Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk menekan anggaran program ini hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini. Awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG sebesar Rp330 triliun.

Namun, seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian. Pertama, anggaran diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu kembali diturunkan menjadi Rp240 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, Purbaya menilai masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut. “Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ungkap Purbaya pada Kamis, 3 September 2026.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” tutur Purbaya.

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

Tidak hanya untuk tahun ini, efisiensi juga berpotensi diterapkan pada anggaran MBG tahun depan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Salah satu cara yang dapat membantu menekan kebutuhan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh BGN.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain fokus pada efisiensi, Kementerian Keuangan juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG di berbagai daerah. Perwakilan Kemenkeu di tiap wilayah ditugaskan untuk memantau langsung penggunaan dana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan ini dilakukan secara bergilir agar memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. “Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ungkap Purbaya.

Dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun yang direncanakan untuk 2027, sekitar 97 persen di antaranya akan langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program makan bergizi. Sementara itu, sisa 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk biaya pengawasan, monitoring serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Badan Gizi Nasional melaporkan bahwa beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis kini tengah diproses melalui jalur hukum dan sejumlah kasus sudah memasuki tahap penyidikan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keputusan apakah suatu kasus keracunan akan dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

“Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono usai rapat bersama Komisi IX DPR pada Kamis, 3 September 2026. Sudaryono juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dapur yang diduga menjadi sumber masalah keracunan tersebut.

Mengenai kemungkinan ditetapkannya tersangka dalam kasus ini, pihak BGN menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada kepolisian karena penetapan tersangka harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan proses hukum yang dilakukan secara resmi oleh aparat. Sudaryono menguraikan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya keracunan makanan dalam program ini, di antaranya adalah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dapur dengan jumlah makanan yang harus diproduksi dalam waktu tertentu.

Selain masalah kapasitas dapur, ia juga menyoroti masih adanya pelanggaran terhadap batas waktu konsumsi makanan atau expired date yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Selain itu, expired date itu juga tidak ditaati. Contoh paling jelas adalah di Sidoarjo. Berdasarkan investigasi sementara kami adalah dia masak jam 5 sore, dagingnya itu dikasih label dikonsumsi sebelum jam 10.00 (pagi),” jelasnya.

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN!

Padahal BGN sebenarnya sudah mewajibkan penggunaan label pada setiap makanan yang didistribusikan dalam program ini. Label tersebut dirancang untuk memuat berbagai informasi penting, seperti nama sekolah penerima, waktu pembuatan makanan hingga batas akhir waktu makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.

“Ini, label ini kami buat, namanya label LBD, Bapak/Ibu semua. Label LBD itu adalah label di mana kita bisa mengecek sekolah mana, di kabupaten mana, jam berapa dibikin, jam berapa harus dikonsumsi. Itu kemudian kita minta cek pada hari itu, jam berapa dikonsumsi siswa itu ada,” jelasnya.

Namun dalam praktiknya, khususnya pada kasus yang terjadi di Sidoarjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan pelabelan dengan kondisi di lapangan karena hanya satu jenis makanan yang dilengkapi label sementara makanan lainnya tidak diberi label sama sekali.

Sudaryono menjelaskan makanan itu sebenarnya sudah lewat dari batas waktu aman konsumsi yang tertulis di kemasan. Seharusnya makanan tersebut dimakan sebelum pukul 10.00, namun baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.40, lalu dimakan oleh siswa pada siang hari.

Sudaryono juga menyoroti masalah pengawasan di dapur program MBG yang perlu diperbaiki. Ia menyebut petugas pengawas dapur yaitu SPPI juga harus diawasi lebih ketat karena sebelumnya belum ada aturan jam kerja yang jelas bagi mereka.

“Sebetulnya yang kita minta pengawasan dapur itu namanya adalah SPPI itu. Masalahnya SPPI-nya juga harus diawasi,” katanya. Untuk mengatasi hal ini, BGN kini menerapkan sistem kerja dua sesi, termasuk dalam hal penerimaan bahan makanan.

Agar petugas datang sesuai jadwal, BGN menyiapkan sistem absensi dan pengawasan langsung. Namun, karena penerapan sistem biometrik memerlukan waktu, BGN memilih langkah lebih cepat yaitu mengadakan pertemuan virtual secara rutin untuk mengawasi kehadiran petugas.

Sudaryono mengakui bahwa pengawasan ini menjadi tantangan besar bagi BGN. Ia menegaskan bahwa BGN serius menangani pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, termasuk memperketat aturan pelabelan makanan.

Waktu konsumsi juga akan dicantumkan di label, sehingga makanan tidak boleh dimakan setelah batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus di Papua Barat di mana sisa makanan MBG yang seharusnya tidak dimakan lagi justru dibawa pulang, diolah kembali dan dikonsumsi pada malam hari yang akhirnya menyebabkan anggota keluarga sakit.

Selain memperkuat aturan dan sistem pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi berkala terhadap petugas yang terlibat dalam program MBG.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan beberapa saksi lainnya.

BGN menyatakan tidak keberatan terhadap pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Sekretaris Kepala BGN berinisial RRNWP.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN untuk periode 2025–2026.

“Apa pun yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana khusus, dipersilakan, terbuka,” jelas Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Ketut menyebut bahwa langkah pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab BGN untuk membantu mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

BACA JUGA: Temukan Adanya Kejanggalan, Kepala BGN Laporkan Ratusan SPPG Ke Kejagung!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Total ada 12 saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik Kejagung pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya mengagendakan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 12 saksi yang datang dan menjalani pemeriksaan sesuai jadwal.

“Tim penyidik telah memanggil 22 orang saksi untuk dimintai keterangannya dan yang hadir memenuhi panggilan penyidik yaitu sebanyak 12 orang saksi,” ungkap Anang pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh tambahan alat bukti sekaligus menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian perkara.

Di samping itu, penyidik mulai menelusuri sejumlah aset yang diduga memiliki hubungan dengan hasil tindak pidana.

Anang menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus berlangsung dengan menjunjung tinggi profesionalitas, independensi dan akuntabilitas.

Dalam menangani perkara tersebut, penyidik juga tetap menerapkan asas praduga tidak bersalah serta bersikap hati-hati agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum.

Adapun 12 saksi yang hadir dalam pemeriksaan itu terdiri dari O selaku Tenaga Pendukung Pelaksana Tugas PPK Pengadaan Tablet pada BGN, RHG selaku Pegawai BGN, WH selaku pihak Yayasan TBCS, GDF selaku Pegawai BGN, Z selaku Pegawai BGN, YCS, RRNWP selaku Sekretaris Kepala BGN, RE selaku Staf Keuangan/Finance PT GSN, pihak PT KSK, Direktur PT BPK, AR selaku Direktur PT EC dan DRP selaku Kepala SPPG Yayasan SPB.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola BGN periode 2025–2026.

Mereka berasal dari sejumlah latar belakang, mulai dari mantan pejabat BGN hingga pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan berbagai kebutuhan untuk program MBG.

Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejagung menemukan dugaan adanya sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Salah satu dugaan yang sedang didalami adalah hubungan atau afiliasi antara para tersangka dengan yayasan yang mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik juga menelusuri dugaan penggelembungan harga dalam beberapa kegiatan pengadaan. Barang-barang yang disebut masuk dalam pendalaman tersebut antara lain motor listrik, sepatu, tablet dan televisi.

Ketujuh tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri (AYS) selaku orang dekat Sony, Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) penyedia motor listrik BGN, Glory Harimas Sihombing selaku Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) dan Lalu Muhammad Iwan (LMI) selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini melakukan pemecatan kepada puluhan kepala dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat 66 kepala dapur yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para kepala dapur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner,” jelas Sudaryono pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Keputusan ini diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, pemberhentian hanya diberikan kepada kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, melanggar aturan kedinasan atau tersangkut masalah hukum.

BACA JUGA: Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain tidak hadir di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ada pula kepala dapur yang meninggalkan tugas tanpa memberikan laporan, diduga meminta uang atau fee kepada mitra, terlibat judi online hingga terbukti melakukan tindak pidana.

Kejadian keracunan makanan yang terjadi berulang kali juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Hal tersebut dinilai dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dapur, pengawasan bahan makanan maupun penerapan standar keamanan pangan.

Atas dasar itu, BGN telah mengajukan proses pemberhentian 66 kepala dapur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut status ASN PPPK mereka. Selain itu, BGN masih menangani 60 kasus lain yang belum sampai pada tahap pemberhentian.

“Kami sedang mengecek apakah kepala dapurnya yang menekan mitra meminta fee atau justru mitranya yang menekan kepala dapur sehingga mengurangi kualitas makanan yang disediakan. Semua kami investigasi,” ungkapnya.

Kasus-kasus tersebut saat ini masih berada dalam proses pembinaan dan pemeriksaan internal.

Sebagian besar perkara berkaitan dengan perselisihan antara kepala dapur dan mitra penyedia dapur MBG.

Dalam pemeriksaan tersebut, BGN berusaha mencari pihak yang sebenarnya menjadi sumber masalah.

BGN masih mendalami apakah kepala dapur meminta fee kepada mitra atau justru mitra memberikan tekanan agar kepala dapur menurunkan kualitas makanan demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Kasus-kasus yang sedang ditangani tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat mencatat 29 kasus, Jakarta 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus serta 5 kasus lainnya berada di wilayah berbeda.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan pendistribusian makanan.

BGN juga menilai kedisiplinan para pengelola, hubungan kerja dengan mitra, kualitas makanan, keamanan pangan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setiap laporan kini diperiksa secara bertahap dan kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pihaknya menduga ada oknum atau pihak internal lembaga terdahulu yang terlibat dalam penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

Dugaan ini mengarah pada pengiriman dana ke 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ternyata memiliki rekening ganda atau bahkan dapur umum tersebut belum beroperasi sama sekali.

Karena dugaan penyimpangan ini cukup serius, BGN menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diteliti dan didalami lebih lanjut.

Sudaryono menjelaskan bahwa kecurigaan ini muncul setelah BGN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan rekening virtual account milik SPPG dan menemukan adanya aliran dana yang masuk ke rekening dapur yang seharusnya tidak menerima dana tersebut.

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Usai Menjabat Kepala BGN, Sudaryono Sidak SPPG Pada Dini Hari!

“Kami menduga ada oknum-oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam,” jelas Sudaryono pada Jumat, 31 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, ada dua kemungkinan motif di balik kejadian ini yang masih terus diselidiki yaitu pemungkinan pertama, adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) untuk melakukan tindak pidana atau korupsi.

Kemungkinan kedua, pengiriman dana tersebut sebenarnya dilakukan hanya untuk meningkatkan angka serapan anggaran BGN agar terlihat baik, tanpa disertai niat untuk melakukan korupsi.

“Jadi anggarannya terserap banyak gitu,” jelasnya. Sudaryono menegaskan bahwa BGN masih terus mendalami kedua kemungkinan tersebut.

Jika nantinya ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya niat jahat atau tindak pidana, maka seluruh temuan ini akan diproses melalui jalur hukum yang berlaku.

“Manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum (Kejagung),” ungkapnya.

Sebelumnya, BGN telah melaporkan bahwa mereka telah mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 SPPG tersebut.

Temuan ini didapat setelah BGN memeriksa sebanyak 27.469 rekening virtual account milik dapur umum yang saat ini beroperasi.

“Kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono juga merinci bahwa pengembalian dana tersebut dilakukan melalui lima bank yang berbeda, yaitu:

– Bank BRI: 121 SPPG dengan nilai pengembalian sebesar Rp137,5 miliar

– Bank BNI: 117 SPPG senilai Rp74 miliar

– Bank Mandiri: 129 SPPG senilai Rp71,6 miliar

– Bank Syariah Indonesia (BSI): 19 SPPG senilai Rp12,9 miliar

– Bank BTN: 28 SPPG senilai Rp15,3 miliar. *

The post Temukan Adanya Kejanggalan, Kepala BGN Laporkan Ratusan SPPG Ke Kejagung! appeared first on CAHAYA NEGERI.

BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) karena alasan kesehatan. Hal ini telah di konfirmasi Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan.

Selama sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik mengungkap berbagai masalah internal dan mulai menata sejumlah dasar bagi reformasi.

Langkah nyata yang dilakukan Nanik termasuk mengevaluasi hampir 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengelompokkan sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar mutu serta menghentikan pembukaan dapur baru di area yang sudah terlalu banyak dapur.

Nanik juga menemukan 414 SPPG bermasalah sehingga ratusan miliar rupiah dikembalikan ke kas negara.

BACA JUGA: Diduga Kebocoran Gas, Ledakan Hebat Terjadi Di Kompleks Grand Polonia Medan!

BACA JUGA: KPK Lakukan OTT Lagi, Bupati Lombok Barat Terjerat Dalam Kasus Ini!

Nanik membentuk 11 tim reformasi, memfokuskan Program Makan Bergizi (MBG) kepada penerima manfaat yang paling membutuhkan dan mengajak profesional dari berbagai kementerian serta lembaga untuk terlibat.

Di unggahan terpisah di media sosial, Nanik menjelaskan bahwa pengunduran dirinya bertujuan untuk menjalani pengobatan di luar negeri terkait penyakit jantung dan bahwa ia akan berangkat hari ini.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini pada Rabu, 22 Juli 2026 saya berangkat,” kata Nanik dalam status di akun Facebooknya.

“Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju,” kata Nanik.

Nanik menyatakan telah memberi tahu Presiden tentang keputusannya.

“Dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN,” ungkap Nanik.

Nanik juga menyebutkan kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas BGN ke depan.

Penyelidikan aparat penegak hukum terhadap pimpinan BGN sebelumnya memicu pergantian pucuk pimpinan dengan Nanik diangkat menggantikan Dadan Hindayana.

Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sejak September 2025.

Menurut pengakuannya, setelah dilantik menjadi kepala, ia merasa jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis pada periode kepemimpinan sebelumnya.

Ia mengklaim sering tidak diikutkan dalam rapat penting dan pembahasan pengadaan barang yang kini menjadi sorotan penyidikan.

Kasus dugaan korupsi terkuak setelah Kejaksaan Agung menyelidiki kemungkinan penyimpangan dalam tata kelola Program MBG, termasuk dugaan markup pengadaan barang dan penjualan titik SPPG.

Penyidikan sempat menyorot pimpinan BGN saat itu, termasuk Dadan Hindayana yang kemudian digantikan oleh Nanik. *

The post Alasan Kesehatan, Nanik Sudaryati Deyang Mundur Dari Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.