Setelah lebih dari tiga pekan berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, Febiona akhirnya menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di RSUP H Adam Malik Medan. Langkah ini diambil agar tim dokter bisa menilai kondisinya secara lebih menyeluruh dan memberikan perawatan yang tepat.

Awalnya, Febiona diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG di sekolahnya. Namun, kondisi yang dialaminya justru memburuk.

Keluarga menceritakan bahwa Febiona kini mengalami gangguan ingatan yang cukup serius, bahkan sampai kesulitan untuk berbicara. Elvinus Lusiana Sitanggang (49), ibu Febiona, menuturkan bahwa gejala keracunan mulai muncul pada 13 Agustus 2026, tak lama setelah anaknya mengonsumsi MBG di sekolah.

“Saat itu mereka dikasi MBG, menunya ikan tongkol. Setelah makan itu, anak saya pulang ke rumah, dia bilang kepalanya pusing, badan gatal, muntah. Sempat kita kasih susu, tapi dimuntahkan lagi,” jelas Elvinus pada Selasa, 8 September 2026.

BACA JUGA: Tak Hanya Di Sidoarjo, Ini Beberapa Daerah Yang Alami Keracunan MBG!

BACA JUGA: Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini!

Belakangan, kondisi dari Febiona semakin parah. Elvinus mengatakan putrinya sempat mengalami kejang berulang kali dan sulit berbicara. Yang paling mengkhawatirkan, Febiona juga mengalami gangguan ingatan yang sudah berlangsung hampir sebulan.

“Sampai sekarang anak saya sudah dirawat di lima rumah sakit. Sekarang berobat jalan di RSUP H Adam Malik. Waktu dirawat di RS Haji, dibilang dokternya otaknya itu bercampur racunnya. Kondisinya semakin parah, anak saya sering kejang kejang bisa sampai 10 menit dia kejangnya. Dan sekarang dia susah bicara,” unngkapnya.

Elvinus mengaku tidak menyangka kondisi putrinya bisa sampai seperti ini. Febiona bahkan tidak lagi mengingat wajah guru, teman-teman, hingga adiknya sendiri. Melihat kondisi tersebut, keluarga sangat berharap Febiona segera mendapat penanganan medis yang tepat sehingga kesehatannya bisa kembali membaik.

Kondisi ini terasa semakin berat bagi keluarga karena Febiona dikenal sebagai siswi berprestasi di sekolahnya. Ia juga aktif dalam organisasi siswa dan dipercaya menjabat sebagai wakil ketua OSIS.

Sementara itu, Humas RSUP H Adam Malik Medan, Rosario Dorothy Simanjuntak, menjelaskan bahwa Febiona sudah tiga kali datang ke rumah sakit tersebut untuk menjalani pengobatan rawat jalan. “Pertama 31 Agustus 2026, lalu 7 September dan hari ini,” jelas Rosario pada Selasa, 8 September 2026.

Dalam setiap pemeriksaan, Febiona ditangani oleh beberapa dokter spesialis, yaitu dokter spesialis Gastro Anak, Neurologi Anak dan Psikiatri. Ia juga telah menjalani pemeriksaan electroencephalography (EEG) untuk membantu dokter memahami kondisi saraf dan otak yang dialaminya.

Rosario menegaskan bahwa tim medis belum bisa menyampaikan diagnosis pasti atau memastikan penyebab gangguan yang dialami Febiona. Menurutnya, proses pemeriksaan terhadap pasien masih terus berlangsung. Tim dokter masih melakukan evaluasi secara menyeluruh sebelum memberikan kesimpulan terkait kondisi kesehatan Febiona.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut), Hamid Rijal Lubis, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari RSUP H. Adam Malik Medan mengenai perkembangan terbaru kondisi Febiona, termasuk terkait dugaan adanya gangguan ingatan yang dialaminya.

Hamid menekankan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan dari tim medis yang menangani Febiona benar-benar diterima. Menurutnya, langkah ini penting agar informasi yang disampaikan nantinya akurat dan berdasarkan data medis yang jelas.

Hamid juga menambahkan bahwa Dinkes Sumut baru akan melakukan langkah lanjutan setelah menerima laporan resmi terkait kondisi pasien. “Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan resmi ya terkait hal tersebut. Tentu kalau kami sudah dapat laporan resmi pasti kami tindak lanjuti,” ujar Hamid.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengatakan bahwa kondisi Febiona saat ini masih berada dalam pengawasan ketat dari tim medis. Proses pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi fisiknya, tetapi juga untuk memastikan apakah gangguan yang dialami berkaitan dengan masalah saraf atau disebabkan oleh faktor lain.

“Barusan juga kita minta laporan terkait kasus tersebut. Ini masih terjadi pemantauan baik secara psikis. Medisnya juga, apakah memang yang pasti ada terjadi gangguan,” jelas Bobby pada Selasa, 8 September 2026.

Bobby menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan serta rekomendasi tindak lanjut dari tim medis. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dari gangguan yang dialami Febiona.

Selain pemeriksaan medis, Febiona juga akan menjalani pemeriksaan psikologis. Bobby menekankan bahwa kondisi mental pasien juga perlu menjadi perhatian serius, terutama untuk melihat apakah ada kemungkinan trauma psikologis yang muncul setelah peristiwa keracunan yang dialaminya. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Siswi SMK Di Karo Hilang Ingatan Usai Keracunan MBG, Gubernur Sumatera Utara Buka Suara! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Semua bermula dari sebuah insiden di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, pada Selasa, 1 September 2026. Ratusan santri tiba-tiba mengalami gangguan kesehatan setelah memakan menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekitar 730 santri dilaporkan terdampak, dengan puluhan di antaranya harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Namun, kasus ini tidak hanya terjadi di Sidoarjo. Sejumlah daerah lain di Indonesia juga melaporkan kejadian serupa yang diduga terkait dengan konsumsi menu MBG.

Berikut adalah sederet daerah yang alami keracunan MBG di sepanjang pekan ini:

1. Rembang, Jawa Tengah

Di Rembang, Jawa Tengah, sebanyak 725 siswa dan 25 guru dari SMAN 1 Lasem mengalami diare setelah menyantap menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. “Sepertinya MBG kemarin. Jadi gini ada tim yang mencicipi kan, ada satu itu menemukan yang berlendir, ada satu itu baik. Dan yang berlendir ini sudah disisihkan. Itu kan menunya ayam bakar. Saya klarifikasi ke SPPG itu masaknya jam 3 pagi dini hari, sementara anak-anak itu konsumsinya jam 12,” kata Kepala SMAN 1 Lasem Juhartutik.

BACA JUGA: Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini!

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

Dampaknya cukup serius hingga kegiatan belajar mengajar di sekolah terpaksa dilumpuhkan pada Kamis, 3 September 2026, karena banyak siswa dan guru yang merasakan mual serta diare.

Menanggapi kejadian ini, DPRD Rembang langsung melakukan peninjauan ke Puskesmas Lasem. Mereka saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan untuk memastikan penyebab pasti dari gangguan kesehatan tersebut.

2. Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Kasus serupa juga terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Dinas Kesehatan setempat melaporkan bahwa sekitar 136 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. Menu tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Batupapan 1.

Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudy Andi Lolo, mengonfirmasi bahwa beberapa siswa memang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, ia belum bisa memastikan apakah penyebabnya benar-benar keracunan sebelum ada hasil pemeriksaan lebih mendalam dari pihak berwenang.

3. Nganjuk, Jawa Timur

Di Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 100 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah memakan menu MBG pada Rabu, 2 September 2026. Kejadian ini menimpa siswa SMAN 3 Nganjuk serta sejumlah siswa sekolah dasar yang menerima menu dari SPPG Begadung 2.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, meminta agar pihak sekolah segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti dugaan keracunan tersebut dan memastikan keamanan konsumsi bagi para siswa.

4. Sidoarjo, Jawa Timur

Kasus di Sidoarjo menjadi yang paling banyak menelan korban. Ratusan santri dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam serta pelajar dari 19 sekolah di wilayah tersebut diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Kalitengah Tanggulangin pada Selasa, 1 September 2026.

Para korban melaporkan gejala seperti mual, muntah dan pusing setelah memakan menu yang terdiri dari nasi putih, orak-arik telur, tempe bumbu bali, sayur tumis buncis baby corn dan buah apel. Pada Kamis sore, 3 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Lakhsmita Herawati, menyatakan bahwa jumlah korban mencapai 730 orang.

Dalam investigasi awal, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan bahwa SPPG terkait tidak mencantumkan label informasi waktu makanan matang secara lengkap pada ompreng. Selain itu, keterlambatan distribusi makanan juga diduga menjadi salah satu faktor penyebab keracunan.

Sebagai langkah pencegahan, BGN telah menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang terlibat sambil menunggu hasil evaluasi dan uji laboratorium lebih lanjut.

5. Agam, Sumatera Barat

Di Agam, Sumatera Barat, sebanyak 334 orang di Kecamatan Palupuh harus menjalani perawatan medis setelah mengonsumsi menu MBG yang dibagikan pada Senin, 31 Agustus 2026. Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal membenarkan adanya kasus dugaan keracunan ini.

Ia melaporkan bahwa Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) saat ini tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap menu MBG yang telah dikonsumsi untuk memastikan penyebab pasti dari gangguan kesehatan tersebut. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Tak Hanya Di Sidoarjo, Ini Beberapa Daerah Yang Alami Keracunan MBG! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa ada peluang besar untuk menekan anggaran program ini hingga di bawah Rp200 triliun pada tahun ini. Awalnya, pemerintah menetapkan pagu anggaran MBG sebesar Rp330 triliun.

Namun, seiring berjalannya waktu, angka tersebut mengalami beberapa kali penyesuaian. Pertama, anggaran diefisiensikan menjadi sekitar Rp260 triliun, lalu kembali diturunkan menjadi Rp240 triliun.

Setelah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, Purbaya menilai masih terdapat ruang untuk melakukan penghematan lebih lanjut. “Saya bicara dengan kepala BGN yang baru sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” ungkap Purbaya pada Kamis, 3 September 2026.

“MBG kan anggaran tahun ini awalnya Rp 330 triliun, terus dilakukan efisiensi menjadi Rp 260-an (triliun), terus menjadi Rp 240-an (triliun). Tapi saya bicara dengan ketua MBG yang baru, kepala badan MBG yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp 200-an (triliun),” tutur Purbaya.

BACA JUGA: Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya!

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

Tidak hanya untuk tahun ini, efisiensi juga berpotensi diterapkan pada anggaran MBG tahun depan. Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Salah satu cara yang dapat membantu menekan kebutuhan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh BGN.

“Tahun depan juga dianggarkan Rp 240 triliun, tapi saya yakin bisa ditekan ke bawah dengan efisiensi dan pemakaian teknologi,” kata Purbaya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program tanpa mengurangi kualitas layanan.

Selain fokus pada efisiensi, Kementerian Keuangan juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran MBG di berbagai daerah. Perwakilan Kemenkeu di tiap wilayah ditugaskan untuk memantau langsung penggunaan dana di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pengawasan ini dilakukan secara bergilir agar memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan utamanya. “Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus kinerjanya ke depan untuk MBG,” ungkap Purbaya.

Dari total alokasi anggaran MBG sebesar Rp240 triliun yang direncanakan untuk 2027, sekitar 97 persen di antaranya akan langsung dialokasikan untuk pelaksanaan program makan bergizi. Sementara itu, sisa 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN, termasuk biaya pengawasan, monitoring serta pembayaran gaji pegawai, termasuk kepala SPPG. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Anggaran MBG Berpotensi Dipotong, Purbaya Targetkan Bisa Turun di Bawah Rp200 Triliun Tahun Ini! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ratusan pelajar dari dua SMP di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami gejala keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini menimpa siswa SMP Negeri 1 Makale dan SMP Negeri 2 Makale dengan total sekitar 160 siswa yang terdampak gangguan kesehatan.

“Iya jumlahnya total ada 160 orang,” jelas Sekretaris Daerah Tana Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudy Andi Lolo pada Jumat, 4 September 2026. Dari 160 siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG yang dibagikan pada Rabu, 2 September 2026, sebanyak 81 orang di antaranya masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit berbeda.

Sisanya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan penanganan medis.

Pihak kepolisian setempat telah turun tangan untuk menyelidiki penyebab dugaan keracunan massal ini. “Iya, sementara ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dari pihak BPOM,” ungkap Kapolres Toraja, Budi Hermawan.

Menurut Budi, penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian dalam proses pembuatan dan distribusi makanan program MBG tersebut. “Kita harap korban bisa sembuh secepatnya, agar proses proses penyelidikan bisa dilakukan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG menyusul munculnya laporan gangguan kesehatan di sejumlah daerah setelah konsumsi menu MBG.

“Tentu kami sangat terpukul sebetulnya, tapi kami tidak boleh menyerah. Insyaallah ini kami perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, penataan keuangannya, dan lain sebagainya,” ungkap Sudaryono pada Kamis, 3 September 2026.

Ia juga menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan tindak pidana dalam kasus ini telah diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono

Berdasarkan laporan yang diterima Sudaryono, sejumlah kasus gangguan kesehatan terkait MBG sudah memasuki tahap penyidikan, meskipun ia tidak merinci lokasi maupun detail kasus yang dimaksud.

“Apakah ada yang tersangka atau tidak? Kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” tuturnya.

Peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan dan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG, terutama karena menyasar anak-anak sekolah yang rentan terhadap gangguan kesehatan akibat makanan tidak layak konsumsi. Program MBG sendiri dirancang untuk meningkatkan asupan gizi siswa sekolah, namun insiden ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyajian makanan agar tetap aman dikonsumsi. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Keracunan Usai Konsumsi MBG Di Tana Toraja, Ratusan Siswa Terkena Dampaknya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dilaporkan mengalami keracunan pada Selasa, 1 September 2026. Dugaan kuat mengarah pada makanan yang mereka konsumsi dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut KH Abdul Wahid Harun, pengasuh sekaligus ketua yayasan ponpes, kejadian bermula setelah para santri memakan makanan MBG seusai salat Zuhur. Awalnya hanya beberapa santri yang merasa mual dan muntah, namun jumlah yang mengalami keluhan terus bertambah seiring waktu.

“Dimulai dari setelah salat Zuhur itu anak-anak makan. Kemudian setelah salat Asar anak-anak mulai mual-mual dan muntah-muntah,” jelas Gus Wahid pada Selasa, 1 September 2026. “Satu per satu diantar ke rumah sakit. Kemudian jumlahnya tambah banyak dan tambah banyak,” tuturnya.

Pada malam hari, jumlah santri yang terdampak sudah mencapai ratusan, dengan mayoritas berasal dari tingkat SMP dan SMA (setara MTs dan MA). Puluhan ambulans terlihat bergantian keluar-masuk area pondok untuk mengangkut santri yang mengalami gejala keracunan.

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN!

BACA JUGA: Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat!

Para santri kemudian ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar Sidoarjo. Situasi di rumah sakit pun semakin ramai karena banyak wali santri datang untuk menjenguk dan memastikan kondisi anak-anak mereka.

Untuk menjaga ketertiban, area pondok juga dijaga ketat oleh personel TNI. Ferdiansyah, Ketua Asrama Wustha sekaligus Ketua Pondok Putra Ponpes Manbaul Hikam, menjelaskan bahwa gejala mulai terdeteksi sekitar pukul 16.00 WIB, saat santri sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.

Makanan MBG sendiri dikonsumsi sekitar pukul 13.00 WIB. Beberapa jam berselang, sejumlah santri mulai mengeluh sakit perut dan mual, sehingga jumlah pasien di UKS meningkat tajam pada sore hari.

“Pada pukul 16.20 WIB, laporan santri yang mengeluhkan sakit perut melonjak drastis di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) masing-masing unit sekolah, baik MTs maupun MA,” jelas Ferdiansyah.

Ia menegaskan bahwa makanan tersebut bukan berasal dari dapur umum internal ponpes, melainkan pasokan dari program MBG untuk sekolah formal di lingkungan pesantren. “Kami luruskan kembali, ini murni dari kesalahan penyedia MBG (SPPG) Tanggulangin, bukan makanan dari internal pesantren. Harap digarisbawahi, ini makanan yang dikirim dari MBG,” jelasnya.

Paket makanan itu berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggulangin yang berlokasi di sekitar perlintasan rel kereta api Kalitengah, Tanggulangin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 293 santri yang masih dirawat di delapan rumah sakit di Sidoarjo. Dari jumlah tersebut, delapan santri mengalami gejala yang tergolong berat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Nah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini melakukan pemecatan kepada puluhan kepala dapur MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan secara tidak hormat 66 kepala dapur yang bertugas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para kepala dapur tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Per hari ini kami telah memproses pemberhentian dan pembinaan SPPI atau kepala dapur di 66 kasus dalam proses pemberhentian. Mereka diberhentikan secara tidak hormat karena tindakan indisipliner,” jelas Sudaryono pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Keputusan ini diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.

Menurut Sudaryono, pemberhentian hanya diberikan kepada kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, melanggar aturan kedinasan atau tersangkut masalah hukum.

BACA JUGA: Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat!

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

Beberapa pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian antara lain tidak hadir di lokasi kerja selama lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, ada pula kepala dapur yang meninggalkan tugas tanpa memberikan laporan, diduga meminta uang atau fee kepada mitra, terlibat judi online hingga terbukti melakukan tindak pidana.

Kejadian keracunan makanan yang terjadi berulang kali juga menjadi salah satu pertimbangan penting.

Hal tersebut dinilai dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan dapur, pengawasan bahan makanan maupun penerapan standar keamanan pangan.

Atas dasar itu, BGN telah mengajukan proses pemberhentian 66 kepala dapur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mencabut status ASN PPPK mereka. Selain itu, BGN masih menangani 60 kasus lain yang belum sampai pada tahap pemberhentian.

“Kami sedang mengecek apakah kepala dapurnya yang menekan mitra meminta fee atau justru mitranya yang menekan kepala dapur sehingga mengurangi kualitas makanan yang disediakan. Semua kami investigasi,” ungkapnya.

Kasus-kasus tersebut saat ini masih berada dalam proses pembinaan dan pemeriksaan internal.

Sebagian besar perkara berkaitan dengan perselisihan antara kepala dapur dan mitra penyedia dapur MBG.

Dalam pemeriksaan tersebut, BGN berusaha mencari pihak yang sebenarnya menjadi sumber masalah.

BGN masih mendalami apakah kepala dapur meminta fee kepada mitra atau justru mitra memberikan tekanan agar kepala dapur menurunkan kualitas makanan demi memperoleh keuntungan lebih besar.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sebelum keputusan akhir ditetapkan.

Kasus-kasus yang sedang ditangani tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jawa Barat mencatat 29 kasus, Jakarta 19 kasus, Jawa Tengah 12 kasus, Jawa Timur 27 kasus, Sumatera 21 kasus, Kalimantan 9 kasus, Sulawesi 4 kasus serta 5 kasus lainnya berada di wilayah berbeda.

Rangkaian penindakan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan program MBG tidak hanya berfokus pada ketersediaan dan pendistribusian makanan.

BGN juga menilai kedisiplinan para pengelola, hubungan kerja dengan mitra, kualitas makanan, keamanan pangan serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Setiap laporan kini diperiksa secara bertahap dan kepala dapur yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi tegas, termasuk pemberhentian secara tidak hormat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Lakukan Pelanggaran Disiplin dan Hukum, 66 Kepala Dapur MBG Dipecat Tidak Terhormat! appeared first on CAHAYA NEGERI.

BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on CAHAYA NEGERI.