Judi online alias judol menjadi salah satu permasalahan yang harus diberantas di Indonesia. Sebanyak 1.900 pegawai di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) diduga terlibat aktivitas judi online.

Angka ini muncul berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya transaksi mencurigakan terkait perjudian daring di kalangan pegawai kementerian tersebut.

Dari total 1.900 pegawai yang terindikasi, sebarannya cukup luas di berbagai unit kerja Kemensos. Rinciannya, 124 orang berada di Sekretariat Jenderal, 191 orang di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, 179 orang di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan tiga orang di Inspektorat Jenderal.

Sisanya berasal dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang sebagian besar bertugas di daerah dengan status sebagai PPPK atau pendamping sosial.

BACA JUGA: Nilai Transaksi Tembus Rp14 Miliar, Lebih Dari 2 Ribu Pegawai Pemprov Jabar Terlibat Judol!

BACA JUGA: Bareskrim Polri Bongkar 3 Situs Judi Online Raup Rp1 Triliun Per Tahun

Menanggapi temuan ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab disapa Gus Ipul menyatakan akan memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang benar-benar terbukti terlibat judi online. Sanksi tersebut akan diberikan secara bertahap, dimulai dari peringatan keras hingga pemberhentian tidak hormat sebagai aparatur sipil negara (ASN), tergantung tingkat keterlibatan dan bukti yang ditemukan.

“Saya ingin memberikan perhatian serius terhadap munculnya indikasi keterlibatan pegawai dalam judi online. Saya minta seluruh jajaran menjauhi praktik ini, jangan sekali-kali mencoba apalagi sampai terjerat,” ungkap Gus Ipul pada Selasa, 8 September 2026.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebagian dari 1.900 pegawai yang terindikasi sudah menjalani proses klarifikasi. Hasilnya, lebih dari 70 persen di antaranya mengakui pernah mengikuti atau terlibat dalam judi online, meskipun dengan jenis dan kategori yang beragam.

“Ada yang memang sudah kecanduan, sudah menjadi kebiasaan. Ada yang mungkin sekadar iseng. Ada juga yang HP-nya digunakan oleh keluarganya, dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarganya. Jadi ini semuanya benar-benar sedang ditelusuri, dipastikan,” ungkap Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa praktik judi online bukan sekadar masalah pribadi. Dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan dalam keluarga, penurunan kinerja di tempat kerja hingga munculnya masalah utang yang bisa semakin menjerat.

Untuk memastikan keakuratan data, proses verifikasi dan audit keuangan terhadap para pegawai yang terindikasi ditargetkan selesai pada akhir September 2026. Gus Ipul juga menegaskan bahwa pegawai yang terbukti menggunakan uang kementerian untuk berjudi online akan langsung dikenakan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

Gus Ipul menekankan bahwa sebagai ASN di bawah Kementerian Sosial, para pegawai seharusnya menjadi teladan dalam menjaga integritas. Hal ini mengingat tugas utama mereka adalah mengelola program dan anggaran negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Menyangkut integritas ASN, kita bekerja di Kementerian Sosial, kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu integritas tidak boleh hanya menjadi slogan,” kata Gus Ipul. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post WOW Ribuan Pegawai Kemensos Terlibat Judol, Dikenakan Sanksi Tegas Pemecatan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Bareskrim Polri berhasil mengungkap tiga situs judi online bermarkas di luar negeri, yaitu 1XBET, AJ8KEREN dan EMPIRE88, yang diperkirakan menghasilkan keuntungan hingga Rp1 triliun per tahunnya. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adex Yudiswan mengatakan pengungkapan ini dilakukan berdasarkan tiga laporan polisi yang masuk.

“Website perjudian online ini beroperasi secara nasional maupun internasional. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ditemukan fakta bahwa pusat kendali operasional seluruh website tersebut berada di luar negeri,” jelasnya pada Kamis, 3 September 2026.

Dalam operasi ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka yang terlibat dalam pendirian PT UPT, sebuah perusahaan yang digunakan sebagai wadah untuk menampung aliran dana dari situs-situs judi tersebut. Kelima tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam jaringan operasional judi online itu.

Tersangka pertama berinisial APU ditangkap di Semarang pada 15 Juli 2026. Ia bertugas sebagai penghubung antara tersangka R dan tersangka MAY yang menjabat sebagai direktur PT UPT. Sementara tersangka MAY sendiri ditangkap bersamaan dengan APU yang juga sebagai direktur perusahaan tersebut.

BACA JUGA: DPO Narkoba Yuwanky Diringkus Bareskrim Di Soetta, Sempat Larikan Diri Ke Singapura!

BACA JUGA: Grebek Kasino Di Batam, Bareskrim Polri Tangkap 197 Orang dan Sita Uang Rp 7, 79 Miliar!

Tersangka ketiga, R, ditangkap di Tangerang Selatan pada 13 Juli 2026 dan diperintahkan untuk mencari direktur fiktif serta membuka rekening bank atas nama PT UPT yang digunakan untuk menyalurkan dana judi dari ketiga situs itu.

Tersangka keempat, GG, ditangkap di Jakarta Timur pada tanggal yang sama dengan R. Ia berperan mengurus seluruh legalitas perusahaan PT UPT dan juga memerintahkan R untuk mencari direktur PT.

Terakhir, tersangka TS yang ditangkap di Tangerang Selatan pada 20 Juli 2026 bertugas mengatur transaksi keuangan dari perusahaan fiktif yang dipakai untuk operasional situs judi 1XBET, AJ8KEREN dan EMPIRE88.

Polisi saat ini masih memburu seorang pelaku berinisial FP yang diduga menjadi otak di balik perintah terhadap tersangka R, GG dan TS. “Estimasi perolehan keuntungan berdasarkan transaksi sistem pembayaran perjudian daring PT UPT periode Januari sampai dengan 2026 tercatat transaksi sebesar Rp1.037.790.052.498. atau setara Rp260.000.000.000 per bulan atau setara Rp8.600.000.000 per hari,” ungkap Adex.

Selain itu, Bareskrim Polri juga telah resmi mengajukan permintaan kepada Kominfo untuk memutus akses atau melakukan take down terhadap seluruh situs judi tersebut agar tidak bisa lagi diakses masyarakat. Sebagai langkah lanjutan, pihak kepolisian juga membekukan dana senilai sekitar Rp51 miliar yang tersebar di lima jasa pembayaran milik perusahaan terkait.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 26 ayat (1) dan atau Pasal 82 dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana dan atau Pasal 607 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau penyertaan Pasal 20 huruf C dan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Bareskrim Polri Bongkar 3 Situs Judi Online Raup Rp1 Triliun Per Tahun appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sendiri banyak pegawai yang terlibat dalam aktivitas judol ini.

Hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan ribuan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) diduga terlibat dalam aktivitas judi online tersebut.

Dari pemeriksaan tersebut tercatat aliran transaksi yang melibatkan pegawai mencapai sekitar Rp14 miliar.

BACA JUGA: Dilantik Jadi Irjen Kementerian Imipas, Ini Dia Profil Komjen Pol Rudi Setiawan!

BACA JUGA: Masih Terus Berjalan, Nadiem Makarim Dijadwalkan Sidang Banding Pada 5 Agustus!

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa verifikasi PPATK mengidentifikasi 2.663 pegawai yang terindikasi ikut bermain judi online.

Rinciannya, 419 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), 634 merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1.610 lainnya tercatat sebagai PPPK paruh waktu.

Menurut Dedi, besaran nilai transaksi antar individu sangat beragam.

Ada pegawai yang hanya melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi sejumlah lainnya menunjukkan perputaran dana yang mencapai ratusan juta rupiah.

“Yang paling besar ya ada sampai di Rp600 juta,” ungkap Dedi pada Selasa, 14 Juli 2026.

Ia juga menegaskan bahwa akumulasi sekitar Rp14 miliar yang dilaporkan merupakan jumlah total perputaran transaksi yang terekam dalam data, bukan berarti seluruhnya adalah uang yang benar‑benar hilang atau seluruhnya disetorkan sebagai modal taruhan.

Penjelasan Dedi menekankan bahwa angka tersebut mencakup semua aliran keluar dan masuk terkait aktivitas taruhan.

Termasuk di dalamnya dana yang digunakan untuk memasang taruhan serta uang yang kembali ke rekening pemain saat mereka menang.

“Tapi Rp14 miliar itu kalau dipilah, ada juga yang masuk dia dapat gitu. Enggak cuma deposit. Jadi misalnya menang, ya, masuk lagi kan? deposit,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Rp14 miliar lebih tepat dipahami sebagai gambaran total arus transaksi yang berkaitan dengan judi online di kalangan pegawai, bukan ukuran langsung dari kerugian yang ditanggung masing‑masing individu atau jumlah setoran bersih ke platform judi.

Temuan dari PPATK ini kemudian menjadi dasar bagi Pemprov Jabar untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pegawai yang terverifikasi tersebut.

Pemerintah daerah akan menelusuri sejauh mana keterlibatan setiap orang dan, berdasarkan hasil pendalaman, menyiapkan langkah pembinaan maupun tindakan disiplin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi ASN dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar.*

The post Nilai Transaksi Tembus Rp14 Miliar, Lebih Dari 2 Ribu Pegawai Pemprov Jabar Terlibat Judol! appeared first on CAHAYA NEGERI.