Pemeriksaan terhadap Kadis PUPR Kota Bengkulu ini dilakukan setelah rumah pribadinya digeledah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa dalam rangka mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan beberapa wilayah lain di Provinsi Bengkulu, KPK telah memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.

“Benar, dalam lanjutan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu, hari ini Senin, 3 Agustus 2026, Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara. NOP selaku Kadis PUPR Pemkot Bengkulu.” jelas Budi.

Budi juga menambahkan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang anggota DPRD Kota Bengkulu yang dikenal dengan inisial VN.

“Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Saudara NOP selaku Kadis PUPR Pemkot Bengkulu dan VN anggota DPRD Kota Bengkulu,” ungkap Budi.

Kadis PUPR Kota Bengkulu sendiri tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.02 WIB dan segera diperiksa oleh tim penyidik.

“Saudara NOP tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul. 09.02 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.” Tutur Budi.

Sebelumnya, rumah pribadi Noprisman yang berada di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bengkulu, telah digeledah oleh tim KPK selama kurang lebih sembilan jam pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Proses penggeledahan ini dilakukan dengan pengamanan ketat yang melibatkan aparat kepolisian bersenjata lengkap.

Setelah penggeledahan selesai, penyidik membawa lima koper dan beberapa kardus yang diduga berisi barang bukti penting.

KPK menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Rejang Lebong nonaktif, M Fikri Thobari.

“Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik di antaranya melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bengkulu, yaitu di kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah, serta rumah Kadis PUPR Pemkot Bengkulu,” ujar Budi.

Dari hasil penggeledahan di rumah Noprisman, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total nilai lebih dari Rp4 miliar.

“Dalam rangkaian penggeledahan ini, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik dan uang tunai dalam bentuk rupiah senilai lebih dari Rp 4 miliar,” ungkap Budi.

Pemeriksaan terhadap Noprisman bertujuan untuk menggali lebih dalam keterkaitannya dengan kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. *

The post Usai Rumah Pribadinya Digeledah, Kadis PUPR Kota Bengkulu Diperiksa KPK! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Polda Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di lima kantor yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa pada Kamis, 30 Juli 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan kasus korupsi terkait pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP dengan nilai anggaran sekitar Rp16 miliar.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk menelusuri adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek seragam sekolah gratis yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Sebelum penggeledahan dilakukan, pada Rabu, 29 Juli 2026 Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang terlebih dahulu dimintai keterangan sebagai saksi di Kantor Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Pemeriksaan terhadap Bupati berlangsung hampir sembilan jam. Setelah pemeriksaan itu, tim penyidik kemudian turun ke lapangan untuk menggeledah sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Gowa guna mencari bukti tambahan.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di Kabupaten Gowa, tim penyidik menyisir lima lokasi berbeda untuk menemukan dan mengumpulkan berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi tersebut.

Selama penggeledahan berlangsung, aparat Polres Gowa bersenjata lengkap mengawal ketat jalannya proses agar tetap aman dan tertib.

Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel, AKBP Jufri, menjelaskan bahwa lima kantor yang menjadi sasaran penggeledahan adalah Kantor Sekretariat Daerah (Setda), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

BACA JUGA: Diklat SPPI Berakhir, Total 33.785 Peserta Resmi Lulus! Penempatan Dilakukan Bertahap!

BACA JUGA: Terlibat Kasus Pengeroyokan, Anggota DPRD Di Bekasi Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka!

Penggeledahan di Dinas Pendidikan menjadi lokasi terakhir yang diperiksa pada Kamis, 30 Juli 2026. Kantor tersebut berada di Jalan Tumanurung Raya, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu.

“Penggeledahan ini kita lakukan untuk mendukung penanganan kasus pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa yang sedang kami tangani,” jelas Jufri pada Kamis, 30 Juli 2026.

Dari rangkaian penggeledahan itu, tim Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulsel menyita sejumlah dokumen dan surat yang berkaitan dengan proyek pengadaan seragam sekolah gratis.

Selain itu, terlihat sebuah boks besar berwarna abu-abu berisi tumpukan dokumen dibawa keluar dari Kantor Dinas Pendidikan Gowa dan langsung dimasukkan ke dalam kendaraan tim penyidik untuk dibawa sebagai barang bukti.

AKBP Jufri menyebut bahwa penanganan perkara ini kini sudah resmi masuk ke tahap penyidikan.

Hingga saat ini, polisi telah memeriksa sekitar 27 orang saksi, termasuk Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Mengenai kemungkinan penetapan tersangka dalam kasus ini, Jufri menegaskan bahwa publik diminta menunggu hasil akhir dari proses penyidikan yang masih terus berjalan dan belum dapat diumumkan secara rinci. “Kita tunggu saja hasil penyidikannya,” tegas Jufri. *

The post Kasus Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, Polisi Geledah 5 Kantor Di Pemda Gowa! appeared first on CAHAYA NEGERI.