Tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) agar DPR segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijawab dengan sikap tegas oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 27 Agustus 2026, Koordinator AMPB Supriyono atau yang lebih dikenal dengan nama Botok meminta agar pimpinan DPR bersedia menerima konsekuensi jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan sesuai batas waktu yang telah disepakati bersama.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan DPR menyampaikan bahwa target penyelesaian RUU ini paling lambat adalah 15 Desember 2026, sebuah kesepakatan yang muncul setelah Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menetapkan tenggat waktu penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Dasco bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dirinya bersama seluruh pimpinan DPR siap menanggung konsekuensi apabila target tersebut gagal dicapai. “Kalau memang tidak selesai, ya kami mundur dari DPR ini, enggak apa-apa,” ungkap Dasco pada Kamis, 27 Agustus 2026.

BACA JUGA: RUU Perampasan Aset Dikebut, Komisi III DPR Targetkan Pengesahan Paling Lambat Desember 2026!

BACA JUGA: Ini Tuntutan Dalam Aksi Demo 27 Agustus 2026, Ribuan Aparat Kepolisian Dikerahkan Untuk Pengamanan!

Ia menegaskan bahwa DPR tidak merasa takut atau ragu untuk memenuhi tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat, sekaligus mengajak publik untuk turut mengawasi jalannya proses pembahasan RUU tersebut hingga tuntas. Dalam pertemuan itu, Dasco didampingi oleh dua wakil ketua DPR lainnya, yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, sementara pimpinan DPR juga berjanji akan memberikan salinan risalah paripurna kepada AMPB sebagai bukti tertulis atas komitmen mereka dalam menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga telah menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat akan dilakukan dalam rapat paripurna pada Desember 2026 dan menurutnya penyelesaian RUU ini bukan sekadar target, melainkan sudah menjadi kepastian yang tidak dapat ditawar lagi.

Habiburokhman menilai bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset sangat diperlukan untuk melengkapi sistem hukum pidana Indonesia, terutama setelah revisi terhadap KUHP dan KUHAP, sehingga sistem peradilan pidana di tanah air diharapkan dapat menjadi lebih terpadu atau yang dikenal dengan istilah integrated criminal justice system.

AMPB sendiri tidak hanya menginginkan dengan janji lisan dari pimpinan DPR, melainkan juga mendesak agar komitmen tersebut dituangkan secara tertulis sebagai bukti keseriusan DPR dalam menyelesaikan aturan yang selama ini menjadi salah satu agenda penting dalam pemberantasan korupsi.

Perwakilan AMPB bahkan menegaskan bahwa mereka akan kembali mendatangi Kompleks Parlemen pada 15 Desember 2026 apabila RUU Perampasan Aset belum juga disahkan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap komitmen DPR. Di tengah aksi yang dilakukan oleh AMPB, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menjadi sorotan karena tidak hadir secara langsung saat perwakilan massa memasuki Kompleks Parlemen.

Perwakilan AMPB Teguh Istiyanto mengaku kecewa karena Puan tidak menemui mereka secara langsung. “Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa. Sidang paripurna itu sidang yang paling penting kok tidak hadir. Ini namanya menyepelekan negara,” kata Teguh.

Padahal sebelumnya Puan telah menyatakan bahwa DPR siap menerima aspirasi massa pada 27 Agustus. Saat awal Rapat Paripurna DPR digelar, Puan memang tidak terlihat dan sidang saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Menanggapi kekecewaan tersebut, Puan Maharani menjelaskan bahwa pimpinan DPR telah membagi tugas dalam menjalankan agenda kedewanan sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, pada saat yang bersamaan dirinya bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati sedang memimpin rapat paripurna, sementara Dasco sebelumnya juga memimpin paripurna dan Puan memiliki agenda pertemuan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Ia mengingatkan bahwa struktur pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, sehingga pembagian tugas merupakan hal yang wajar agar berbagai agenda parlemen dapat berjalan dengan lancar, termasuk tugas untuk menerima aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Puan menegaskan bahwa pembagian tugas di antara pimpinan DPR dilakukan agar seluruh tanggung jawab parlemen dapat terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan salah satu agenda penting.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post RUU Perampasan Aset Janji Disahkan 15 Desember, DPR Janji Mundur Jika Tak Tepati Raget! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ketua DPR RI, Puan Maharani melakukan peninjauan langsung langsung terkait kesiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR akan mengikuti sidang dengan penuh khidmat.

Sidang Tahunan sendiri merupakan agenda rutin parlemen yang digelar setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

BACA JUGA: Tersangka Kasus Korupsi Korupsi Transfer Pricing PT TPL Telah Ditetapkan, Ini Kerugian Negara Kata Kejagung!

BACA JUGA: Resmikan 3.395 Jembatan TNI-Polri dan 3.000 Sumber Air Bersih, Presiden Prabowo Ungkap Rasa Bangga!

Rangkaian acara ini meliputi Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI.

“Sidang tahunan pada tahun ini Insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus hari Jumat pada pukul 08.30 sampai dengan pukul 11.00 WIB,” ungkap Puan pada Rabu, 12 Agustus 2026 petang.

Sidang Tahunan yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh negara lainnya akan dilaksanakan di Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen.

Biasanya, Sidang Tahunan diadakan sehari sebelum peringatan HUT RI, yakni pada 16 Agustus.

Namun, karena tahun 2026 tanggal 16 Agustus jatuh pada hari Minggu yang merupakan hari libur, maka sidang ini dimajukan menjadi 14 Agustus.

“Jadi bukan dipindahkan, memang sesuai dengan aturan dilaksanakan pada hari kerja,” jelas Puan.

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka menyambut HUT RI ke-81.

Setelah Sidang Tahunan berakhir, agenda DPR akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang dijadwalkan pada pukul 14.30 WIB.

Rapat paripurna ini akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani.

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga akan menyampaikan pidato kenegaraan terkait nota keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Puan Maharani akan memberikan pidato pembukaan masa sidang DPR.

Menurut Puan, Sidang Tahunan di parlemen akan dihadiri sekitar 1.200 undangan, termasuk mantan presiden dan wakil presiden, jajaran Kabinet Pemerintahan, serta tamu kenegaraan seperti duta besar dari negara-negara sahabat.

Khusus tahun ini, terdapat tamu undangan khusus atas permintaan Presiden Prabowo yang merupakan representasi dari berbagai lapisan masyarakat.

“Presiden mempunyai 8 tamu undangan yang beliau ingin undang yaitu ada pelajar-pelajar, penerima manfaat dari Bapak Presiden, dan lain-lain. Delapan orang ini akan ikut hadir di acara tanggal 14 Agustus nanti,” jelas Puan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR, Suprihatini, menjelaskan bahwa delapan tamu khusus penerima manfaat program pemerintah akan ditempatkan di balkon ruang sidang utama.

Namun, baik Puan maupun Suprihatini belum mengungkapkan secara detail nama-nama maupun pihak yang diundang. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Sidang Tahunan MPR 2026: Presiden Prabowo Undang Tamu Khusus Untuk Agenda Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Puan Maharani menyoroti banyaknya sekolah negeri yang mengalami kekurangan siswa baru pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.

Puan meminta pemerintah segera menjadikan kondisi ini sebagai sinyal untuk mengevaluasi peta layanan pendidikan dasar di tingkat nasional.

Puan menilai pemerintah perlu segera meneliti penyebab turunnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah negeri.

Kajian itu penting untuk mengetahui apakah masalah ini terjadi di seluruh negeri atau hanya di wilayah tertentu.

BACA JUGA: Libur Telah Usai, Program MBG Kembali Beroperasi! Mutu Layanan Jadi Sorotan Utama!

BACA JUGA: Pernah Atasi Kasus Besar, Ini Dia Profil Kuntadi Calon Pengganti Febrie Adriansyah!

Nantinya hasil tersebut akan menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan berikutnya.

“Munculnya sejumlah sekolah dasar negeri yang tidak memperoleh siswa baru harus menjadi alarm bagi pemerintah,” ungkap Puan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Puan meminta agar pemerintah membuat pemetaan masalah secara rinci sebelum memutuskan langkah penanganan, karena setiap daerah membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik setempat.

Menurut Puan, faktor penyebab berkurangnya murid pada tiap daerah berbeda-beda.

Di beberapa wilayah, angka kelahiran yang menurun menyebabkan jumlah anak usia sekolah berkurang secara alami.

Di tempat lain, pergeseran penduduk dan perubahan fungsi kawasan pemukiman memengaruhi jumlah siswa yang tersedia.

Selain itu, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan sekolah negeri juga bisa menjadi penyebab.

Kondisi ini mendorong sebagian orang tua memilih sekolah swasta atau jalur pendidikan alternatif.

Karena itu pemerintah diminta mempertimbangkan seluruh faktor tersebut sebelum mengambil keputusan kebijakan.

“Karena ini menyangkut tanggung jawab negara dalam menjamin setiap anak memperoleh pendidikan dasar,” jelas Puan.

Puan menegaskan pemerintah tidak boleh menerapkan satu kebijakan seragam untuk seluruh daerah tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Menutup atau menggabungkan sekolah bukanlah satu-satunya solusi untuk mengatasi kekurangan murid. Kebijakan harus menempatkan kepentingan peserta didik di posisi utama.

Akses terhadap pendidikan harus tetap mudah dijangkau oleh masyarakat tanpa mengorbankan mutu pembelajaran. Hak anak untuk belajar tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran.

Sebagai langkah konkret, Puan mengusulkan penyusunan peta kebutuhan satuan pendidikan pada tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia.

Peta ini perlu menggabungkan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran selama beberapa tahun terakhir, perkembangan pemukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis serta proyeksi demografi untuk sepuluh tahun ke depan.

Informasi tersebut akan membantu menentukan sekolah mana yang perlu direvitalisasi, dikembangkan, digabungkan atau dipertahankan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Puan juga mengingatkan bahwa kebijakan penggabungan sekolah harus menjamin layanan pendidikan tetap mudah diakses.

Pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi sekolah yang aman dan waktu tempuh yang wajar.

Sekolah penerima harus memiliki kapasitas cukup untuk menampung siswa tambahan.

Anak dari keluarga rentan tidak boleh kehilangan kesempatan belajar karena jarak sekolah menjadi lebih jauh.

Seluruh kebijakan harus selalu berpihak pada kepentingan peserta didik.

Di samping penataan jaringan sekolah, Puan menilai kualitas layanan pendidikan negeri perlu ditingkatkan secara menyeluruh.

Perbaikan diperlukan pada proses pembelajaran, kompetensi guru, pendidikan karakter, keamanan lingkungan sekolah serta komunikasi antara sekolah dan orang tua.

Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri bisa dibangun kembali.

DPR RI menyatakan akan mengawal penataan sekolah dasar sebagai bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, dengan fokus utama memastikan setiap anak di Indonesia mendapatkan akses pendidikan dasar yang bermutu. *

The post SD Negeri Sepi Murid Di Sorot Puan Maharani, Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi Layanan Pendidikan! appeared first on CAHAYA NEGERI.