KPK menyebut bahwa istri Bupati Pemalang masa jabatan 2025–2030, Anom Widiyantoro, yaitu Noor Faizah Maenofie, diperkirakan sudah tahu mengenai kasus dugaan pemerasan yang melibatkan suaminya. Menurut KPK, Noor Faizah diperkirakan tahu tentang uang hasil dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Anom terhadap beberapa pejabat daerah.

Awalnya, penyidik berencana memanggil Noor Faizah untuk diperiksa sebagai saksi pada hari Senin, 7 September 2026. Namun, ia tidak datang saat dipanggil untuk memberikan keterangan. Karena itu, penyidik akan mengatur jadwal baru untuk memeriksa Noor Faizah, sebab pernyataannya masih sangat diperlukan dalam penyelidikan kasus ini.

“Nanti saya cek ya, surat konfirmasinya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini alasannya apa. Namun, karena memang keterangan, pengetahuan dari yang bersangkutan dibutuhkan oleh penyidik, akan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaannya,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Selasa, 8 September 2026.

Diketahui, Noor Faizah menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD dr. M. Ashari dan juga menjadi Kepala Puskesmas Mulyoharjo. Budi menjelaskan bahwa penyidik sedang meneliti kemungkinan keterlibatan Noor Faizah dengan uang yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Anom.

BACA JUGA: Dalami Kasus Dugaan Suap, 2 Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Tak Penuhi Panggilan KPK!

BACA JUGA: Pengembangan Penyidikan, Anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto Diperiksa KPK!

“Kami akan dalami soal itu, karena dari fakta-fakta yang terungkap pada saat peristiwa tertangkap tangan. Uang-uang yang dibawa oleh bupati ini di antaranya disiapkan oleh istri bupati,” ungkap Budi.

Selain itu, penyidik juga akan mencari tahu dari mana asal uang tersebut, termasuk siapa saja yang memberikan atau menyerahkan uang itu kepada Noor Faizah. KPK juga tengah menyelidiki apakah Noor Faizah tahu tentang penerimaan uang dari pihak lain, baik dari sektor swasta maupun dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pada hari Senin, 7 September 2026, KPK telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus ini. Mereka adalah Irfandy Ajidharma selaku tim media serta Tri Budi Ambarsari dan Rizky Slamet Apriadi dari pihak swasta.

Budi menyampaikan bahwa penyidik sedang menggali informasi dari para saksi mengenai dugaan aliran uang yang diterima oleh Bupati Pemalang. Keterangan dari pihak swasta juga sedang diteliti lebih lanjut karena mereka diduga mengetahui adanya penerimaan uang oleh Anom.

Sementara itu, terhadap tim media, penyidik fokus menelusuri hubungan antara rumah media dengan Bupati Pemalang, termasuk kemungkinan adanya aliran dana. Dalam rangka mengembangkan kasus ini, KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat dan mengamankan berbagai barang bukti.

Di antaranya adalah emas dan logam mulia yang ditemukan di rumah dinas Bupati Pemalang. Proses penggeledahan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 di sejumlah lokasi yang terkait dengan para tersangka dan kasus ini.

Penyidik berhasil mengamankan uang tunai dan mata uang asing, buku tabungan, serta dokumen-dokumen kepemilikan kendaraan, tanah dan bangunan. KPK juga menyita empat unit sepeda motor dengan kapasitas mesin besar, satu mobil, berbagai dokumen yang diduga terkait dengan perkara serta barang bukti elektronik seperti ponsel dan flashdisk.

Lokasi yang digeledah mencakup wilayah Jakarta, Pemalang, Kendal dan Purworejo. Beberapa tempat yang diperiksa antara lain rumah para tersangka, kantor dinas terkait, Kompleks Kantor Bupati Pemalang dan sebuah apartemen di Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang periode 2025-2030 yaitu Anom Widiyantoro, orang kepercayaan Anom yaitu Mohamad Haris alias Gus Haris.

Anggota Polri yang bertugas sebagai staf administrasi KPK yaitu Setya Budi Dias Oktavianto. Serta ayah Dias, Lilik Budi Suprianto dari pihak swasta.

Keempat tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Anom dan Haris didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Dias dan Lilik didakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dalami Kasus Pemerasan Bupati Pemalang, KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan Sang Istri! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Namun yang mengejutkan ternyata anggota Polri yang bekerja di KPK juga ikut terseret dalam kasus ini.

KPK menetapkan Setya Budi Dias Oktavianto yang merupakan staf administrasi KPK sekaligus anggota Polri yang diperbantukan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pada Rabu malam, 29 Juli 2026, KPK telah menggelar ekspose atau perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT).

“Diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara,” ungkap Budi pada Kamis, 30 Juli 2026.

BACA JUGA: Terjerat OTT KPK, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Sampaikan Permintaan Maaf!

BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, KPK Periksa Bupati Gowa!

Dari pembahasan tersebut, diputuskan bahwa kasus ini resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Budi juga menjelaskan bahwa keterlibatan pegawai internal KPK menjadi salah satu klaster perkara yang sedang ditangani penyidik.

Ia menerangkan bahwa Setya Budi adalah personel Polri yang saat ini diperbantukan untuk bertugas di KPK.

“Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi Kepolisian,” ungkap Budi. Menurut penjelasannya, perkara hasil OTT terhadap Anom Widiyantoro dibagi menjadi dua klaster penyidikan.

Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Anom terhadap bawahannya dan pihak swasta.

Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang diduga dilakukan Setya Budi Dias Oktavianto terhadap Bupati Pemalang.

“Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris sebagai orang kepercayaan bupati, Setya Budi Dias Oktavianto sebagai staf administrasi KPK dan Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta sekaligus ayah dari Setya Budi.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengamankan 21 orang dari wilayah Jakarta, Pemalang dan Purworejo.

Dari jumlah tersebut, 12 orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk istri Anom Widiyantoro yaitu Noor Faizah.

Selain itu, penyidik juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Anom sendiri telah resmi ditahan KPK pada Kamis, 30 Juli 2026.

Saat dibawa menuju mobil tahanan, ia sempat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pemalang.

KPK menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam dua klaster perkara tersebut, termasuk dugaan pemerasan yang menyeret pegawai internal lembaga antirasuah itu. *

The post OTT Bupati Pemalang Jadi Sorotan, Anggota Polri Yang Kerja Di KPK Terlibat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menyampaikan permintaan maaf saat digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Kamis pagi, 30 Juli 2026.

Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek dan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

“Kita paham situasinya, kita minta maaf semua,” ucap Anom pada Kamis, 30 Juli 2026. KPK menyebut Anom diduga terlibat dalam penerimaan proyek serta transaksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 29 Juli 2026.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, KPK Periksa Bupati Gowa!

BACA JUGA: Lurah Di Medan Viral Ejek Warga yang Sampaikan Keluhan, Berujung Ucap Permintaan Maaf!

Meski begitu, Anom membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Bantahan itu ia sampaikan ketika ditanya mengenai salah satu dugaan utama dalam kasus yang menjeratnya.

Anom bersama tiga orang lainnya yang juga terjaring OTT KPK kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama. Tiga tersangka lain yang ikut ditahan adalah Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto dan Mohamad Haris.

Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan intensif sejak Selasa, 28 Juli. Saat dibawa ke Rutan, mereka terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol.

Mereka kemudian digiring sekitar pukul 08.34 WIB. Anom yang mengenakan rompi bernomor 191 dan Setya Budi Dias Oktavianto dengan rompi 185 ditahan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dengan rompi 193 dan Mohamad Haris dengan rompi 160 ditahan di Rutan cabang C1.

KPK juga dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Kamis siang untuk menjelaskan secara lengkap kronologi OTT serta konstruksi perkara yang menjerat Anom dan para tersangka lainnya.

Operasi senyap tersebut berlangsung di tiga wilayah, yaitu Pemalang, Purworejo dan Jakarta.

Total ada 21 orang yang diamankan dalam operasi itu. Dari jumlah tersebut, Anom dan empat orang lain yang identitasnya belum diungkap diamankan di Jakarta.

Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk istri Anom, Noor Faizah Maenofie yang masih berstatus terperiksa.

Tim penindakan KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar. Selain itu, KPK telah melakukan penyegelan di beberapa lokasi yang akan digeledah, termasuk ruang kerja bupati.

Kasus ini berawal dari dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan, terutama terkait posisi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu fokus utama penyelidikan KPK. *

The post Terjerat OTT KPK, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Sampaikan Permintaan Maaf! appeared first on CAHAYA NEGERI.

KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, yang diamankan adalah Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro dalam sebuah operasi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Dalam kegiatan penindakan tersebut, sejumlah orang ikut diamankan dan kemudian dibawa ke Polres Pemalang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

“Iya benar. Tadi malam rekan-rekan dari KPK ada kegiatan di Pemalang. Sampai sekarang masih proses pemeriksaan. (Sebanyak) dua ruangan di Polres yang dipakai,” jelas Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana pada Rabu, 29 Juli 2026.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto juga mengonfirmasi bahwa lembaganya memang tengah melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pemalang.

Namun, ia belum bersedia membeberkan secara rinci perkara yang diduga melibatkan sang bupati hingga berujung pada OTT tersebut.

BACA JUGA: Dilalap Si Jago Merah, Damkar Kerahkan 185 Personel Kebakaran Kebayoran Lama!

BACA JUGA: Mirip Dengan Korban Keracunan, DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Kematian Sutrimo!

Fitroh juga belum menjelaskan berapa banyak orang yang ditangkap selain Anom Widiyantoro. “Lebih detailnya ke jubir,” ujar Fitroh pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sebagai bagian dari rangkaian penindakan, KPK menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pemalang.

Tidak hanya itu, petugas KPK turut memasang garis segel di dua rumah yang berada di kawasan Perumahan Mutiara Residence.

Penyegelan dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Pemalang, dilakukan pada Selasa malam, 28 Juli 2026.

Rumah yang menjadi objek penyegelan tersebut masing-masing berada di Blok B dan Blok C kompleks perumahan tersebut.

Salah satu rumah di Blok B diketahui sebagai tempat tinggal seorang pria berinisial O. Sosok O disebut-sebut berprofesi sebagai kontraktor dan diduga memiliki hubungan kekerabatan dengan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Anom Widiyantoro sendiri merupakan bupati hasil Pilkada 2024. Ia terpilih bersama pasangannya, Nurkholes dan keduanya resmi dilantik bersama sejumlah kepala daerah lain pada 20 Februari 2025.

Pasangan Anom–Nurkholes di Pilkada Pemalang didukung oleh koalisi beberapa partai politik, yakni Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora dan Partai Buruh.

Dalam beberapa waktu terakhir, KPK memang gencar melakukan OTT terhadap para kepala daerah yang diduga terlibat praktik korupsi.

Sepanjang tahun 2026 saja, sudah tercatat 11 kepala daerah yang ditangkap dalam operasi senyap lembaga antikorupsi tersebut.

Bentuk dugaan korupsi yang dilakukan para kepala daerah itu beragam. Modusnya antara lain berupa pemberian dan penerimaan suap, pemerasan terhadap pihak tertentu hingga penerimaan gratifikasi yang melanggar ketentuan hukum.

Para kepala daerah yang kini tengah diproses hukum oleh KPK antara lain Wali Kota Madiun yaitu Maidi, Bupati Pati yaitu Sudewo, Bupati Pekalongan yaitu Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong, Bengkulu yaitu Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap yaitu Syamsul Auliya Rachman dan Bupati Tulungagung yaitu Gatut Sunu Wibowo.

Selain itu, KPK juga menangani perkara yang menjerat Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan yaitu Edison, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau yaitu Suhardiman Amby, Bupati Langkat yaitu Syah Afandin, Bupati Sukoharjo yaitu Etik Suryani serta Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini. *

The post Kepala Daerah Lagi Nih! Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjerat OTT KPK! appeared first on CAHAYA NEGERI.