Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menyampaikan permintaan maaf saat digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Kamis pagi, 30 Juli 2026.

Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek dan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

“Kita paham situasinya, kita minta maaf semua,” ucap Anom pada Kamis, 30 Juli 2026. KPK menyebut Anom diduga terlibat dalam penerimaan proyek serta transaksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 29 Juli 2026.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, KPK Periksa Bupati Gowa!

BACA JUGA: Lurah Di Medan Viral Ejek Warga yang Sampaikan Keluhan, Berujung Ucap Permintaan Maaf!

Meski begitu, Anom membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Bantahan itu ia sampaikan ketika ditanya mengenai salah satu dugaan utama dalam kasus yang menjeratnya.

Anom bersama tiga orang lainnya yang juga terjaring OTT KPK kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama. Tiga tersangka lain yang ikut ditahan adalah Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto dan Mohamad Haris.

Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan intensif sejak Selasa, 28 Juli. Saat dibawa ke Rutan, mereka terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol.

Mereka kemudian digiring sekitar pukul 08.34 WIB. Anom yang mengenakan rompi bernomor 191 dan Setya Budi Dias Oktavianto dengan rompi 185 ditahan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dengan rompi 193 dan Mohamad Haris dengan rompi 160 ditahan di Rutan cabang C1.

KPK juga dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Kamis siang untuk menjelaskan secara lengkap kronologi OTT serta konstruksi perkara yang menjerat Anom dan para tersangka lainnya.

Operasi senyap tersebut berlangsung di tiga wilayah, yaitu Pemalang, Purworejo dan Jakarta.

Total ada 21 orang yang diamankan dalam operasi itu. Dari jumlah tersebut, Anom dan empat orang lain yang identitasnya belum diungkap diamankan di Jakarta.

Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk istri Anom, Noor Faizah Maenofie yang masih berstatus terperiksa.

Tim penindakan KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar. Selain itu, KPK telah melakukan penyegelan di beberapa lokasi yang akan digeledah, termasuk ruang kerja bupati.

Kasus ini berawal dari dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan, terutama terkait posisi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu fokus utama penyelidikan KPK. *

The post Terjerat OTT KPK, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Sampaikan Permintaan Maaf! appeared first on CAHAYA NEGERI.

KPK mencatat telah melakukan 15 OTT hingga Sabtu, 18 Juli 2026. Mayoritas yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut adalah para kepala daerah.

Dari total tersebut, 10 orang berstatus kepala daerah, sedangkan sisanya adalah pejabat non-kepala daerah. Kasus yang menjerat para kepala daerah ini beragam, mulai dari dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi, hingga pengaturan proyek dan praktik jual-beli jabatan.

Berikut adalah kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun 2026:

1. Maidi, Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)

Diduga melakukan pemerasan dengan meminta fee dari proyek, memotong dana CSR serta menerima gratifikasi sekitar Rp1,1 miliar pada periode 2019–2022 melalui perantara kepercayaannya.

2. Sudewo, Bupati Pati (19 Januari 2026)

Diduga terlibat pemerasan terkait pengisian 601 jabatan perangkat desa, calon perangkat desa dikabarkan dipungut biaya antara Rp165 juta sampai Rp225 juta per orang sehingga total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp2,6 miliar.

3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan (3 Maret 2026)

Diduga melakukan konflik kepentingan pada pengadaan jasa outsourcing dengan mengintervensi agar proyek senilai Rp46 miliar dimenangkan perusahaan keluarga (PT Raja Nusantara Berjaya), yang diperkirakan memberi keuntungan pribadi atau keluarga sekitar Rp19 miliar.

4. Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong (9 Maret 2026)

Diduga menerima suap atau uang tanda jadi (ijon) dari beberapa kontraktor untuk proyek infrastruktur yang ditunjuk langsung, dengan total penerimaan sekitar Rp980 juta.

5. Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap (13 Maret 2026)

Diduga memeras 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan dalih pengumpulan dana THR, jika ada pejabat yang menolak disertai ancaman mutasi dan target pengumpulan mencapai Rp750 juta.

6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung (10 April 2026)

Diduga meminta setoran dari 16 pimpinan OPD sebelum anggaran dicairkan. Dari target Rp5 miliar, KPK mengamankan sekitar Rp2,7 miliar saat OTT berlangsung.

7. Edison, Bupati Muara Enim (8 Juni 2026)

Diduga terlibat suap terkait pengadaan barang dan berupaya menyuap pihak swasta senilai Rp1,6 miliar untuk mengubah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

8. Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi (29 Juni 2026)

Diduga melakukan praktik jual-beli jabatan Sekretaris Daerah dengan meminta imbalan berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada calon Sekda.

9. Syah Afandin, Bupati Langkat (2 Juli 2026)

Diduga menetapkan komitmen fee proyek sebesar 10–17 persen pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman, dengan total nilai setoran sekitar Rp1,11 miliar.

10. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo (9–10 Juli 2026)

Diduga memotong insentif pajak pegawai di BPKAD sebesar 40 persen (diperkirakan mencapai Rp2,93 miliar) serta menerima setoran rutin dari OPD. Dalam OTT terkait kasus ini, KPK menyita uang tunai dan 25 keping emas dengan nilai total sekitar Rp21,2 miliar.

Selain 10 OTT yang menjerat kepala daerah, KPK juga telah melakukan lima OTT yang menargetkan pejabat non-kepala daerah. OTT tersebut meliputi:

1. Pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

2. Kepala KPP Madya Banjarmasin.

3. Pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Pejabat Imigrasi Jakarta Barat yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

5. Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatra Selatan.*

The post Mayoritas Kepala Daerah, KPK Berhasil Lakukan OTT 15 Kali Hingga Juli 2026! appeared first on CAHAYA NEGERI.