Lima partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapteng secara bersama-sama menyuarakan wacana untuk pemakzulan terhadap Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu yang juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan karena dinilai gagal dalam menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan transparan.

Wacana untuk memakzulkan bupati ini muncul setelah sejumlah masalah serius dalam tata kelola pemerintahan daerah terungkap ke publik, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggap tidak profesional, lambatnya respons pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir yang melanda wilayah tersebut, serta banyaknya keluhan masyarakat mengenai distribusi bantuan sosial yang tidak merata atau tidak tepat sasaran.

Kelima partai yang bersuara keras soal ini adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN dan PKB yang kemudian mengadakan pertemuan khusus pada Jumat, 4 September 2026, untuk mendiskusikan kondisi pemerintahan di Tapteng dan merumuskan langkah politik selanjutnya.

BACA JUGA: Bupati Bogor Berpeluang Besar Dipanggil KPK!

BACA JUGA: Mantan PLT Bupati Malteng Ditetapkan Tersangka, KN Rp3,8 Miliar

Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng yaitu Hazmi Arif Simatupang menyatakan bahwa pengelolaan anggaran daerah di Tapteng masih jauh dari standar profesional yang diharapkan, dengan data menunjukkan bahwa hingga bulan Agustus 2026, realisasi APBD hanya mencapai 30 persen.

“Ini insiden yang sangat memalukan dalam sejarah pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan informasi yang kami terima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Tengah, juga telah dipanggil dan diingatkan oleh Kemendagri,” jelas Hazmi pada Minggu, 6 September 2026.

Selain itu, Hazmi juga menyoroti respons Pemkab Tapteng terhadap bencana banjir yang dinilai terlalu lambat serta distribusi bantuan juga penuh dengan masalah dan keluhan dari masyarakat yang merasa dirugikan.

“Penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat lambat dan amburadul. Begitu juga penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes,” katanya.

Kelima parpol tersebut juga mendesak agar Pemkab Tapteng segera merealisasikan semua rekomendasi DPRD terkait bantuan banjir dan beasiswa, sekaligus membuka ruang diskusi lebih luas dengan melibatkan berbagai lembaga pengawasan seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, KPK, Polri, Kejaksaan serta pengamat anggaran dan pimpinan partai politik lainnya untuk membahas ulang APBD secara transparan dan akuntabel.

Mereka bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan bupati beserta pejabat OPD terkait ke aparat penegak hukum jika ditemukan bukti kuat adanya penyelewengan anggaran atau pelanggaran hukum lainnya dalam pengelolaan dana publik.

Di sisi lain, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tapteng, Joko Pranata Situmeang, meminta kelima partai tersebut untuk lebih hati-hati dan mempertimbangkan kembali wacana pemakzulan ini. Menurut Joko, rendahnya penyerapan anggaran tidak bisa langsung dikaitkan dengan kesalahan bupati, melainkan lebih disebabkan oleh faktor teknis di tingkat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

“Menurut kami, sebaiknya kelima partai itu mengkaji ulang apa yang mereka sampaikan. Apakah penyerapan anggaran termasuk dalam poin-poin persyaratan pemakzulan?” kata Joko. Joko juga menekankan bahwa bupati sebagai kepala pemerintahan eksekutif lebih berperan dalam koordinasi dan kebijakan makro, sementara implementasi teknis dilakukan oleh OPD, sehingga jika ada masalah dalam penyerapan anggaran, seharusnya yang dipertanyakan adalah kinerja OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bukan langsung menuduh bupati.

Ia juga menambahkan bahwa Masinton Pasaribu telah aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana, sehingga kritik yang ditujukan langsung kepadanya dianggap tidak proporsional dan kurang adil. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post 5 Parpol Kompak Wacanakan Pemakzulan Bupati Tapteng, Kinerjanya Dinilai Buruk! appeared first on CAHAYA NEGERI.