Simak kronologi terkait kematian Sutrimo di sini!

Sutrimo yang merupakan warga Banyumas, Jawa Tengah dilaporkan meninggal pada Kamis, 23 Juli 2026. Polda Metro Jaya sedang menyelidiki penyebab kematiannya.

Polisi mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengumpulkan bukti dan memastikan fakta terkait meninggalnya pria yang disebut-sebut bekerja sebagai kepala rumah tangga atau penjaga rumah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kematian Sutrimo menjadi perbincangan setelah beredar sejumlah informasi di media sosial yang menyebut ada kejanggalan. Polda meminta masyarakat tidak cepat mengambil kesimpulan sebelum hasil penyelidikan keluar.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Korban kemudian dibawa dengan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring, tetapi dinyatakan meninggal saat sampai di rumah sakit.

“Berdasarkan informasi awal, Sutrimo ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di halaman Klinik Mordent, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” jelas Kombes Budi Hermanto pada Minggu, 26 Juli 2026.

Polda menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab kematian.

Tim penyidik masih mendalami berbagai hal, antara lain rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi ditemukannya korban, keterangan saksi dan informasi lain terkait sebelum kejadian.

BACA JUGA: Troy Pantouw Jubir IKN Meninggal Dunia, Ini Kronologi dan Profilnya!

BACA JUGA: Tersangka Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Di bali Telah Ditetapkan, Tindakan Main Hakim Ini Dikecam Kemenham!

Polisi menegaskan penyelidikan berjalan profesional dan hati-hati, serta akan memverifikasi semua informasi sebelum diumumkan ke publik.

Di media sosial beredar unggahan yang mengklaim kronologi meninggalnya Sutrimo.

Sutrimo sempat menghubungi kerabat sekitar pukul 16.37 WIB pada 23 Juli dan mengeluh tidak enak badan, lalu ditemukan tak sadarkan diri dengan busa di mulut dan hidung.

Unggahan juga menyebut ambulans dipesan oleh orang yang belum diketahui, korban dijemput di depan Klinik Mordent oleh empat orang tidak dikena dan sejumlah barang pribadi belum diterima keluarga saat jenazah dipulangkan.

Semua informasi ini belum dikonfirmasi oleh polisi dan masih dalam verifikasi.

Beberapa unggahan mengaitkan kematian Sutrimo dengan kasus dugaan korupsi batu bara yang melibatkan nama Febrie Adriansyah.

Namun penyidik belum memastikan adanya hubungan antara kematian dan kasus tersebut.

Kasus Febrie mendapat sorotan publik setelah penggeledahan rumahnya pada 8 Juli 2026 yang disebut menemukan 74 kilogram emas dan Rp67 miliar tunai. Febrie menggelar konferensi pers pada 10 Juli lalu mengundurkan diri sehari setelahnya.

Jaksa Agung pada 26 Juli 2026 menyatakan akan mengusut perkara terkait Febrie secara transparan.

Polda Metro Jaya menegaskan semua dugaan dan informasi akan diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti dan pendalaman dokumen.

Sampai penyelidikan selesai, polisi meminta masyarakat menunggu informasi resmi agar berita yang beredar benar-benar berdasarkan fakta hukum. *

The post Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

KPK mencatat telah melakukan 15 OTT hingga Sabtu, 18 Juli 2026. Mayoritas yang diamankan dalam rangkaian OTT tersebut adalah para kepala daerah.

Dari total tersebut, 10 orang berstatus kepala daerah, sedangkan sisanya adalah pejabat non-kepala daerah. Kasus yang menjerat para kepala daerah ini beragam, mulai dari dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi, hingga pengaturan proyek dan praktik jual-beli jabatan.

Berikut adalah kepala daerah yang terjaring OTT KPK tahun 2026:

1. Maidi, Wali Kota Madiun (19 Januari 2026)

Diduga melakukan pemerasan dengan meminta fee dari proyek, memotong dana CSR serta menerima gratifikasi sekitar Rp1,1 miliar pada periode 2019–2022 melalui perantara kepercayaannya.

2. Sudewo, Bupati Pati (19 Januari 2026)

Diduga terlibat pemerasan terkait pengisian 601 jabatan perangkat desa, calon perangkat desa dikabarkan dipungut biaya antara Rp165 juta sampai Rp225 juta per orang sehingga total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp2,6 miliar.

3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan (3 Maret 2026)

Diduga melakukan konflik kepentingan pada pengadaan jasa outsourcing dengan mengintervensi agar proyek senilai Rp46 miliar dimenangkan perusahaan keluarga (PT Raja Nusantara Berjaya), yang diperkirakan memberi keuntungan pribadi atau keluarga sekitar Rp19 miliar.

4. Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong (9 Maret 2026)

Diduga menerima suap atau uang tanda jadi (ijon) dari beberapa kontraktor untuk proyek infrastruktur yang ditunjuk langsung, dengan total penerimaan sekitar Rp980 juta.

5. Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap (13 Maret 2026)

Diduga memeras 47 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan dalih pengumpulan dana THR, jika ada pejabat yang menolak disertai ancaman mutasi dan target pengumpulan mencapai Rp750 juta.

6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung (10 April 2026)

Diduga meminta setoran dari 16 pimpinan OPD sebelum anggaran dicairkan. Dari target Rp5 miliar, KPK mengamankan sekitar Rp2,7 miliar saat OTT berlangsung.

7. Edison, Bupati Muara Enim (8 Juni 2026)

Diduga terlibat suap terkait pengadaan barang dan berupaya menyuap pihak swasta senilai Rp1,6 miliar untuk mengubah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

8. Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi (29 Juni 2026)

Diduga melakukan praktik jual-beli jabatan Sekretaris Daerah dengan meminta imbalan berupa satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai sekitar Rp2,05 miliar kepada calon Sekda.

9. Syah Afandin, Bupati Langkat (2 Juli 2026)

Diduga menetapkan komitmen fee proyek sebesar 10–17 persen pada Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Permukiman, dengan total nilai setoran sekitar Rp1,11 miliar.

10. Etik Suryani, Bupati Sukoharjo (9–10 Juli 2026)

Diduga memotong insentif pajak pegawai di BPKAD sebesar 40 persen (diperkirakan mencapai Rp2,93 miliar) serta menerima setoran rutin dari OPD. Dalam OTT terkait kasus ini, KPK menyita uang tunai dan 25 keping emas dengan nilai total sekitar Rp21,2 miliar.

Selain 10 OTT yang menjerat kepala daerah, KPK juga telah melakukan lima OTT yang menargetkan pejabat non-kepala daerah. OTT tersebut meliputi:

1. Pejabat pajak di KPP Madya Jakarta Utara.

2. Kepala KPP Madya Banjarmasin.

3. Pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Pejabat Imigrasi Jakarta Barat yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.

5. Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatra Selatan.*

The post Mayoritas Kepala Daerah, KPK Berhasil Lakukan OTT 15 Kali Hingga Juli 2026! appeared first on CAHAYA NEGERI.