BGN melarang seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan barang-barang bersubsidi dalam pengolahan program MBG. Larangan ini berlaku untuk semua dapur MBG.

jika ditemukan pelanggaran, dapur yang bersangkutan berisiko dikenai sanksi hingga penutupan operasional.

Sanksi terhadap pengelola diberlakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, kemudian langkah administratif lain hingga kemungkinan penghentian operasional secara permanen jika pelanggaran terus berlanjut.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa larangan tersebut mencakup pemanfaatan berbagai jenis bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti minyak goreng subsidi (Minyakita), tabung LPG ukuran 3 kg serta beras dari Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

Menurut Sudaryono, pengawasan difokuskan pada seluruh dapur MBG yang telah beroperasi agar pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak jadi pelanggaran, jadi transparansi bisa diakses dan lain-lain,” jelas Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Hingga saat ini, BGN mencatat ada 27.469 dapur MBG yang menjadi objek pengawasan pemerintah. Setiap laporan yang masuk tentang dugaan penggunaan barang bersubsidi akan ditindaklanjuti secara serius.

Nah jika penyelidikan membuktikan pelanggaran, pengelola akan dikenakan sanksi berjenjang sesuai kebijakan.

“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram dan tidak boleh memakai beras SPHP. Kalau ada misalnya awak media menemukan di suatu daerah, silakan dilaporkan dapur mana menggunakan Minyakita. Nanti kita akan beri surat peringatan. Kalau memang ngeyel, bandel, dapurnya kita suspend atau sampai ditutup,” jelasnya.

Selain melarang penggunaan barang bersubsidi, BGN juga meminta agar pengelola SPPG tetap membeli beberapa komoditas pangan berdasarkan Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen dan mencegah gejolak pasar.

Sebagai contoh, Sudaryono menekankan bahwa pembelian telur oleh dapur MBG harus mempertimbangkan HAP, meskipun harga di tingkat peternak sedang turun drastis.

“Kalau harga telur yang harusnya HAP Rp25.000 di kandang kemudian jatuh sampai Rp12.000-Rp15.000, kepala dapur harus membeli telur bukan Rp12.000-Rp15.000, tetapi sesuai Harga Acuan Pemerintah supaya memastikan stabilisasi harga dan peternak tidak dirugikan,” ungkapnya.

Lebih jauh, Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian daerah dan menjaga kestabilan harga komoditas di tingkat petani serta peternak. *

The post Larang Dapur MBG Pakai Barang Subsidi, Jika Melanggar Akan Diberi Sanksi Berat! appeared first on Cahayanegeri.com.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas untuk membersihkan lingkungan kerja lembaganya dari praktik korupsi.

Upaya pemberantasan itu dimulai setelah BGN menemukan adanya dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pegawainya.

Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ada sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan berpotensi dipecat.

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), supaya penyimpangan di lapangan tidak merusak reputasi salah satu program strategis pemerintah.

Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah memberhentikan total 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN reguler dan 37 tenaga ahli.

Mayoritas pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin serta pelanggaran aturan kepegawaian.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ungkap Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Selain itu, proses pemeriksaan dan penanganan terhadap sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran berat juga masih berlangsung.

Di tingkat yang lebih ringan, BGN menemukan 39 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin minor.

Mereka akan mendapat sanksi yang bervariasi, mulai dari mutasi dan penurunan jabatan (demosi) hingga sanksi administrasi dan surat peringatan, sesuai tingkat kesalahan masing-masing.

Tidak hanya menindak pegawai, BGN juga mengambil langkah terhadap mitra pelaksana Program MBG. Hingga 27 Juli 2026, sebanyak 833 dapur SPPG disuspensi secara permanen karena terbukti melanggar ketentuan.

Rinciannya meliputi 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lain.

Kebijakan ini berbeda dari penghentian sementara sebelumnya pasalnya dapur yang disuspensi permanen tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

“Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran,” ujar Sudaryono.

“Ke depan, kalau kemudian ada temuan SPPG yang membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, itu juga bagian dari pelanggaran, gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami proses dan dapurnya kami suspend atau tutup,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, tindakan tegas ini penting agar kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil pihak tidak mencemarkan nama baik ribuan petugas dan mitra yang selama ini melaksanakan program MBG dengan jujur dan profesional.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan bahwa perbaikan akan terus dijalankan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengakui ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki dan ada pelanggaran seperti yang saudara-saudara tahu. Tapi kami siap memperbaiki dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, karena kebutuhan gizi terus ada,” tuturnya. *

The post Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG! appeared first on Cahayanegeri.com.

Nah sidak ini dilakukan pada Hari Jumat, 24 Juli 2026 dini hari di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat.

Sidak dilakukan setelah dirinya secara resmi menjabat sebagai Kepala BGN.

Nah sidak ini untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian penyediaan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi kriteria kebersihan, keamanan pangan dan kandungan gizi sebelum dibagikan kepada para penerima manfaat.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Sudaryono meninjau langsung dapur MBG di SPPG Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, serta SPPG Cipaku 02, Kota Bogor.

BACA JUGA: Mundur Dari Jabatan Jampidsus Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji, Kok Bisa? Ini Alasannya!

BACA JUGA: Parah Banget! Dokter IGD dan Juru Parkir Ketahuan Nyabu, Berhasil Diamankan dan Berujung Pemecatan!

Ia memeriksa setiap tahap produksi makanan, mulai dari cara penyimpanan bahan baku, proses pengolahan di dapur hingga memeriksa tanggal kedaluwarsa susu yang akan disalurkan kepada anak-anak.

Selain menilai fasilitas dan alur produksi, mantan wakil menteri pertanian itu juga berdialog dengan kepala SPPG dan petugas lapangan untuk mengetahui pelaksanaan operasional serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjalankan program.

Menurut Sudaryono, sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin sekaligus bentuk penghargaan bagi pengelola SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

“Sidak ini untuk menyemangati SPPG yang sudah bekerja dengan baik. Secara umum, banyak SPPG yang bagus, tetapi masih ada satu dua SPPG yang belum memenuhi standar. Yang belum itu akan kami benahi dan kalau memang tidak bisa diperbaiki, akan kami tutup,” ungkap Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono pada Jumat, 24 Juli 2026.

Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional tidak akan memberi toleransi pada SPPG yang mengabaikan standar kebersihan atau keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan, karena mutu makanan yang disalurkan harus menjadi prioritas agar tujuan program MBG dapat tercapai.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi dan diproduksi sesuai prosedur.

Dari hasil sidak di dua dapur MBG di Bogor, Sudaryono menyatakan belum menemukan pelanggaran signifikan.

Proses pengolahan dinilai berjalan dengan baik, higienis dan sesuai standar operasional.

Badan Gizi Nasional memastikan pengawasan serupa akan terus digelar di berbagai daerah sebagai upaya menjaga mutu pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Dengan inspeksi berkala, BGN berharap setiap dapur MBG dapat mempertahankan standar kebersihan, keamanan pangan dan kualitas pelayanan sehingga semua penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, sehat, bergizi dan siap santap sesuai ketentuan pemerintah.*

The post Usai Menjabat Kepala BGN, Sudaryono Sidak SPPG Pada Dini Hari! appeared first on Cahayanegeri.com.