DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-3 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah Wakil Ketua DPR lainnya yaitu Cucun Syamsurijal, Saan Mustopa dan Sari Yuliati ini mencatat kehadiran 226 dari total 580 anggota dewan, sementara Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada rapat paripurna hari ini telah ditandatangani hadir 226 dan izin 63, oleh karena itu, kuorum telah tercapai,” jelas Dasco pada Kamis, 27 Agustus 2026.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-3 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2026-2027 hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ungkapnya.

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi, KPK Lakukan Pemanggilan Kadis PUPR dan Anggota DPRD Kota Bengkulu!

BACA JUGA: Karhutla Di Kalimantan Semakin Parah, Komisi IV DPR RI: Segera Jadi Prioritas Nasional!

Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah penerimaan laporan dari Komisi III DPR mengenai progres penyusunan RUU Perampasan Aset. Selain itu, rapat juga membahas sejumlah agenda krusial lainnya, antara lain:

– Pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terkait RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

– Tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

– Laporan Badan Legislasi DPR tentang perubahan kelima Prolegnas 2025–2029 dan perubahan keempat Prolegnas Prioritas 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

– Laporan Komisi XI DPR mengenai hasil uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di Dewan Komisioner OJK, diikuti pengambilan keputusan.

– Pembahasan RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang diusulkan oleh Komisi IV DPR dan kemudian ditetapkan menjadi RUU usul DPR.

– Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI Tahun 2026, yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Di hari yang sama, sejumlah kelompok masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Setidaknya empat aliansi yang terlibat, yaitu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menjatuhkan hukuman maksimal bagi para koruptor.

Koordinator AMPB, Supriyono (alias Botok), menegaskan bahwa aksi ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Justru, mereka mendesak agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo dapat berjalan lebih baik dan lebih responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” ungkap Botok pada Rabu, 26 Agustus 2026. *

The post Aksi Demo 27 Agustus, DPR RI Tetap Gelar Rapat Paripurna! appeared first on CAHAYA NEGERI.