Nah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini melakukan pemecatan kepada puluhan kepala dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat 66 kepala dapur yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para kepala dapur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner,” jelas Sudaryono pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Keputusan ini diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, pemberhentian hanya diberikan kepada kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, melanggar aturan kedinasan atau tersangkut masalah hukum.

BACA JUGA: Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain tidak hadir di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ada pula kepala dapur yang meninggalkan tugas tanpa memberikan laporan, diduga meminta uang atau fee kepada mitra, terlibat judi online hingga terbukti melakukan tindak pidana.

Kejadian keracunan makanan yang terjadi berulang kali juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Hal tersebut dinilai dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dapur, pengawasan bahan makanan maupun penerapan standar keamanan pangan.

Atas dasar itu, BGN telah mengajukan proses pemberhentian 66 kepala dapur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut status ASN PPPK mereka. Selain itu, BGN masih menangani 60 kasus lain yang belum sampai pada tahap pemberhentian.

“Kami sedang mengecek apakah kepala dapurnya yang menekan mitra meminta fee atau justru mitranya yang menekan kepala dapur sehingga mengurangi kualitas makanan yang disediakan. Semua kami investigasi,” ungkapnya.

Kasus-kasus tersebut saat ini masih berada dalam proses pembinaan dan pemeriksaan internal.

Sebagian besar perkara berkaitan dengan perselisihan antara kepala dapur dan mitra penyedia dapur MBG.

Dalam pemeriksaan tersebut, BGN berusaha mencari pihak yang sebenarnya menjadi sumber masalah.

BGN masih mendalami apakah kepala dapur meminta fee kepada mitra atau justru mitra memberikan tekanan agar kepala dapur menurunkan kualitas makanan demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Kasus-kasus yang sedang ditangani tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat mencatat 29 kasus, Jakarta 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus serta 5 kasus lainnya berada di wilayah berbeda.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan pendistribusian makanan.

BGN juga menilai kedisiplinan para pengelola, hubungan kerja dengan mitra, kualitas makanan, keamanan pangan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setiap laporan kini diperiksa secara bertahap dan kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Sudaryono menjadi Kepala menggantikan usai Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan ini.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan pelantikan kepada Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur karena alasan kesehatan.

Pelantikan Sudaryono dilakukan melalui pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, 22 Juli 2026.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026.

Dengan ditetapkannya Keppres itu, Sudaryono resmi menggantikan Nanik yang mengumumkan pengunduran dirinya pada pagi hari yang sama.

BACA JUGA: Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Sebentar Lagi, Wushu Matangkan Persiapan Demi Medali Emas!

BACA JUGA: Siap-siap, Motor Listrik Karya Anak Bangsa Siap Diluncurkan Pemerintah! Produsennya Siapa Ya?

Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi Sudaryono.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” itulah sumpah jabatan yang diucapkan oleh Sudaryono yang dituntun oleh Presiden Prabowo.

Setelah pengambilan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden. Presiden Prabowo yang kemudian juga ikut menandatangani berita acara tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono dan anggota keluarganya usai pelantikan. Ucapan serupa juga datang dari sejumlah pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut.

Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sebelumnya, pengangkatan Sudaryono pertama kali diumumkan ke publik pada Rabu siang oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai juru bicara presiden.

“Bapak Presiden memutuskan pengganti Kepala BGN, beliau Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” ungkap Prasetyo pada Rabu, 22 Juli 2026.

Prasetyo menyatakan bahwa penetapan Sudaryono bersifat definitif dan menegaskan bahwa Sudaryono tidak akan merangkap jabatan lain.

Alasan pemilihan Sudaryono, menurut Prasetyo, berkaitan dengan keterlibatan Sudaryono sejak awal dalam perumusan dan pembahasan teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pengalaman Sudaryono saat menjabat Wakil Menteri Pertanian dinilai memberi keuntungan tersendiri karena pelaksanaan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku pangan.

Kementerian Pertanian dianggap sebagai bagian penting dalam ekosistem penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG, sehingga latar belakang Sudaryono di kementerian tersebut dipandang dapat membantu tugas barunya sebagai Kepala BGN. *

The post Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah pemerintah Indonesia sendiri tengah mempersiapkan diri untuk menghadirkan motor listrik karya anak bangsa.

Pemerintah menegaskan bahwa motor listrik buatan anak bangsa akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Peluncuran ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyatakan rencana untuk meresmikan pabrik motor listrik nasional sebagai langkah memperkuat industri kendaraan listrik di tanah air.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan tanggal resmi peluncuran motor listrik tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, meskipun ia belum bersedia menjelaskan siapa pihak produsen yang akan memproduksi kendaraan itu.

BACA JUGA: Resmi DPR Sahkan RUU PFII Jadi UU, Ini Point Penting Di Dalamnya!

BACA JUGA: Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Dirut Kebun Binatang Surabaya Resmi Ditahan Rugikan Negara Rp 10,2 Miliar!

Hal ini juga belum mengonfirmasi keterlibatan PT Pindad (Persero) dalam proyek transisi energi tersebut.

Pindad sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat dari Presiden Prabowo untuk ikut mengembangkan industri mobil nasional.

“Berkenaan dengan motor listrik nasional, nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Dalam waktu dekat mungkin akan ada semacam launching motor listrik nasional hasil karya anak bangsa,” jelas Prasetyo pada Selasa, 21 Juli 2026.

Menurut Prasetyo, kehadiran motor listrik nasional menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk otomotif sendiri jika ada kemauan dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

Ia mengakui masih ada beberapa kekurangan pada produk awal, tetapi melihatnya sebagai bagian dari proses perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

“Ini membuktikan bahwa sesungguhnya kalau kita memiliki kehendak, kalau kita memiliki keinginan, bangsa Indonesia akan mampu mencapainya. Bahwa mungkin masih ada sedikit kekurangan, mari itu bersama-sama kita perbaiki,” jelasnya.

Prasetyo menegaskan bahwa pengembangan motor listrik ini bukan hanya prestasi bagi sektor otomotif yang ada di dalam negeri, melainkan juga merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil.

Lebih jauh, Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik diharapkan dapat menurunkan konsumsi BBM, sehingga berdampak positif pada ketahanan energi nasional.

“Tidak sekadar mengenai kemampuan kita memproduksi mobil atau motor listrik nasional. Ini juga bagian dari kita mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi BBM berbasis fosil,” tuturnya.

Keberhasilan menghadirkan motor listrik buatan dalam negeri diharapkan tidak hanya akan menggerakkan perkembangan industri otomotif, tetapi juga mempercepat proses transisi energi dengan mengurangi penggunaan sumber energi yang berbasis fosil.

Meski demikian, hingga saat ini Prasetyo masih enggan menyebutkan nama perusahaan yang akan menjadi produsen motor listrik nasional itu.

“Tunggu tanggal mainnya, sudah ada, tapi ada waktunya disampaikan,” tambahnya. *

The post Siap-siap, Motor Listrik Karya Anak Bangsa Siap Diluncurkan Pemerintah! Produsennya Siapa Ya? appeared first on CAHAYA NEGERI.