Empat kepala daerah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di daerah masing-masing. Pernyataan tersebut disampaikan saat mereka bertemu Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Keempat kepala daerah yang hadir yaitu Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Bupati Buru Ikram Umasugi. Agus Jabo mengapresiasi dukungan tersebut.

“Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” kata Agus Jabo pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Program ini ditujukan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, khususnya kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BACA JUGA: WOW! Menteri ESDM Bahlil Luncurkan 10 Buku, Intip Karya-karyanya Di Sini!

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

Pemerintah menilai program tersebut penting karena masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah atau terpaksa berhenti sekolah. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai sekitar 43 ribu siswa.

Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem pendidikan berasrama dengan fasilitas yang memadai. Para siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran, tetapi juga berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop serta delapan setel seragam.

“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.

Sistem asrama dipilih karena sebagian anak dari keluarga kurang mampu belum memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar.

Dengan tinggal di asrama, mereka diharapkan dapat belajar dalam suasana yang aman, sehat dan nyaman sekaligus mengembangkan karakter. Agus Jabo menjelaskan, pengurangan angka kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya dengan memberikan akses sekolah kepada anak.

Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pendidikan anak, peningkatan kemampuan ekonomi orang tua serta perbaikan tempat tinggal keluarga. Bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah juga merencanakan renovasi terhadap 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat.

Setiap keluarga turut mendapatkan bantuan Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE) senilai Rp5 juta. Ia meminta pemerintah daerah terus membangun kerja sama dengan pemerintah pusat.

Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan pemerintah daerah mulai terlihat melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah.

Pemerintah Kabupaten Agam telah menyiapkan tanah seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.

“Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia,” jelas Benni.

Kabupaten Kutai Kartanegara mengusulkan lahan milik pemerintah daerah seluas tujuh hektare. Bupati Aulia Rahman Basri juga telah menyerahkan salinan sertifikat tanah kepada Kementerian Sosial untuk diteruskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka verifikasi.

“(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” ungkap Aulia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Buru masih mempersiapkan lahan dan dokumen sertifikat yang diperlukan. Adapun Kabupaten Buton Selatan telah mengajukan lahan seluas 8,11 hektare untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Adios.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial (TAM) Bidang Riset dan Analisa Data Hendri Kurniawan, TAM Bidang Pengembangan dan Pelatihan Aparatur Alif Kamal, TAM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi.

Selain itu hadir juga Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Radik Karsadiguna, Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur dan juga Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat Jauhari. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen, 4 Bupati Datangi Kemensos dan Siapkan Lahan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dari keseluruhan peserta, 33.785 orang yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan lulus.

Acara penutupan diklat dilaksanakan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat, 31 Juli 2026.

Acara penutupan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Letjen TNI Tri Budi Utomo.

Dalam upacara tersebut, Tri secara resmi mengumumkan berakhirnya program pendidikan dan pelatihan yang telah berlangsung sejak pertengahan Juni 2026.

BACA JUGA: Terlibat Kasus Pengeroyokan, Anggota DPRD Di Bekasi Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka!

BACA JUGA: Terjerat Kasus Korupsi, Gubernur Riau Dijatuhi Hukuman Penjara 2 Tahun!

“Pada hari ini, pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup,” ungkap Tri.

Selama diklat, para peserta memperoleh pembekalan bela negara serta berbagai materi manajerial, antara lain tentang kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan koperasi.

“Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter, kepemimpinan, integritas, disiplin, serta semangat bela negara,” ungkap Tri.

Tri menegaskan bahwa para lulusan diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel dan inovatif dalam mengelola Kopdes Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih di daerah masing-masing.

Ia juga mengingatkan agar nilai disiplin, integritas, tanggung jawab, loyalitas kepada bangsa dan negara serta semangat pengabdian yang telah dibangun selama pelatihan tetap dijaga dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas.

“Nilai-nilai disiplin, loyalitas kepada bangsa dan negara, tanggung jawab, integritas, serta semangat pengabdian yang telah dibentuk selama mengikuti pendidikan dan pelatihan senantiasa agar dipelihara, diimplementasikan dan diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas,” ungkap Tri.

Sebelumnya, Kepala BPSDM Kemhan, Mayjen Ketut Gede Wetan, menjelaskan bahwa pada tahap pertama terdapat 35.476 peserta yang dialokasikan mengikuti diklat.

Para peserta ini terdiri atas 30.000 calon manajer KDKMP serta 5.476 calon pengelola KNMP beserta staf operasionalnya.

“Namun dari proses pelaksanaan kegiatan karena memang dinamika sedemikian cukup kompleks, berkaitan dengan tempat dan lain sebagainya dari sistem yang menggunakan open bidding atau sistem online, baik dalam pendidikan lanjutan setelah rekrutmen, itu di awal jumlahnya yang masuk dalam format pembukaan pendidikan adalah 33.846,” jelas Ketut pada Kamis, 30 Juli 2026.

Namun ternyata, ada 1.691 peserta yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Dari jumlah peserta yang menuntaskan diklat, 28.626 orang merupakan calon manajer Kopdes Merah Putih dan 5.159 orang lainnya adalah calon manajer Kampung Nelayan Merah Putih.

Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa para lulusan program SPPI akan mulai ditugaskan secara bertahap sebagai manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih mulai Agustus 2026. *

The post Diklat SPPI Berakhir, Total 33.785 Peserta Resmi Lulus! Penempatan Dilakukan Bertahap! appeared first on CAHAYA NEGERI.