CAHAYANEGERI.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang terkena dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemda terus diminta untuk secara aktif mengamati perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
Pemda juga diimbau untuk mempersiapkan berbagai langkah tanggap darurat jika ternyata dampak erupsi semakin meluas, termasuk menyesuaikan cara pemberian layanan publik agar tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada di setiap wilayah.
Tito menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di kawasan yang terkena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau diperbolehkan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 100%. Tito juga menjelaskan jika pemerintah pusat saat ini terus menjaga komunikasi intensif dengan berbagai pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang terdampak, seperti Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Sumatera Selatan.
“Jadi kami selalu melakukan komunikasi tingkat provinsi dulu ya, untuk provinsi Banten kemudian provinsi Lampung, kemudian provinsi Jawa Barat, DKI, dan provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Tito pada Minggu, 6 September 2026.
BACA JUGA: Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kemendiktisaintek Imbau Kampus Yang Terdampak Terapkan Kuliah Daring!
BACA JUGA: Abu Vulkanik Diduga Sampai Bengkulu, BMKG Belum Konfirmasi
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah, terutama yang berada pada tingkat kabupaten atau kota, memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan penyesuaian berbagai aktivitas pemerintahan apabila situasi akibat erupsi dinilai sudah mulai mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat maupun para pegawai.
“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik termasuk juga kegiatan masyarakat termasuk juga proses belajar mengajar dapat dilakukan respons, misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, penyesuaian juga bisa diterapkan pada sistem transportasi umum dan berbagai layanan publik lainnya jika kondisi sudah masuk dalam kategori darurat dan memerlukan tindakan khusus agar masyarakat tetap terlindungi.
“Termasuk misalnya sistem transportasi, jalan, dan lain-lain kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat. Termasuk juga kalau suatu pemerintah kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat termasuk bagi ASN, Aparatur Sipil Negara bisa terganggu, maka dapat dilakukan work from home. Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial tentunya tetap harus beroperasi,” kata Tito.
Namun di sisi lain, Tito juga menegaskan bahwa tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah karena ada beberapa sektor yang dianggap sangat penting dan esensial yang harus tetap beroperasi seperti biasa demi memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak mengalami gangguan sama sekali.
“Seperti sektor kesehatan, ASN yang di bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini tetap harus bisa berjalan, ada hal yang harus tetap dilakukan. Tapi ada yang mungkin itu bila dianggap rawan untuk kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat, dilakukan dengan working from home misalnya sampai ke 75% atau 100% kalau memang itu dianggap perlu, maka dapat dilakukan oleh kepala daerah masing-masing,” ungkap Tito.
Keputusan tentang berapa persen ASN yang boleh WFH sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah masing-masing dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kondisi nyata yang terjadi di wilayah mereka, sementara pemerintah pusat sendiri terus memantau perkembangan erupsi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD hingga Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang datanya dijadikan acuan utama dalam mengambil kebijakan.
Tito juga menekankan bahwa komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut sangat penting dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui secara pasti seberapa besar risiko erupsi terhadap keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas pemerintahan di daerah terdampak. *
