Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Andi Saiful Haq untuk hadir dan memberikan keterangan pada hari Jumat, 21 Agustus.

Andi saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan juga dikenal sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kehadirannya di KPK direncanakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan saksi dalam sebuah kasus dugaan korupsi yang melibatkan praktik suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah serta penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau yang terjadi antara tahun 2021 hingga 2026.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama: Andi Saiful Haq,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Jumat, 21 Agustus 2026. Namun hingga Jumat sore, Andi belum juga tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

BACA JUGA: Punya Kekayaan Fantastis Rp3,1 Miliar, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terjerat OTT KPK!

BACA JUGA: Terjerat, Mantan Kakawil Pajak Muhammad Haniv, Ditahan KPK

Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan dugaan bahwa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima uang dalam bentuk dolar Singapura sebesar S$14.000 dari Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.

Uang tersebut dikabarkan disimpan dalam sebuah amplop dan diduga kuat terkait dengan proses pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Uang yang telah dikembalikan oleh Raja Juli kepada KPK hingga saat ini belum sepenuhnya. Dana yang diterima Suhardiman sendiri diketahui berasal dari berbagai pihak, mulai dari kepala desa, camat hingga Koperasi Unit Desa (KUD) yang anggotanya terdiri dari para petani.

Selain kasus yang melibatkan Raja Juli, KPK juga menemukan indikasi adanya pemberian uang lain yang diserahkan oleh Suhardiman kepada salah seorang pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan dengan jumlah sekitar S$12.500.

Budi menjelaskan bahwa temuan ini didasarkan pada keterangan salah satu saksi yang telah diperiksa dan ke depan KPK akan melakukan pendalaman lebih lanjut.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan yang disebut-sebut menerima uang tersebut.

Meski demikian, identitas pejabat itu hingga kini belum diungkapkan secara resmi oleh KPK. Yang pasti, pihak KPK menegaskan bahwa mereka belum menerima pengembalian uang dari pejabat yang bersangkutan.

Dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing periode 2021–2026 ini, KPK telah memproses hukum tiga orang tersangka.

Mereka adalah Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Suhardiman sendiri tidak hanya diproses karena dugaan suap jabatan, tetapi juga terkait dugaan penerimaan lainnya yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Ketiga tersangka tersebut saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Secara hukum, Suhardiman sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dalami Kasus Bupati Kuansing, KPK Panggil Staf Khusus Menteri Kehutanan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan pertemuan lain sebelum agenda pada 2 Juni 2026. Dalam pertemuan yang disebut sebagai pertemuan ketiga tersebut, Suhardiman diduga menyerahkan uang kepada Raja Juli Antoni.

“Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan April dan Mei,” jelas Budi Prasetyo pada Rabu malam, 5 Agustus 2026.

Selain itu, KPK menduga ada pemberian uang dari Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada salah satu pejabat di Kementerian Kehutanan pada Mei 2026. Jumlah uang yang diduga diberikan mencapai SGD 12.500.

BACA JUGA: Kasus Suap KPP Banjarmasin Masih Diselidiki, KPK Sita Rp 9.5 Miliar!

BACA JUGA: Diberhentikan Dari Jabatan Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Dapat Gaji 50 Persen Gaji Pokok!

Namun, KPK belum menyampaikan identitas pejabat yang dimaksud karena informasi dari seorang saksi masih harus diperiksa dan dikonfirmasi lebih lanjut. Pada pertemuan Juni 2026, penyidik menduga Suhardiman memberikan amplop berisi SGD 14.000 kepada Raja Juli Antoni.

“Di bulan Juni yang kemudian sudah dikonfirmasi secara terbuka oleh pak menteri, adanya pemberian dari pihak pak bupati kepada pak menteri pada awal Juni, tepatnya 2 Juni,” jelas Budi.

Sementara itu, isi pembahasan dalam pertemuan pada April 2026 masih ditelusuri.

KPK sedang memeriksa kemungkinan adanya kaitan antara pertemuan tersebut dan proses pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing.

“Isi pertemuan April, ini juga masih akan terus didalami ya, pembahasannya terkait dengan apa. Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional,” ungkap Budi.

Dalam kasus ini, Suhardiman Amby telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jabatan dan gratifikasi. Ia diduga menerima uang dari Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta memperoleh gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK juga menduga Suhardiman mengumpulkan dana dengan memangkas penghasilan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagian uang tersebut diduga diberikan kepada pihak di Kementerian Kehutanan untuk membantu proses pelepasan kawasan hutan.

Tak hanya itu, penyidik menduga adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik aparatur sipil negara (ASN) hingga 50 persen. Uang dari pemotongan tersebut diduga dipakai untuk menutup temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran yang diterima Suhardiman. *

The post Ada Penyerahan Uang, KPK Ungkap Pertemuan Bupati Kuansing dengan Menhut Raja Juli Sebanyak 3 Kali! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026 dan menghadirkan Suprapto yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta Dalu Agung Darmawan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria di Kementerian ATR/BPN.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

BACA JUGA: Pertemuan Presiden Prabowo dan Direktur FBI, Ternyata Bahas Masalah Ini!

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus pemeriksaan adalah proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang diduga terkait dengan pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga Suhardiman mengumpulkan dana dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian digunakan untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan.

“Dalam konteks ini, kewenangan bupati hanya sebatas aspek teknis, termasuk tata ruang. Sedangkan keputusan pelepasan kawasan hutan berada di Kementerian Kehutanan,” jelas Budi.

Setelah izin pelepasan kawasan hutan keluar, menurut penyidik, program reforma agraria di bawah ATR/BPN bisa dilanjutkan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2021–2026.

Dari penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Selain dugaan suap untuk pengisian jabatan, Suhardiman juga disangka menerima gratifikasi yang terkait proses pelepasan kawasan HPT.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam pengembangan penyidikan, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut disebut-sebut.

Meskipun belum diperiksa sebagai saksi, KPK menyatakan akan mendalami keterlibatan yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Sebelumnya, Raja Juli melaporkan penolakan atas dugaan gratifikasi yang disebut berasal dari Bupati Kuansing.

Namun, KPK menyebut laporan itu tidak diproses sebagai laporan gratifikasi dan tetap menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang dilakukan. *

The post Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN appeared first on CAHAYA NEGERI.