Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi terkait kasus ini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tujuh orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Perkara tersebut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap para saksi berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026. Mereka berasal dari sejumlah latar belakang, mulai dari pihak Bank Indonesia hingga seorang pengacara.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap aliran dana serta memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam perkara tersebut.

BACA JUGA: Cari Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah. Rumah Nurman Herin Digeledah Kejagung!

BACA JUGA: Diberhentikan Dari Jabatan Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Dapat Gaji 50 Persen Gaji Pokok!

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidik sebelumnya memanggil 13 orang untuk dimintai keterangan.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya tujuh saksi yang datang dan menjalani pemeriksaan sesuai jadwal.

“Tim Penyidik telah memanggil 13 orang saksi untuk dimintai keterangannya dan yang hadir memenuhi panggilan penyidik yaitu sebanyak tujuh orang saksi,” ungkap Anang pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Ketujuh saksi yang diperiksa terdiri atas TTS dan BH dari PT TBI, TB yang menjabat sebagai Direktur OBP serta ACT yang berprofesi sebagai pengacara.

Selain itu, penyidik juga meminta keterangan dari S yang berasal dari Bank Indonesia, MM dari PT P dan RC dari PT BBBU.

Anang mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Keterangan mereka dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan sekaligus menyusun secara lebih jelas rangkaian peristiwa dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU tersebut.

“Serta melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan secara profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menjalankan proses hukum, penyidik juga tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya adalah mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Nurman Herin (NH), seorang pihak swasta yang diduga terlibat dalam perkara TPPU tersebut.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim 9 Kejagung menerima pelimpahan tiga perkara beserta barang bukti dari pihak kepolisian.

Salah satu barang bukti yang diserahkan berupa uang dan emas dengan total berat mencapai 74 kilogram.

Selain itu, Kejagung juga telah menerbitkan empat surat perintah penyidikan atau sprindik baru.

Sprindik tersebut diterbitkan untuk menangani perkara yang sebelumnya diserahkan oleh penyidik Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Keempat perkara itu meliputi dugaan korupsi batu bara PLN yang disebut berkaitan dengan peristiwa blackout, perkara PT Asabri, dugaan korupsi PT Krakatau Steel serta kasus dugaan TPPU yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

Dalam perkara PT Asabri, kepolisian sebelumnya telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU.

Selain Febrie, Don Ritto (DR) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencucian uang tersebut. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Penyelidikan Kasus Febrie Adriansyah Masih Berlanjut, Kejagung Periksa 7 Saksi! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Polda Metro Jaya telah resmi menaikkan status laporan dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang menjerat selebritas Vicky Prasetyo menjadi tahap penyidikan pada 27 Juli 2026 setelah tim penyidik menggelar pembahasan perkara bersama Bagian Wassidik Ditreskrimsus.

Kasus ini berakar pada laporan polisi dengan nomor LP/B/1292/III/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA yang diajukan oleh pelapor berinisial RAS sejak 5 Maret 2024.

Dalam laporan tersebut, Vicky Prasetyo diduga melakukan tindak pidana penipuan di wilayah Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat selama periode 2022–2023.

Kerugian materiil yang disebutkan dalam laporan pertama diperkirakan mencapai Rp500 juta. Sementara penyidik masih menelusuri sejumlah perjanjian dan aset terkait yang nilai pastinya belum diungkap secara rinci.

BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 2.2 Miliar, Buron Korupsi Pencairan Kredit Bank Sumut Berhasil Ditangkap!

BACA JUGA: Kasus Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah, Polisi Geledah 5 Kantor Di Pemda Gowa!

Di samping laporan dari RAS, kepolisian juga menerima laporan kedua pada Juli 2026 dari pelapor berinisial TA atau PA yang juga menuduh adanya dugaan penipuan dan penggelapan.

Untuk laporan terbaru ini, pihak kepolisian masih mempelajari bukti-bukti pendukung yang diserahkan pelapor sebelum menentukan langkah lanjutan.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar memastikan bahwa saat ini terdapat dua perkara terpisah yang sedang diproses terhadap figur publik tersebut.

“Jadi terkait dengan saudara VP ini ada dua laporan,” jelas Onkoseno pada Jumat, 31 Juli 2026.

Ia menjelaskan bahwa laporan pertama telah memasuki tahap baru dalam proses penyelidikan hukum.

“Yang pertama laporan mengenai dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan, di mana hal ini dilaporkan oleh saudara RAS,” katanya.

Sejumlah saksi kunci sudah dimintai keterangan untuk memperkuat proses pembuktian.

“Dan saat ini penyidik masih memproses perkara tersebut. Sudah ada saksi-saksi yang diperiksa. Perkara yang laporan saudara RAS ini sudah masuk di tahap penyidikan,” jelasnya.

Terkait laporan kedua, penyidik masih menyiapkan agenda resmi untuk memanggil dan memeriksa Vicky Prasetyo sebagai terlapor dalam kedua kasus tersebut.

Sementara itu, nilai kerugian pasti pada laporan pertama telah tercatat berdasarkan dokumen lampiran dari pelapor.

“Untuk kerugian yang dilampirkan di perkara laporan saudara RAS itu ada sekitar Rp500 juta. Namun di luar itu ada rangkaian perjanjian dan sebagainya yang mengikuti dengan aset atau berupa aset yang belum dirincikan,” jelasnya.

Sedangkan untuk berkas laporan kedua masyarakat diminta menunggu hasil pemeriksaan bukti tambahan yang diserahkan oleh pelapor.

“Untuk yang kedua itu, dengan adanya bukti pendukung yang baru dipelajari penyidik, untuk rinciannya nanti akan kami update lebih lanjut,” ungkap AKP Onkoseno.*

The post Terseret Dugaan Penipuan dan Pencucian Uang, Kasus Vicky Prasetyo Naik Tahap Penyelidikan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan satu orang tersangka baru berinisial NH atau Nurman Herin dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.

Penetapan status hukum terhadap NH dilakukan di Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik menyatakan telah memperoleh sedikitnya dua jenis alat bukti yang dinilai cukup untuk menjerat yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

BACA JUGA: Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Berjalan, Kejagung Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho!

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

“Hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti dari Tim 9 menetapkan NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang,” ungkap Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung Rudi Margono pada Kamis, 30 Juli 2026.

Usai diumumkan sebagai tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Nurman Herin.

Yang bersangkutan digiring ke Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari.

Menurut Rudi, salah satu pejabat kejaksaan yang menangani perkara ini, tim penyidik juga menemukan adanya sejumlah perusahaan yang diduga kuat pernah menggunakan jasa tertentu terkait penanganan perkara di lingkungan Jampidsus Kejagung.

Perusahaan-perusahaan yang disebut antara lain PT Waskita Beton, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Adhitama Sejati, PT Jasa Marga, LPEI serta PT Bandung Indah Gemilang.

Dalam perkara ini, sosok lain bernama Don Ritto yang berlatar belakang sebagai pengacara justru lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik.

Setelah itu, Kejaksaan Agung juga resmi menahan Febrie Adriansyah.

Proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini bermula dari temuan barang bukti di kediaman Febrie, berupa emas batangan dengan total berat sekitar 74 kilogram dan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Berangkat dari temuan aset tersebut, penyidik kemudian menetapkan Febrie sebagai tersangka pada Jumat, 24 Juli 2026.

Setelah penetapan tersangka, Febrie dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cabang Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa penahanan awal terhadap Febrie dilakukan di rutan KPK.

Ia menjelaskan, sesuai tata tertib yang berlaku, pihak rutan terlebih dahulu menerapkan prosedur isolasi mandiri kepada tersangka sebelum yang bersangkutan digabungkan dengan tahanan lain.

“Benar, sesuai prosedur, FA terlebih dahulu menjalani isolasi. Direncanakan hari ini sudah mulai bergabung dengan tahanan lainnya,” jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin, 27 Juli 2026.

Meski penetapan tersangka dan penahanan telah dijalankan, hingga kini Kejaksaan Agung belum memaparkan secara rinci konstruksi perkara, termasuk penjelasan mendalam mengenai tindak pidana asal yang diduga menjadi pemicu munculnya dugaan pencucian uang tersebut. Di sisi lain, kuasa hukum Febrie Adriansyah, yaitu Febri Diansyah, mengkritik langkah cepat penyidik.

“Itu yang harus dibuktikan oleh penyidik. Yang pasti begini, ini poin utamanya ya: harus dibuktikan emas itu punya siapa, itu yang pertama. Emas dan uang valas yang ditemukan ya,” jelas Febri pada Kamis, 30 Juli 2026 sore.

Ia menilai proses penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan menegaskan bahwa kejaksaan semestinya terlebih dahulu mengurai asal-usul serta legalitas kepemilikan emas dan uang asing tersebut secara jelas dan transparan sebelum menerapkan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang. *

The post Kasus TPPU Febrie Adriansyah Masih Panas, Ini Tersangka Baru yang Ditetapkan Kejagung! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri melakukan pemeriksaan terhadap Tan Kian dan Ferry Yanto Hongkiriwang atau Ferry Boboho. Sebenarnya apa alasan di balik pemeriksaan tersebut?

Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis, 30 Juli 2026, memeriksa konglomerat properti Tan Kian serta pengusaha Ferry “Boboho” Hongkiriwang sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah.

Pemeriksaan keduanya berlangsung di gedung Kejagung dan telah dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) yang juga Koordinator Tim 9, Rudi Margono.

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

BACA JUGA: Mundur Dari Jabatan Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji, Kok Bisa? Ini Alasannya!

Rudi menjelaskan bahwa Tan Kian dan Ferry termasuk dalam sepuluh orang saksi yang dijadwalkan diperiksa pada hari itu.

Rudi menyebutkan, pemeriksaan Tan Kian dan Ferry berkaitan dengan dugaan korupsi dalam penanganan PT Asabri yang turut dikaitkan dengan nama Febrie Adriansyah.

“Terkait dengan Tan Kian, tadi kita panggil juga, mengonfirmasi terkait dugaan-dugaan yang terkait dengan penanganan Asabri atau Jiwasraya ini,” jelas Rudi pada Kamis, 30 Juli 2026.

Rudi juga mengungkapkan bahwa khusus untuk Ferry, Kejagung berencana menitipkannya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Langkah ini ditempuh untuk memperkuat aspek keamanan Ferry sekaligus memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang diduga melibatkan eks Jampidsus Kejagung tersebut berjalan lebih lancar.

“Kami masih mendalami dan sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan keamanan yang bersangkutan, kita titipkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” ungkapnya.

Sejauh ini, Kejagung telah menerbitkan empat surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikaitkan dengan Febrie Adriansyah.

Tiga di antaranya menyasar dugaan korupsi dalam kasus Asabri, Krakatau Steel dan perdagangan Batu Bara PLN yang sempat memicu pemadaman listrik luas (blackout).

Satu sprindik lainnya terkait dugaan TPPU berupa emas seberat 74 kilogram dan uang ratusan miliar yang ditemukan dalam berbagai penggeledahan, termasuk di rumah milik Febrie.

Saat ini, Febrie telah berstatus tersangka dalam perkara TPPU emas 74 kilogram serta kasus korupsi terkait Asabri. Nama Tan Kian sendiri bukan baru pertama kali muncul dalam perkara korupsi.

Pada 2008, ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penggunaan dana PT Asabri bersama pengusaha Henry Leo dan mantan Direktur Utama PT Asabri, Mayjen (Purn) Subarda Midjaja.

Di sisi lain, nama Ferry Hongkiriwang mulai dikenal publik sebagai pengusaha setelah mengelola Cafe de’Clan Signature bersama Don Ritto alias Idon yang kini juga menyandang status tersangka dalam perkara dugaan TPPU ini.

Idon diketahui merupakan pemilik usaha Koin Money Changer. Dalam rekam jejaknya, Ferry pernah tersandung kasus penganiayaan terhadap seorang personel Densus 88 Antiteror pada Juli 2025.

Peristiwa tersebut terjadi ketika Ferry tengah makan siang bersama rekan bisnisnya yaitu Michael Njoman, di kawasan Jakarta Pusat.

Kasus itu membuat Ferry dan Michael diperiksa polisi, Ferry bahkan sempat ditahan sebelum akhirnya dibebaskan dengan status wajib lapor.

Belakangan, terungkap bahwa korban dalam kasus penganiayaan tersebut, Briptu FF adalah anggota Densus 88 yang pernah membuntuti Jampidsus Febrie Adriansyah pada 2024.

Penguntitan itu terjadi di restoran Gontran Cherrier di kawasan Cipete, yang kini telah berganti nama menjadi de’Clan. *

The post Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Berjalan, Kejagung Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho! appeared first on CAHAYA NEGERI.