BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on Cahayanegeri.com.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas untuk membersihkan lingkungan kerja lembaganya dari praktik korupsi.

Upaya pemberantasan itu dimulai setelah BGN menemukan adanya dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pegawainya.

Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ada sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan berpotensi dipecat.

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), supaya penyimpangan di lapangan tidak merusak reputasi salah satu program strategis pemerintah.

Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah memberhentikan total 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN reguler dan 37 tenaga ahli.

Mayoritas pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin serta pelanggaran aturan kepegawaian.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ungkap Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Selain itu, proses pemeriksaan dan penanganan terhadap sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran berat juga masih berlangsung.

Di tingkat yang lebih ringan, BGN menemukan 39 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin minor.

Mereka akan mendapat sanksi yang bervariasi, mulai dari mutasi dan penurunan jabatan (demosi) hingga sanksi administrasi dan surat peringatan, sesuai tingkat kesalahan masing-masing.

Tidak hanya menindak pegawai, BGN juga mengambil langkah terhadap mitra pelaksana Program MBG. Hingga 27 Juli 2026, sebanyak 833 dapur SPPG disuspensi secara permanen karena terbukti melanggar ketentuan.

Rinciannya meliputi 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lain.

Kebijakan ini berbeda dari penghentian sementara sebelumnya pasalnya dapur yang disuspensi permanen tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

“Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran,” ujar Sudaryono.

“Ke depan, kalau kemudian ada temuan SPPG yang membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, itu juga bagian dari pelanggaran, gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami proses dan dapurnya kami suspend atau tutup,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, tindakan tegas ini penting agar kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil pihak tidak mencemarkan nama baik ribuan petugas dan mitra yang selama ini melaksanakan program MBG dengan jujur dan profesional.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan bahwa perbaikan akan terus dijalankan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengakui ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki dan ada pelanggaran seperti yang saudara-saudara tahu. Tapi kami siap memperbaiki dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, karena kebutuhan gizi terus ada,” tuturnya. *

The post Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG! appeared first on Cahayanegeri.com.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dinilai bermasalah.

Sempat ada isu yang mengatakan penghentian pengumpulan data ini karena kasusu Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa penghentian pendataan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak ada kaitannya dengan proses pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dari Polri.

“Tidak, tidak ada kaitan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna pada Rabu, 15 Juli 2026.

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

Anang memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Kejagung memang menerbitkan surat edaran kepada beberapa Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan MBG di SPPG.

Pendataan itu bersifat sementara dan hanya diberi waktu selama 10 hari sejak surat edaran dikeluarkan.

Menurut Anang, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk menginventarisasi dugaan penyimpangan, misalnya adanya SPPG fiktif atau dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG yang berhubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

Setelah periode 10 hari berakhir, Kejagung kemudian mengeluarkan surat edaran baru yang meminta agar seluruh kegiatan pendataan itu dihentikan.

Anang menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu yang ditetapkan telah selesai dan juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan jika pendataan dilanjutkan tanpa kontrol yang jelas.

Perintah pemberhentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa sebelumnya Jampidsus pernah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anang juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam program MBG tetap berjalan meskipun nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret pada kasus TPPU.

Proses penyidikan ini sudah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Sampai saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MBG yang mencakup pejabat BGN dan pihak swasta dengan dugaan praktik pengaturan mitra, penjualan titik dapur serta proyek motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.*

The post Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya! appeared first on Cahayanegeri.com.

Dalam pelaksanaan program MBG ini salah satu hal utama yang difokuskan oleh pemerintah adalah terkait standar keamanan pangan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dibagikan kepada penerima manfaat sejak Senin, 13 Juli 2026 setelah libur sekolah selesai.

Program MBG ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar dengan kondisi tubuh yang sehat, bugar dan siap menerima pelajaran.

Pada tahun ajaran baru ini, perhatian tidak hanya diarahkan pada menambah jumlah penerima program MBG, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan.

Baca Juga: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Baca Juga: Aturan Baru Balik Nama Sertifikat Tanah Berlaku 17 Agustus, Rampung Dalam 10 Hari!

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional dan pihak terkait lain terus bekerja memastikan setiap hidangan yang disajikan memenuhi standar gizi, aman dikonsumsi dan layak untuk siswa.

Kualitas makanan menjadi poin penting dalam pelaksanaan MBG. Setiap menu disusun agar mengandung gizi seimbang seperti sumber karbohidrat, protein hewani atau nabati, sayuran, buah dan komponen penunjang lain dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal.

Selain memperhatikan nilai gizi, keamanan pangan juga menjadi prioritas. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi, semua dilakukan sesuai standar kebersihan dan sanitasi.

Prosedur ini bertujuan mencegah kontaminasi dan menjaga kualitas makanan sampai diterima siswa.

Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan sepanjang rantai distribusi.

Evaluasi rutin dilaksanakan untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan siswa sesuai standar yang ditetapkan.

Pengawasan yang ketat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap program MBG.

Program MBG juga berdampak pada perekonomian lokal.

Keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM dan penyedia katering setempat membuka peluang menambah pendapatan serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.

Penggunaan bahan pangan lokal turut mendukung ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan program bergantung pada kerja sama berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah, penyedia makanan serta masyarakat.

Sinergi antar pihak ini menjadi dasar agar MBG berjalan efektif, transparan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Di lingkungan sekolah, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga membentuk kebiasaan hidup sehat.

Dengan rutin menyajikan makanan bergizi, diharapkan peserta didik semakin paham pentingnya pola makan baik sebagai bagian dari pembentukan karakter dan gaya hidup sehat sejak dini.

Ke depan, peningkatan mutu layanan, penguatan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diharapkan membuat Program Makan Bergizi Gratis lebih optimal.

Dengan makanan yang bergizi, aman dan berkualitas, program ini berkontribusi melahirkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan siap menjadi sumber daya unggul menuju Indonesia Emas. *

The post Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama! appeared first on Cahayanegeri.com.