Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik menemukan dugaan pertemuan lain sebelum agenda pada 2 Juni 2026. Dalam pertemuan yang disebut sebagai pertemuan ketiga tersebut, Suhardiman diduga menyerahkan uang kepada Raja Juli Antoni.

“Pertemuan dengan pak menteri pada tanggal 2 Juni itu bukan yang pertama, karena penyidik menduga ada pertemuan sebelum-sebelumnya di bulan April dan Mei,” jelas Budi Prasetyo pada Rabu malam, 5 Agustus 2026.

Selain itu, KPK menduga ada pemberian uang dari Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada salah satu pejabat di Kementerian Kehutanan pada Mei 2026. Jumlah uang yang diduga diberikan mencapai SGD 12.500.

BACA JUGA: Kasus Suap KPP Banjarmasin Masih Diselidiki, KPK Sita Rp 9.5 Miliar!

BACA JUGA: Diberhentikan Dari Jabatan Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Dapat Gaji 50 Persen Gaji Pokok!

Namun, KPK belum menyampaikan identitas pejabat yang dimaksud karena informasi dari seorang saksi masih harus diperiksa dan dikonfirmasi lebih lanjut. Pada pertemuan Juni 2026, penyidik menduga Suhardiman memberikan amplop berisi SGD 14.000 kepada Raja Juli Antoni.

“Di bulan Juni yang kemudian sudah dikonfirmasi secara terbuka oleh pak menteri, adanya pemberian dari pihak pak bupati kepada pak menteri pada awal Juni, tepatnya 2 Juni,” jelas Budi.

Sementara itu, isi pembahasan dalam pertemuan pada April 2026 masih ditelusuri.

KPK sedang memeriksa kemungkinan adanya kaitan antara pertemuan tersebut dan proses pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing.

“Isi pertemuan April, ini juga masih akan terus didalami ya, pembahasannya terkait dengan apa. Apakah itu juga menjadi pembahasan awal berkaitan dengan proses mekanisme pelepasan izin kawasan hutan di wilayah Kuansing dalam rangka pemberian sertifikasi kepada pihak-pihak ataupun masyarakat di wilayah Kuansing pada program nasional,” ungkap Budi.

Dalam kasus ini, Suhardiman Amby telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jabatan dan gratifikasi. Ia diduga menerima uang dari Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta memperoleh gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK juga menduga Suhardiman mengumpulkan dana dengan memangkas penghasilan petani yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Sebagian uang tersebut diduga diberikan kepada pihak di Kementerian Kehutanan untuk membantu proses pelepasan kawasan hutan.

Tak hanya itu, penyidik menduga adanya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik aparatur sipil negara (ASN) hingga 50 persen. Uang dari pemotongan tersebut diduga dipakai untuk menutup temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelebihan pembayaran yang diterima Suhardiman. *

The post Ada Penyerahan Uang, KPK Ungkap Pertemuan Bupati Kuansing dengan Menhut Raja Juli Sebanyak 3 Kali! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026 dan menghadirkan Suprapto yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta Dalu Agung Darmawan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria di Kementerian ATR/BPN.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

BACA JUGA: Pertemuan Presiden Prabowo dan Direktur FBI, Ternyata Bahas Masalah Ini!

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus pemeriksaan adalah proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang diduga terkait dengan pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga Suhardiman mengumpulkan dana dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian digunakan untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan.

“Dalam konteks ini, kewenangan bupati hanya sebatas aspek teknis, termasuk tata ruang. Sedangkan keputusan pelepasan kawasan hutan berada di Kementerian Kehutanan,” jelas Budi.

Setelah izin pelepasan kawasan hutan keluar, menurut penyidik, program reforma agraria di bawah ATR/BPN bisa dilanjutkan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2021–2026.

Dari penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Selain dugaan suap untuk pengisian jabatan, Suhardiman juga disangka menerima gratifikasi yang terkait proses pelepasan kawasan HPT.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam pengembangan penyidikan, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut disebut-sebut.

Meskipun belum diperiksa sebagai saksi, KPK menyatakan akan mendalami keterlibatan yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Sebelumnya, Raja Juli melaporkan penolakan atas dugaan gratifikasi yang disebut berasal dari Bupati Kuansing.

Namun, KPK menyebut laporan itu tidak diproses sebagai laporan gratifikasi dan tetap menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang dilakukan. *

The post Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN appeared first on CAHAYA NEGERI.