Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dinilai bermasalah.

Sempat ada isu yang mengatakan penghentian pengumpulan data ini karena kasusu Febrie Adriansyah.

Namun, Kejagung menegaskan bahwa penghentian pendataan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah tidak ada kaitannya dengan proses pelimpahan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah dari Polri.

“Tidak, tidak ada kaitan,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna pada Rabu, 15 Juli 2026.

BACA JUGA: SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan!

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

Anang memberikan penjelasan bahwa sebelumnya Kejagung memang menerbitkan surat edaran kepada beberapa Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pendataan terkait pelaksanaan MBG di SPPG.

Pendataan itu bersifat sementara dan hanya diberi waktu selama 10 hari sejak surat edaran dikeluarkan.

Menurut Anang, tujuan dari pendataan tersebut adalah untuk menginventarisasi dugaan penyimpangan, misalnya adanya SPPG fiktif atau dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG yang berhubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.

Setelah periode 10 hari berakhir, Kejagung kemudian mengeluarkan surat edaran baru yang meminta agar seluruh kegiatan pendataan itu dihentikan.

Anang menyebut penghentian itu dilakukan karena batas waktu yang ditetapkan telah selesai dan juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan jika pendataan dilanjutkan tanpa kontrol yang jelas.

Perintah pemberhentian tercantum dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026 dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pula bahwa sebelumnya Jampidsus pernah menerbitkan Surat Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tertanggal 15 Juni 2026, yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anang juga menegaskan bahwa penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam program MBG tetap berjalan meskipun nama mantan Jampidsus Febrie Adriansyah terseret pada kasus TPPU.

Proses penyidikan ini sudah memeriksa lebih dari 50 saksi.

Sampai saat ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus MBG yang mencakup pejabat BGN dan pihak swasta dengan dugaan praktik pengaturan mitra, penjualan titik dapur serta proyek motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang merugikan keuangan negara.*

The post Benarkan Kejagung Hentikan Pendataan SPPG Karena Kasus Febrie Adriansyah? Ternyata Ini Fakta Sebenarnya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

CAHAYANEGERI.COM – Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak.

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah supaya iklim investasi tetap stabil.

Sebaliknya, fokus kebijakan akan diarahkan pada memperbesar penerimaan negara dengan cara memperluas basis perpajakan.

Upaya ini mencakup penarikan pajak dari kegiatan ekonomi digital, penanganan ekonomi gelap (shadow economy) serta pemberantasan peredaran barang kena cukai yang ilegal.

Pernyataan arah kebijakan fiskal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan anggota legislatif.

Pilihan menempuh langkah ekstensif dimaksudkan agar pemulihan ekonomi dan aktivitas dunia usaha terus berlanjut tanpa dibebani naiknya persentase tarif pajak baru.

“Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” jelas Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi DPR RI saat Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.

Purbaya menambahkan bahwa perluasan basis pajak akan dilakukan dengan memanfaatkan data dan teknologi modern. Penggunaan instrumen digital dirancang khusus untuk menjangkau sektor-sektor yang selama ini belum termonitor secara optimal seperti ekonomi digital, aktivitas ekonomi di luar pencatatan resmi dan pelaku usaha informal.

Selain meningkatkan penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan, pemerintah juga akan menggenjot pendapatan melalui sektor kepabeanan dan cukai.

Langkah yang disiapkan meliputi digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit serta tindakan penegakan hukum serta memberantas impor dan peredaran barang kena cukai yang melanggar aturan.

Semua langkah pengawasan ketat dan perluasan objek pungutan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan upaya memfasilitasi kegiatan ekonomi.

Artinya, pemerintah tetap menjaga iklim investasi, mendorong ekspor dan mempermudah operasional pelaku usaha saat menerapkan kebijakan tersebut.

Dari sisi realisasi pendapatan, kondisi penerimaan negara menunjukkan tren positif. Pada semester I 2026, penerimaan pajak nasional terealisasi sebesar Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026, naik 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laju pertumbuhan ini, Purbaya memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp2.310,8 triliun atau 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, kemungkinan terdapat selisih kekurangan sekitar Rp46,9 triliun terhadap target.

Namun, angka shortfall ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun, sehingga penurunan itu dianggap sebagai tanda bahwa strategi ekstensifikasi berbasis data yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

The post Fokus Pada Penerimaan Negara, Purbaya Pastikan Tidak Akan Menaikkan Tarif Pajak!  appeared first on CAHAYA NEGERI.