hati agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Adapun 12 saksi yang hadir dalam pemeriksaan itu terdiri dari O selaku Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas PPK Pengadaan Tablet pada BGN, RHG selaku Pegawai BGN, WH selaku pihak Yayasan TBCS, GDF selaku Pegawai BGN, Z selaku Pegawai BGN, YCS, RRNWP selaku Sekretaris Kepala BGN, RE selaku Staf Keuangan/Finance PT GSN, pihak PT KSK, Direktur PT BPK, AR selaku Direktur PT EC dan DRP selaku Kepala SPPG Yayasan SPB.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola BGN periode 2025–2026.

Mereka berasal dari sejumlah latar belakang, mulai dari mantan pejabat BGN hingga pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan berbagai kebutuhan untuk program MBG.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejagung menemukan dugaan adanya sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Salah satu dugaan yang sedang didalami adalah hubungan atau afiliasi antara para tersangka dengan yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik juga menelusuri dugaan penggelembungan harga dalam beberapa kegiatan pengadaan. Barang-barang yang disebut masuk dalam pendalaman tersebut antara lain motor listrik, sepatu, tablet dan televisi.

Ketujuh tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony, Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) penyedia motor listrik BGN, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Lalu Muhammad Iwan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.

BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas untuk membersihkan lingkungan kerja lembaganya dari praktik korupsi.

Upaya pemberantasan itu dimulai setelah BGN menemukan adanya dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pegawainya.

Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ada sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan berpotensi dipecat.

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), supaya penyimpangan di lapangan tidak merusak reputasi salah satu program strategis pemerintah.

Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah memberhentikan total 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN reguler dan 37 tenaga ahli.

Mayoritas pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin serta pelanggaran aturan kepegawaian.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ungkap Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Selain itu, proses pemeriksaan dan penanganan terhadap sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran berat juga masih berlangsung.

Di tingkat yang lebih ringan, BGN menemukan 39 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin minor.

Mereka akan mendapat sanksi yang bervariasi, mulai dari mutasi dan penurunan jabatan (demosi) hingga sanksi administrasi dan surat peringatan, sesuai tingkat kesalahan masing-masing.

Tidak hanya menindak pegawai, BGN juga mengambil langkah terhadap mitra pelaksana Program MBG. Hingga 27 Juli 2026, sebanyak 833 dapur SPPG disuspensi secara permanen karena terbukti melanggar ketentuan.

Rinciannya meliputi 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lain.

Kebijakan ini berbeda dari penghentian sementara sebelumnya pasalnya dapur yang disuspensi permanen tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

“Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran,” ujar Sudaryono.

“Ke depan, kalau kemudian ada temuan SPPG yang membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, itu juga bagian dari pelanggaran, gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami proses dan dapurnya kami suspend atau tutup,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, tindakan tegas ini penting agar kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil pihak tidak mencemarkan nama baik ribuan petugas dan mitra yang selama ini melaksanakan program MBG dengan jujur dan profesional.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan bahwa perbaikan akan terus dijalankan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengakui ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki dan ada pelanggaran seperti yang saudara-saudara tahu. Tapi kami siap memperbaiki dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, karena kebutuhan gizi terus ada,” tuturnya. *

The post Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dinilai bermasalah.

Sempat ada isu yang mengatakan penghentian pengumpulan data ini karena kasusu Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa penghentian pendataan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak ada kaitannya dengan proses pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dari Polri.

“Tidak, tidak ada kaitan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna pada Rabu, 15 Juli 2026.

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

Anang memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Kejagung memang menerbitkan surat edaran kepada beberapa Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan MBG di SPPG.

Pendataan itu bersifat sementara dan hanya diberi waktu selama 10 hari sejak surat edaran dikeluarkan.

Menurut Anang, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk menginventarisasi dugaan penyimpangan, misalnya adanya SPPG fiktif atau dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG yang berhubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

Setelah periode 10 hari berakhir, Kejagung kemudian mengeluarkan surat edaran baru yang meminta agar seluruh kegiatan pendataan itu dihentikan.

Anang menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu yang ditetapkan telah selesai dan juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan jika pendataan dilanjutkan tanpa kontrol yang jelas.

Perintah pemberhentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa sebelumnya Jampidsus pernah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anang juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam program MBG tetap berjalan meskipun nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret pada kasus TPPU.

Proses penyidikan ini sudah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Sampai saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MBG yang mencakup pejabat BGN dan pihak swasta dengan dugaan praktik pengaturan mitra, penjualan titik dapur serta proyek motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.*

The post Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya! appeared first on CAHAYA NEGERI.