Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menyampaikan permintaan maaf saat digiring ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Kamis pagi, 30 Juli 2026.

Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek dan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

“Kita paham situasinya, kita minta maaf semua,” ucap Anom pada Kamis, 30 Juli 2026. KPK menyebut Anom diduga terlibat dalam penerimaan proyek serta transaksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Rabu, 29 Juli 2026.

BACA JUGA: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, KPK Periksa Bupati Gowa!

BACA JUGA: Lurah Di Medan Viral Ejek Warga yang Sampaikan Keluhan, Berujung Ucap Permintaan Maaf!

Meski begitu, Anom membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam jual beli jabatan di Pemkab Pemalang. Bantahan itu ia sampaikan ketika ditanya mengenai salah satu dugaan utama dalam kasus yang menjeratnya.

Anom bersama tiga orang lainnya yang juga terjaring OTT KPK kini resmi ditahan untuk 20 hari pertama. Tiga tersangka lain yang ikut ditahan adalah Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto dan Mohamad Haris.

Penahanan dilakukan setelah mereka menjalani pemeriksaan intensif sejak Selasa, 28 Juli. Saat dibawa ke Rutan, mereka terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dan tangan diborgol.

Mereka kemudian digiring sekitar pukul 08.34 WIB. Anom yang mengenakan rompi bernomor 191 dan Setya Budi Dias Oktavianto dengan rompi 185 ditahan di Rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.

Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dengan rompi 193 dan Mohamad Haris dengan rompi 160 ditahan di Rutan cabang C1.

KPK juga dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Kamis siang untuk menjelaskan secara lengkap kronologi OTT serta konstruksi perkara yang menjerat Anom dan para tersangka lainnya.

Operasi senyap tersebut berlangsung di tiga wilayah, yaitu Pemalang, Purworejo dan Jakarta.

Total ada 21 orang yang diamankan dalam operasi itu. Dari jumlah tersebut, Anom dan empat orang lain yang identitasnya belum diungkap diamankan di Jakarta.

Sebanyak 12 orang kemudian dibawa ke kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk istri Anom, Noor Faizah Maenofie yang masih berstatus terperiksa.

Tim penindakan KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar. Selain itu, KPK telah melakukan penyegelan di beberapa lokasi yang akan digeledah, termasuk ruang kerja bupati.

Kasus ini berawal dari dugaan korupsi proyek dan jual beli jabatan, terutama terkait posisi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu fokus utama penyelidikan KPK. *

The post Terjerat OTT KPK, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Sampaikan Permintaan Maaf! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026 dan menghadirkan Suprapto yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta Dalu Agung Darmawan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria di Kementerian ATR/BPN.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

BACA JUGA: Pertemuan Presiden Prabowo dan Direktur FBI, Ternyata Bahas Masalah Ini!

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus pemeriksaan adalah proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang diduga terkait dengan pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga Suhardiman mengumpulkan dana dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian digunakan untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan.

“Dalam konteks ini, kewenangan bupati hanya sebatas aspek teknis, termasuk tata ruang. Sedangkan keputusan pelepasan kawasan hutan berada di Kementerian Kehutanan,” jelas Budi.

Setelah izin pelepasan kawasan hutan keluar, menurut penyidik, program reforma agraria di bawah ATR/BPN bisa dilanjutkan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2021–2026.

Dari penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Selain dugaan suap untuk pengisian jabatan, Suhardiman juga disangka menerima gratifikasi yang terkait proses pelepasan kawasan HPT.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam pengembangan penyidikan, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut disebut-sebut.

Meskipun belum diperiksa sebagai saksi, KPK menyatakan akan mendalami keterlibatan yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Sebelumnya, Raja Juli melaporkan penolakan atas dugaan gratifikasi yang disebut berasal dari Bupati Kuansing.

Namun, KPK menyebut laporan itu tidak diproses sebagai laporan gratifikasi dan tetap menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang dilakukan. *

The post Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN appeared first on CAHAYA NEGERI.