Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang banding untuk eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan sistem Chrome Device Management (CDM).

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2026 menurut keterangan yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi DKI, Catur Iriantoro.

“Rencana sidang pertama Rabu 5 Agustus 2026. Terbuka untuk umum,” ungkapnya pada Rabu, 15 Juli 2026.

Perkara banding tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Subachran Hardi Mulyana sebagai ketua, dengan Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun sebagai hakim anggota.

BACA JUGA: Gratiskan Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Miskin, 3 Golongan Ini Jadi Sasaran Utamanya!

BACA JUGA: Bom Rakitan Meledak Di MAN 3 Padang Gegerkan Publik, Ini Kronologinya!

Permohonan banding diajukan menyusul putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Nadiem Makarim.

Pada tingkat pertama, majelis juga mewajibkan terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar.

Nah jika denda itu tidak dilunasi, hukuman pengganti berupa kurungan selama 190 hari akan diberlakukan.

Selain denda dan pidana pokok, pengadilan tingkat pertama menetapkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809,5 miliar.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka vonis menyatakan bahwa sisa kewajiban akan diganti dengan tambahan pidana penjara selama lima tahun.

Dalam amar putusannya, hakim menilai Nadiem terbukti melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Perbuatan itu dinilai bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan dilakukan secara terencana, tersusun serta sistematis.

Faktor yang memperberat hukuman antara lain posisi Nadiem sebagai menteri yang semestinya menjadi contoh dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dampak negatif perbuatan tersebut terhadap pelaksanaan program pendidikan terutama bagi siswa di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Hakim juga mencatat bahwa kondisi ekonomi terdakwa yang tergolong berkecukupan menunjukkan tidak adanya alasan kebutuhan ekonomi yang dapat meringankan tindakannya.

Di sisi lain, majelis mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, seperti belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, sikap sopan dan kooperatif selama persidangan serta catatan kontribusi terdakwa terhadap inovasi di bidang pendidikan dan teknologi.

Perlu diketahui bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama itu diputuskan tidak secara bulan. Satu hakim anggota, Andi Saputra mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion) dan berpendapat bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti sehingga Nadiem seharusnya dibebaskan dari semua dakwaan.

Sidang banding pada awal Agustus mendatang akan menjadi momen penting untuk melakukan peninjauan kembali terkait putusan Pengadilan Tipikor sebelum perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. *

The post Masih Terus Berjalan, Nadiem Makarim Dijadwalkan Sidang Banding Pada 5 Agustus! appeared first on Cahayanegeri.com.