Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, segera mengambil langkah nyata untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di perdesaan.

Ia menegaskan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam dan siap membantu apabila pemerintah daerah gagal menangani keluhan warga.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri yang dirangkaikan dengan peringatan ulang tahun ke-50 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Acara tersebut berlangsung di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti masih adanya persoalan infrastruktur dasar di sejumlah desa, seperti akses jalan dan jembatan.

Menurutnya, kebutuhan tersebut seharusnya dapat ditangani melalui kepemimpinan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Kursi Gubernur BI Masih Kosong, Presiden Prabowo Sudah Diskusi dengan Calon Kandidat!

BACA JUGA: Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi!

Prabowo juga mengingatkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa telah menerima Dana Desa dengan nilai sekitar Rp1 miliar per tahun.

Dengan dukungan anggaran tersebut, pembangunan fasilitas umum, termasuk jembatan yang membutuhkan biaya ratusan juta hingga miliaran rupiah semestinya bisa direalisasikan.

“Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp 1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta rata-rata, Rp 700 juta, Rp 800 juta. Yang besar mungkin Rp 2 M, Rp 3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu,” jelas Prabowo pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Meski demikian, pemerintah pusat tidak ingin menghabiskan waktu untuk memperdebatkan persoalan lama ataupun saling menyalahkan.

Pemerintah akan memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk menampung laporan masyarakat, kemudian meneruskannya agar dapat segera ditindaklanjuti.

Selain menyampaikan instruksi kepada pemerintah daerah, Prabowo memaparkan sejumlah pembangunan yang telah berjalan.

Salah satunya adalah pembangunan jembatan di berbagai wilayah desa yang jumlahnya disebut hampir mencapai 2.500 unit.

“Prestasi-prestasi kita riil. Sekian ribu jembatan yang kita bangun, jembatan yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat teriak dan melalui teknologi kita segera tangkap, kita segera tanggap, kita reaksi. Dan hari ini kita sudah mendekati 2.500 jembatan seluruh desa-desa di Indonesia. Yang banyak tidak diingat oleh banyak elite Indonesia,” kata Prabowo.

Di bidang pendidikan, pemerintah juga telah memperbaiki puluhan ribu sekolah.

Jumlah tersebut ditargetkan melampaui 70 ribu sekolah hingga akhir 2026, kemudian meningkat menjadi 100 ribu sekolah pada 2027.

“Jadi saya kira sangat banyak hasil yang kita lakukan, perbaikan yang kita lakukan. Puluhan ribu sekolah sudah kita perbaiki. Akhir tahun ini mungkin lebih 70 ribu. Tahun depan target kita 100 ribu,” ungkapnya.

Perhatian pemerintah turut diarahkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas yang selama puluhan tahun belum memperoleh renovasi menjadi salah satu fasilitas yang akan diprioritaskan dalam program perbaikan.

“Dan kita akan selesaikan dalam tiga tahun yang akan datang semua sekolah di Indonesia akan kita perbaiki. Semua puskesmas Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tidak diperbaiki, kita akan perbaiki,” tegas Prabowo. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Peringatan Tegas Prabowo Ke Kepala Daerah: Tak Mampu Tangani Masyarakat Pusat Akan Turun Tangan! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyiapkan calon pemimpin bangsa.

Meskipun memakai sebutan “universitas”, URI dirancang berbeda dari perguruan tinggi biasa karena fokus utamanya adalah pendidikan kepemimpinan bagi sumber daya manusia yang akan menempati posisi strategis di Indonesia.

Nama URI mulai ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur dan Profesor Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026.

Pelantikan itu berlangsung bersamaan dengan pengambilan sumpah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Walau bernama universitas, URI tidak akan membuka beragam program studi seperti kedokteran, teknik, hukum atau ekonomi. Pemerintah menyatakan lembaga ini lebih berperan sebagai pusat pendidikan kepemimpinan nasional.

URI ditujukan untuk menyiapkan tenaga yang akan mengisi berbagai posisi strategis, termasuk di pemerintahan, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara (BUMN) serta posisi kepemimpinan lain.

Pendekatan pendidikan di URI tidak semata-mata akademis karena penekanan diberikan pada pembentukan karakter, peningkatan kompetensi dan kemampuan memimpin.

BACA JUGA: Resmi Duduki Jabatan Kepala BGN, Ini Profil Menarik Dari Sudaryono!

BACA JUGA: Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN!

Setelah dilantik, Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto menyampaikan bahwa pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi perhatian Presiden terhadap pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan mempersiapkan pemimpin masa depan. Pemerintah ingin memiliki mekanisme pembinaan kepemimpinan yang terstruktur dan berkelanjutan.

“Jadi, bapak presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan juga di pemerintahan,” ungkap Donny pada Rabu, 22 Juli 2026.

Konsep URI diinspirasi oleh sejumlah negara yang punya lembaga khusus untuk calon pejabat negara, misalnya Institut National du Service Public (INSP) di Prancis, penerus Ecole Nationale d’Administration (ENA) yang dikenal melahirkan banyak pejabat tinggi pemerintahan. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, persiapan pembentukan URI sudah berlangsung lama.

“Itu sudah kita persiapkan lama. Cuma, waktunya kan enggak pas lama. Nanti ada waktunya aku jelasin, detailnya. Jadi, belajar kayak beberapa negara itu punya lembaga-lembaga pendidikan yang emang khusus itu mempersiapkan calon-calon pemimpin,” jelas Prasetyo.

Sampai saat ini kurikulum resmi belum diumumkan, namun garis besar arah pendidikan telah dipaparkan. Fokus pembelajaran di URI akan meliputi pengembangan kepemimpinan, administrasi pemerintahan, etika, integritas dan wawasan kebangsaan.

Dengan pendekatan demikian, diharapkan lulusan memiliki kemampuan teknis sekaligus komitmen kuat untuk menjalankan tugas demi kepentingan negara.

Donny juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengintegrasikan Sekolah Unggul Garuda, Universitas Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke dalam satu ekosistem pendidikan.

Dalam rencana itu, Sekolah Unggul Garuda membina siswa berprestasi di tingkat menengah, URI melanjutkan pembentukan calon pemimpin di tingkat tinggi dan LAN memperkuat pembinaan aparatur negara serta nantinya pegawai BUMN.

Pemerintah berharap skema ini menciptakan proses pembinaan kepemimpinan yang berkesinambungan, mulai dari sekolah hingga menempati jabatan di pemerintahan atau BUMN.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, direncanakan pembentukan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan di bawah kewenangan Gubernur URI.

Donny menjelaskan nantinya akan ada tiga institusi utama yang terdiri dari Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi dan Lembaga Administrasi Negara.

Hadirnya URI menjadi langkah pemerintah membangun sistem pendidikan kepemimpinan terintegrasi untuk melahirkan calon pemimpin bangsa. *

The post Presiden Prabowo Bentuk Universitas Republik Indonesia, Ternyata Ini Tujuan dan Fungsinya! appeared first on CAHAYA NEGERI.