Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pejabat dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kasus kasus dugaan korupsi yang menimpa Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby.

Pemeriksaan berlangsung pada Kamis, 23 Juli 2026 dan menghadirkan Suprapto yang merupakan Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, serta Dalu Agung Darmawan yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Agraria di Kementerian ATR/BPN.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026,” ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

BACA JUGA: Pertemuan Presiden Prabowo dan Direktur FBI, Ternyata Bahas Masalah Ini!

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan fokus pemeriksaan adalah proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, yang diduga terkait dengan pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN.

KPK menduga Suhardiman mengumpulkan dana dari anggota Koperasi Unit Desa (KUD) yang kemudian digunakan untuk mengurus permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Kementerian Kehutanan.

“Dalam konteks ini, kewenangan bupati hanya sebatas aspek teknis, termasuk tata ruang. Sedangkan keputusan pelepasan kawasan hutan berada di Kementerian Kehutanan,” jelas Budi.

Setelah izin pelepasan kawasan hutan keluar, menurut penyidik, program reforma agraria di bawah ATR/BPN bisa dilanjutkan.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengungkap dugaan suap terkait pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk periode 2021–2026.

Dari penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Selain dugaan suap untuk pengisian jabatan, Suhardiman juga disangka menerima gratifikasi yang terkait proses pelepasan kawasan HPT.

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dalam pengembangan penyidikan, nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ikut disebut-sebut.

Meskipun belum diperiksa sebagai saksi, KPK menyatakan akan mendalami keterlibatan yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Sebelumnya, Raja Juli melaporkan penolakan atas dugaan gratifikasi yang disebut berasal dari Bupati Kuansing.

Namun, KPK menyebut laporan itu tidak diproses sebagai laporan gratifikasi dan tetap menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang sedang dilakukan. *

The post Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN appeared first on Cahayanegeri.com.