Erupsi Gunung Anak Krakatau pada Sabtu malam, 5 September 2026, yang memuntahkan lava pijar dan berstatus Level III (Siaga) mendorong sejumlah pemerintah daerah di sekitar Selat Sunda mengalihkan sementara kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Senin, 7 September 2026.

Langkah ini dilakukan demi melindungi kesehatan dan keselamatan siswa serta guru dari paparan abu vulkanik. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu pernapasan dan aktivitas luar ruangan, terutama bagi anak-anak dan tenaga pendidik yang beraktivitas di sekolah.

Sebagai langkah pencegahan, beberapa pemerintah daerah mengambil kebijakan sementara untuk mengganti pembelajaran tatap muka dengan PJJ, dengan durasi dan cakupan yang berbeda-beda tergantung tingkat paparan abu di masing-masing wilayah. Berikut adalah daerah yang menerapkan PJJ imbas erupsi Gunung Anak Krakatau:

BACA JUGA: Erupsi Gunung Anak Krakatau: Mendagri Imbau Pemda Tingkatkan Kewaspadaan, ASN Boleh WFH Hingga 100%!

BACA JUGA: Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kemendiktisaintek Imbau Kampus Yang Terdampak Terapkan Kuliah Daring!

1. DKI Jakarta

DKI Jakarta menerapkan PJJ mulai Senin, 7 September 2026, berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 91/SE/2026 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Abu Vulkanik. Kebijakan ini bersifat wajib bagi satuan pendidikan yang tercantum dalam surat edaran, mencakup sekolah negeri maupun swasta dan berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

Untuk madrasah, koordinasi pembelajaran dari rumah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama. Pemprov DKI menekankan bahwa PJJ bukan berarti libur, proses belajar tetap berjalan dari rumah dengan penyesuaian kondisi peserta didik, sementara sekolah diminta memantau kegiatan belajar, mendampingi siswa dan menyiapkan alternatif jika muncul kendala teknis.

2. Banten

Pemerintah Provinsi Banten juga mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi PJJ khusus untuk jenjang SMA, SMK dan SKh selama tiga hari, yaitu Senin 7 hingga Rabu 9 September 2026. Keputusan ini diambil sebagai langkah kesiapsiagaan mengingat status Gunung Anak Krakatau yang masih Siaga (Level III) dan adanya sebaran abu vulkanik yang menjadi pertimbangan utama.

Pemprov Banten terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kualitas udara dan menentukan kebijakan lanjutan sesuai kondisi lapangan.

3. Lampung
Lampung menerapkan PJJ sebagai antisipasi sebaran abu vulkanik, berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB. Pembelajaran dari rumah dilaksanakan selama dua hari, Senin 7 hingga Selasa 8 September 2026.

Selama PJJ, guru dan kepala satuan pendidikan tetap bertugas dan sekolah diminta memastikan materi tersampaikan melalui platform digital yang tersedia. Pemprov Lampung mengimbau siswa, guru dan orang tua mengurangi aktivitas di luar rumah selama wilayah terdampak abu vulkanik. Bbagi yang harus beraktivitas di luar ruangan, penggunaan masker sangat dianjurkan untuk menurunkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan abu.

4. Pandeglang

Kabupaten Pandeglang menerapkan PJJ sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khusus untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Kebijakan ini berlangsung selama tiga hari yaitu 7–9 September 2026, dengan tujuan menjaga keselamatan dan kesehatan warga sekolah selama kondisi terdampak abu vulkanik.

Satuan pendidikan diminta melakukan pendampingan dan pemantauan selama proses belajar dari rumah, serta menyiapkan alternatif pembelajaran jika terdapat kendala dalam pelaksanaan PJJ.

5. Kota Serang

Kota Serang mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi PJJ atau belajar dari rumah, namun hanya berlaku selama satu hari, yaitu Senin, 7 September 2026. Kebijakan ini diberlakukan untuk jenjang PAUD/TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Pemerintah daerah menyebut keputusan tersebut sebagai langkah menjaga kesehatan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik serta warga sekolah.

6. Jawa Barat

Tidak seperti DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sejumlah daerah di Banten, Jawa Barat mengambil langkah dengan tidak memberlakukan PJJ secara seragam di semua daerah. Gubernur Jawa Barat memberikan wewenang kepada sekolah-sekolah yang berada di lokasi terdampak sebaran abu vulkanik untuk beralih ke pembelajaran daring mulai Senin, 7 September 2026.

Wilayah Bogor dan Sukabumi menjadi dua daerah yang disebut memerlukan perhatian khusus karena tingkat sebaran abu vulkanik di kawasan tersebut dinilai lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Kendati demikian, kebijakan ini tidak hanya terbatas pada Bogor dan Sukabumi saja, melainkan juga membuka peluang bagi sekolah di daerah lain di Jawa Barat untuk menerapkan PJJ jika kondisi abu vulkanik di tempat mereka dianggap sudah cukup mengkhawatirkan.

Dengan pola seperti ini, penerapan PJJ di Jawa Barat bersifat situasional, artinya kepala sekolah dapat memutuskan apakah pembelajaran dilakukan secara daring dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, tingkat keamanan serta aspek kesehatan dan keselamatan bagi seluruh peserta didik. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau, Ini Dia Deerah Yang Terapkan Kebijakan PJJ! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pemda juga diimbau untuk mempersiapkan berbagai langkah tanggap darurat jika ternyata dampak erupsi semakin meluas, termasuk menyesuaikan cara pemberian layanan publik agar tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada di setiap wilayah.

Tito menyampaikan bahwa seluruh aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di kawasan yang terkena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau diperbolehkan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 100%. Tito juga menjelaskan jika pemerintah pusat saat ini terus menjaga komunikasi intensif dengan berbagai pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang terdampak, seperti Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Sumatera Selatan.

“Jadi kami selalu melakukan komunikasi tingkat provinsi dulu ya, untuk provinsi Banten kemudian provinsi Lampung, kemudian provinsi Jawa Barat, DKI, dan provinsi Sumatera Selatan,” ungkap Tito pada Minggu, 6 September 2026.

BACA JUGA: Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kemendiktisaintek Imbau Kampus Yang Terdampak Terapkan Kuliah Daring!

BACA JUGA: Abu Vulkanik Diduga Sampai Bengkulu, BMKG Belum Konfirmasi

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah daerah, terutama yang berada pada tingkat kabupaten atau kota, memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan penyesuaian berbagai aktivitas pemerintahan apabila situasi akibat erupsi dinilai sudah mulai mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat maupun para pegawai.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik termasuk juga kegiatan masyarakat termasuk juga proses belajar mengajar dapat dilakukan respons, misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, penyesuaian juga bisa diterapkan pada sistem transportasi umum dan berbagai layanan publik lainnya jika kondisi sudah masuk dalam kategori darurat dan memerlukan tindakan khusus agar masyarakat tetap terlindungi.

“Termasuk misalnya sistem transportasi, jalan, dan lain-lain kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat. Termasuk juga kalau suatu pemerintah kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat termasuk bagi ASN, Aparatur Sipil Negara bisa terganggu, maka dapat dilakukan work from home. Bisa dilakukan sebagian seperti yang sering kita lakukan misalnya 50%, terutama sektor-sektor yang sangat esensial tentunya tetap harus beroperasi,” kata Tito.

Namun di sisi lain, Tito juga menegaskan bahwa tidak semua ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah karena ada beberapa sektor yang dianggap sangat penting dan esensial yang harus tetap beroperasi seperti biasa demi memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak mengalami gangguan sama sekali.

“Seperti sektor kesehatan, ASN yang di bidang kesehatan, kemudian pemadam kebakaran, kemudian yang menangani masalah kelistrikan misalnya, ini tetap harus bisa berjalan, ada hal yang harus tetap dilakukan. Tapi ada yang mungkin itu bila dianggap rawan untuk kesehatan dan keamanan, dan itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak berpengaruh terhadap layanan publik masyarakat, dilakukan dengan working from home misalnya sampai ke 75% atau 100% kalau memang itu dianggap perlu, maka dapat dilakukan oleh kepala daerah masing-masing,” ungkap Tito.

Keputusan tentang berapa persen ASN yang boleh WFH sepenuhnya diserahkan kepada kepala daerah masing-masing dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan kondisi nyata yang terjadi di wilayah mereka, sementara pemerintah pusat sendiri terus memantau perkembangan erupsi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, BPBD hingga Kementerian ESDM melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG yang datanya dijadikan acuan utama dalam mengambil kebijakan.

Tito juga menekankan bahwa komunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut sangat penting dilakukan agar pemerintah bisa mengetahui secara pasti seberapa besar risiko erupsi terhadap keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas pemerintahan di daerah terdampak. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Erupsi Gunung Anak Krakatau: Mendagri Imbau Pemda Tingkatkan Kewaspadaan, ASN Boleh WFH Hingga 100%! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan meminta perguruan tinggi yang berada di wilayah terdampak letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) untuk segera menyesuaikan kegiatan akademik dan layanan administrasi dengan beralih ke sistem daring (online) atau hybrid demi mengurangi risiko kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

Langkah cepat ini diambil sebagai bentuk prioritas utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan mahasiswa, dosen serta seluruh tenaga kependidikan di lingkungan kampus. “Kami mengimbau kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk mengambil langkah-langkah strategis dan efektif yang berorientasi pada pengurangan aktivitas di luar kampus kepada seluruh sivitas akademika,” ungkap Fauzan pada Minggu, 6 September 2026.

Berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) di daerah terdampak, sejauh ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan pada bangunan dan fasilitas fisik kampus. Namun, karena sebaran debu vulkanik cukup luas, kegiatan yang melibatkan pertemuan langsung tetap perlu dibatasi untuk mencegah potensi gangguan pernapasan dan iritasi akibat partikel tajam pada abu vulkanik.

BACA JUGA: Abu Vulkanik Diduga Sampai Bengkulu, BMKG Belum Konfirmasi

BACA JUGA: Gunung Sinabung Erupsi, Kolom Abu Mencapai 3.500 Meter

“Aktivitas layanan kantor maupun proses pembelajaran dan aktivitas akademik lainnya dapat dilakukan secara daring, hybrid, atau cara yang dianggap lebih efektif untuk mengurangi paparan debu erupsi,” jelas Fauzan.

Setiap pimpinan perguruan tinggi diinstruksikan untuk segera membentuk dan mengaktifkan posko siaga bencana di kampus masing-masing. Posko ini bertugas membangun komunikasi intensif serta berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat agar respons terhadap situasi darurat dapat berjalan lebih terarah dan cepat.

Selain penyesuaian internal di lingkungan kampus, Kemdiktisaintek juga mendorong perguruan tinggi untuk melibatkan para akademisi dan ahli dalam upaya penanganan dampak bencana di masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas penanganan di lapangan dengan dukungan keilmuan dan riset dari dunia pendidikan tinggi.

Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi cukup besar sejak Jumat, 4 September 2026 malam hingga Minggu, 6 September 2026 sehingga sejumlah daerah seperti Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta terpapar abu vulkanik.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), berdasarkan informasi dari PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari-9, sebaran abu vulkanik terbagi menjadi dua arah utama, yaitu:

– Sebaran pertama bergerak ke arah timur laut hingga selatan, mencakup sebagian DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat beserta perairan di sekitarnya.

– Sebaran kedua bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, meliputi sebagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat wilayah Bengkulu–Lampung–Banten. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Erupsi Gunung Anak Krakatau, Kemendiktisaintek Imbau Kampus Yang Terdampak Terapkan Kuliah Daring! appeared first on CAHAYA NEGERI.