Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk menekan anggaran program ini hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini. Awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG sebesar Rp330 triliun.

Namun, seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian. Pertama, anggaran diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu kembali diturunkan menjadi Rp240 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, Purbaya menilai masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut. “Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ungkap Purbaya pada Kamis, 3 September 2026.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” tutur Purbaya.

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

Tidak hanya untuk tahun ini, efisiensi juga berpotensi diterapkan pada anggaran MBG tahun depan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Salah satu cara yang dapat membantu menekan kebutuhan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh BGN.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain fokus pada efisiensi, Kementerian Keuangan juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG di berbagai daerah. Perwakilan Kemenkeu di tiap wilayah ditugaskan untuk memantau langsung penggunaan dana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan ini dilakukan secara bergilir agar memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. “Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ungkap Purbaya.

Dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun yang direncanakan untuk 2027, sekitar 97 persen di antaranya akan langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program makan bergizi. Sementara itu, sisa 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk biaya pengawasan, monitoring serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Dana tersebut tidak berasal dari perubahan atau penambahan pagu TKD reguler yang telah ditetapkan sebelumnya. Tambahan anggaran ini bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

“Minggu depan paling lambat, lagi diproses, jadi administrasi saja,” ungkap Purbaya pada Rabu, 5 Agustus 2026. Menurut Purbaya, pembagian dana tidak dilakukan secara merata dengan jumlah yang sama untuk setiap daerah.

Pemerintah terlebih dahulu menghitung kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah untuk menentukan besaran bantuan yang akan diterima. Dengan cara tersebut, daerah yang memiliki keterbatasan anggaran atau sedang mengalami tekanan fiskal dapat memperoleh dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Purbaya menjelaskan bahwa beberapa pemerintah daerah mengalami penurunan kemampuan keuangan setelah adanya penyesuaian atau pemangkasan anggaran TKD pada tahun ini. Situasi tersebut menyebabkan ruang fiskal sejumlah daerah menjadi lebih terbatas.

Oleh karena itu, pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran sebagai bentuk dukungan agar pelayanan publik dan kebutuhan belanja daerah tetap dapat berjalan. Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun.

Jumlah ini lebih rendah dibandingkan rencana alokasi TKD pada 2025 yang sebelumnya mencapai Rp919,9 triliun. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penyesuaian TKD 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Meski anggaran TKD mengalami penyesuaian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan melalui belanja kementerian dan lembaga yang pelaksanaannya dilakukan di daerah. Belanja tersebut menjadi bagian dari keseluruhan belanja negara yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Berdasarkan data resmi DJPK, penyaluran TKD hingga 21 Juli 2026 telah mencapai sekitar Rp338,85 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 52,8 persen dari pagu anggaran yang tercatat dalam sistem. Dana TKD tersebut terdiri atas beberapa jenis transfer, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan sejumlah bentuk transfer lainnya.

TKD memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan, serta berbagai kebutuhan pemerintahan. Namun, sumber dukungan keuangan bagi daerah tidak hanya berasal dari transfer tersebut.

Pemerintah pusat juga menyalurkan belanja kementerian dan lembaga yang dilaksanakan di daerah untuk mendukung program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tambahan anggaran sebesar Rp20,5 triliun diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan belanja yang terdampak oleh tekanan fiskal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, termasuk hak-hak aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah. Purbaya memastikan bahwa besaran dana tambahan tersebut telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah.

Dengan adanya dukungan ini, pemerintah berharap kemampuan fiskal daerah dapat kembali mencukupi sehingga masalah pembayaran kewajiban pemerintah daerah tidak kembali terjadi.

“Kita hitung sehingga mencukupi, jadi daerah harusnya bisa cukup, enggak ribut-ribut kayak kemarin lagi,” jelas Purbaya. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Transfer Rp 20,5 Triliun ke 490 Pemda! Purbaya: Paling Lambat Minggu Depan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

CAHAYANEGERI.COM – Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak.

Pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah supaya iklim investasi tetap stabil.

Sebaliknya, fokus kebijakan akan diarahkan pada memperbesar penerimaan negara dengan cara memperluas basis perpajakan.

Upaya ini mencakup penarikan pajak dari kegiatan ekonomi digital, penanganan ekonomi gelap (shadow economy) serta pemberantasan peredaran barang kena cukai yang ilegal.

Pernyataan arah kebijakan fiskal itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di hadapan anggota legislatif.

Pilihan menempuh langkah ekstensif dimaksudkan agar pemulihan ekonomi dan aktivitas dunia usaha terus berlanjut tanpa dibebani naiknya persentase tarif pajak baru.

“Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif,” jelas Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi DPR RI saat Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.

Purbaya menambahkan bahwa perluasan basis pajak akan dilakukan dengan memanfaatkan data dan teknologi modern. Penggunaan instrumen digital dirancang khusus untuk menjangkau sektor-sektor yang selama ini belum termonitor secara optimal seperti ekonomi digital, aktivitas ekonomi di luar pencatatan resmi dan pelaku usaha informal.

Selain meningkatkan penerimaan dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan, pemerintah juga akan menggenjot pendapatan melalui sektor kepabeanan dan cukai.

Langkah yang disiapkan meliputi digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit serta tindakan penegakan hukum serta memberantas impor dan peredaran barang kena cukai yang melanggar aturan.

Semua langkah pengawasan ketat dan perluasan objek pungutan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan upaya memfasilitasi kegiatan ekonomi.

Artinya, pemerintah tetap menjaga iklim investasi, mendorong ekspor dan mempermudah operasional pelaku usaha saat menerapkan kebijakan tersebut.

Dari sisi realisasi pendapatan, kondisi penerimaan negara menunjukkan tren positif. Pada semester I 2026, penerimaan pajak nasional terealisasi sebesar Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target APBN 2026, naik 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laju pertumbuhan ini, Purbaya memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp2.310,8 triliun atau 98,8 persen dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, kemungkinan terdapat selisih kekurangan sekitar Rp46,9 triliun terhadap target.

Namun, angka shortfall ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun, sehingga penurunan itu dianggap sebagai tanda bahwa strategi ekstensifikasi berbasis data yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil yang signifikan.

The post Fokus Pada Penerimaan Negara, Purbaya Pastikan Tidak Akan Menaikkan Tarif Pajak!  appeared first on CAHAYA NEGERI.