Nah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini melakukan pemecatan kepada puluhan kepala dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat 66 kepala dapur yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para kepala dapur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner,” jelas Sudaryono pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Keputusan ini diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, pemberhentian hanya diberikan kepada kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, melanggar aturan kedinasan atau tersangkut masalah hukum.

BACA JUGA: Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain tidak hadir di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ada pula kepala dapur yang meninggalkan tugas tanpa memberikan laporan, diduga meminta uang atau fee kepada mitra, terlibat judi online hingga terbukti melakukan tindak pidana.

Kejadian keracunan makanan yang terjadi berulang kali juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Hal tersebut dinilai dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dapur, pengawasan bahan makanan maupun penerapan standar keamanan pangan.

Atas dasar itu, BGN telah mengajukan proses pemberhentian 66 kepala dapur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut status ASN PPPK mereka. Selain itu, BGN masih menangani 60 kasus lain yang belum sampai pada tahap pemberhentian.

“Kami sedang mengecek apakah kepala dapurnya yang menekan mitra meminta fee atau justru mitranya yang menekan kepala dapur sehingga mengurangi kualitas makanan yang disediakan. Semua kami investigasi,” ungkapnya.

Kasus-kasus tersebut saat ini masih berada dalam proses pembinaan dan pemeriksaan internal.

Sebagian besar perkara berkaitan dengan perselisihan antara kepala dapur dan mitra penyedia dapur MBG.

Dalam pemeriksaan tersebut, BGN berusaha mencari pihak yang sebenarnya menjadi sumber masalah.

BGN masih mendalami apakah kepala dapur meminta fee kepada mitra atau justru mitra memberikan tekanan agar kepala dapur menurunkan kualitas makanan demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Kasus-kasus yang sedang ditangani tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat mencatat 29 kasus, Jakarta 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus serta 5 kasus lainnya berada di wilayah berbeda.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan pendistribusian makanan.

BGN juga menilai kedisiplinan para pengelola, hubungan kerja dengan mitra, kualitas makanan, keamanan pangan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setiap laporan kini diperiksa secara bertahap dan kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri banyak pegawai yang terlibat dalam aktivitas judol ini.

Hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diduga terlibat dalam aktivitas judi online tersebut.

Dari pemeriksaan tersebut tercatat aliran transaksi yang melibatkan pegawai mencapai sekitar Rp14 miliar.

BACA JUGA: Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas, Ini Dia Profil Komjen Pol Rudi Setiawan!

BACA JUGA: Masih Terus Berjalan, Nadiem Makarim Dijadwalkan Sidang Banding Pada 5 Agustus!

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa verifikasi PPATK mengidentifikasi 2.663 pegawai yang terindikasi ikut bermain judi online.

Rinciannya, 419 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 634 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1.610 lainnya tercatat sebagai PPPK paruh waktu.

Menurut Dedi, besaran nilai transaksi antar individu sangat beragam.

Ada pegawai yang hanya melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi sejumlah lainnya menunjukkan perputaran dana yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Yang paling besar ya ada sampai di Rp600 juta,” ungkap Dedi pada Selasa, 14 Juli 2026.

Ia juga menegaskan bahwa akumulasi sekitar Rp14 miliar yang dilaporkan merupakan jumlah total perputaran transaksi yang terekam dalam data, bukan berarti seluruhnya adalah uang yang benar‑benar hilang atau seluruhnya disetorkan sebagai modal taruhan.

Penjelasan Dedi menekankan bahwa angka tersebut mencakup semua aliran keluar dan masuk terkait aktivitas taruhan.

Termasuk di dalamnya dana yang digunakan untuk memasang taruhan serta uang yang kembali ke rekening pemain saat mereka menang.

“Tapi Rp14 miliar itu kalau dipilah, ada juga yang masuk dia dapat gitu. Enggak cuma deposit. Jadi misalnya menang, ya, masuk lagi kan? deposit,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Rp14 miliar lebih tepat dipahami sebagai gambaran total arus transaksi yang berkaitan dengan judi online di kalangan pegawai, bukan ukuran langsung dari kerugian yang ditanggung masing‑masing individu atau jumlah setoran bersih ke platform judi.

Temuan dari PPATK ini kemudian menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pegawai yang terverifikasi tersebut.

Pemerintah daerah akan menelusuri sejauh mana keterlibatan setiap orang dan, berdasarkan hasil pendalaman, menyiapkan langkah pembinaan maupun tindakan disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar.*

The post Nilai Transaksi Tembus Rp14 Miliar, Lebih Dari 2 Ribu Pegawai Pemprov Jabar Terlibat Judol! appeared first on CAHAYA NEGERI.