Badan Gizi Nasional melaporkan bahwa beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis kini tengah diproses melalui jalur hukum dan sejumlah kasus sudah memasuki tahap penyidikan. Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keputusan apakah suatu kasus keracunan akan dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang aparat penegak hukum.

“Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” ungkap Sudaryono usai rapat bersama Komisi IX DPR pada Kamis, 3 September 2026. Sudaryono juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa dapur yang diduga menjadi sumber masalah keracunan tersebut.

Mengenai kemungkinan ditetapkannya tersangka dalam kasus ini, pihak BGN menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada kepolisian karena penetapan tersangka harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan proses hukum yang dilakukan secara resmi oleh aparat. Sudaryono menguraikan beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama terjadinya keracunan makanan dalam program ini, di antaranya adalah ketidakseimbangan antara kapasitas produksi dapur dengan jumlah makanan yang harus diproduksi dalam waktu tertentu.

Selain masalah kapasitas dapur, ia juga menyoroti masih adanya pelanggaran terhadap batas waktu konsumsi makanan atau expired date yang sudah ditetapkan sebelumnya. “Selain itu, expired date itu juga tidak ditaati. Contoh paling jelas adalah di Sidoarjo. Berdasarkan investigasi sementara kami adalah dia masak jam 5 sore, dagingnya itu dikasih label dikonsumsi sebelum jam 10.00 (pagi),” jelasnya.

BACA JUGA: Ratusan Santri Sidoarjo Keracunan MBG, Dilarikan ke RS!

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi Tata Kelola Program MBG, Kejagung Periksa Sekretaris Kepala BGN!

Padahal BGN sebenarnya sudah mewajibkan penggunaan label pada setiap makanan yang didistribusikan dalam program ini. Label tersebut dirancang untuk memuat berbagai informasi penting, seperti nama sekolah penerima, waktu pembuatan makanan hingga batas akhir waktu makanan tersebut layak untuk dikonsumsi.

“Ini, label ini kami buat, namanya label LBD, Bapak/Ibu semua. Label LBD itu adalah label di mana kita bisa mengecek sekolah mana, di kabupaten mana, jam berapa dibikin, jam berapa harus dikonsumsi. Itu kemudian kita minta cek pada hari itu, jam berapa dikonsumsi siswa itu ada,” jelasnya.

Namun dalam praktiknya, khususnya pada kasus yang terjadi di Sidoarjo, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan pelabelan dengan kondisi di lapangan karena hanya satu jenis makanan yang dilengkapi label sementara makanan lainnya tidak diberi label sama sekali.

Sudaryono menjelaskan makanan itu sebenarnya sudah lewat dari batas waktu aman konsumsi yang tertulis di kemasan. Seharusnya makanan tersebut dimakan sebelum pukul 10.00, namun baru tiba di sekolah sekitar pukul 11.40, lalu dimakan oleh siswa pada siang hari.

Sudaryono juga menyoroti masalah pengawasan di dapur program MBG yang perlu diperbaiki. Ia menyebut petugas pengawas dapur yaitu SPPI juga harus diawasi lebih ketat karena sebelumnya belum ada aturan jam kerja yang jelas bagi mereka.

“Sebetulnya yang kita minta pengawasan dapur itu namanya adalah SPPI itu. Masalahnya SPPI-nya juga harus diawasi,” katanya. Untuk mengatasi hal ini, BGN kini menerapkan sistem kerja dua sesi, termasuk dalam hal penerimaan bahan makanan.

Agar petugas datang sesuai jadwal, BGN menyiapkan sistem absensi dan pengawasan langsung. Namun, karena penerapan sistem biometrik memerlukan waktu, BGN memilih langkah lebih cepat yaitu mengadakan pertemuan virtual secara rutin untuk mengawasi kehadiran petugas.

Sudaryono mengakui bahwa pengawasan ini menjadi tantangan besar bagi BGN. Ia menegaskan bahwa BGN serius menangani pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, termasuk memperketat aturan pelabelan makanan.

Waktu konsumsi juga akan dicantumkan di label, sehingga makanan tidak boleh dimakan setelah batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, ia menyebutkan kasus di Papua Barat di mana sisa makanan MBG yang seharusnya tidak dimakan lagi justru dibawa pulang, diolah kembali dan dikonsumsi pada malam hari yang akhirnya menyebabkan anggota keluarga sakit.

Selain memperkuat aturan dan sistem pengawasan, BGN juga melakukan evaluasi berkala terhadap petugas yang terlibat dalam program MBG.*

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Kasus Keracunan MBG Diproses Hukum, Sebagian Masuk Penyelidikan appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pihaknya menduga ada oknum atau pihak internal lembaga terdahulu yang terlibat dalam penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.

Dugaan ini mengarah pada pengiriman dana ke 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ternyata memiliki rekening ganda atau bahkan dapur umum tersebut belum beroperasi sama sekali.

Karena dugaan penyimpangan ini cukup serius, BGN menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diteliti dan didalami lebih lanjut.

Sudaryono menjelaskan bahwa kecurigaan ini muncul setelah BGN melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap ribuan rekening virtual account milik SPPG dan menemukan adanya aliran dana yang masuk ke rekening dapur yang seharusnya tidak menerima dana tersebut.

BACA JUGA: Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG!

BACA JUGA: Usai Menjabat Kepala BGN, Sudaryono Sidak SPPG Pada Dini Hari!

“Kami menduga ada oknum-oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam,” jelas Sudaryono pada Jumat, 31 Juli 2026.

Menurut Sudaryono, ada dua kemungkinan motif di balik kejadian ini yang masih terus diselidiki yaitu pemungkinan pertama, adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) untuk melakukan tindak pidana atau korupsi.

Kemungkinan kedua, pengiriman dana tersebut sebenarnya dilakukan hanya untuk meningkatkan angka serapan anggaran BGN agar terlihat baik, tanpa disertai niat untuk melakukan korupsi.

“Jadi anggarannya terserap banyak gitu,” jelasnya. Sudaryono menegaskan bahwa BGN masih terus mendalami kedua kemungkinan tersebut.

Jika nantinya ditemukan bukti kuat yang menunjukkan adanya niat jahat atau tindak pidana, maka seluruh temuan ini akan diproses melalui jalur hukum yang berlaku.

“Manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum (Kejagung),” ungkapnya.

Sebelumnya, BGN telah melaporkan bahwa mereka telah mengembalikan dana sebesar Rp311,2 miliar ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 SPPG tersebut.

Temuan ini didapat setelah BGN memeriksa sebanyak 27.469 rekening virtual account milik dapur umum yang saat ini beroperasi.

“Kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account,” ungkap Sudaryono.

Sudaryono juga merinci bahwa pengembalian dana tersebut dilakukan melalui lima bank yang berbeda, yaitu:

– Bank BRI: 121 SPPG dengan nilai pengembalian sebesar Rp137,5 miliar

– Bank BNI: 117 SPPG senilai Rp74 miliar

– Bank Mandiri: 129 SPPG senilai Rp71,6 miliar

– Bank Syariah Indonesia (BSI): 19 SPPG senilai Rp12,9 miliar

– Bank BTN: 28 SPPG senilai Rp15,3 miliar. *

The post Temukan Adanya Kejanggalan, Kepala BGN Laporkan Ratusan SPPG Ke Kejagung! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas untuk membersihkan lingkungan kerja lembaganya dari praktik korupsi.

Upaya pemberantasan itu dimulai setelah BGN menemukan adanya dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pegawainya.

Hasil pemeriksaan internal menunjukkan ada sembilan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan berpotensi dipecat.

BACA JUGA: Dalami Temuan Uang Di Rumah Dinas, KPK Periksa PLT Gubernur Riau!

BACA JUGA: Sutrimo Penjaga Rumah Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Meninggal Dunia, Ini Kronologi Kematiannya!

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), supaya penyimpangan di lapangan tidak merusak reputasi salah satu program strategis pemerintah.

Sudaryono menyatakan bahwa BGN telah memberhentikan total 261 pegawai non-ASN, yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN reguler dan 37 tenaga ahli.

Mayoritas pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin serta pelanggaran aturan kepegawaian.

“Per hari ini tanggal 27 Juli 2026 kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba kemudian yang melanggar kami berikan sanksi,” ungkap Sudaryono pada Senin, 27 Juli 2026.

Selain itu, proses pemeriksaan dan penanganan terhadap sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran berat juga masih berlangsung.

Di tingkat yang lebih ringan, BGN menemukan 39 pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin minor.

Mereka akan mendapat sanksi yang bervariasi, mulai dari mutasi dan penurunan jabatan (demosi) hingga sanksi administrasi dan surat peringatan, sesuai tingkat kesalahan masing-masing.

Tidak hanya menindak pegawai, BGN juga mengambil langkah terhadap mitra pelaksana Program MBG. Hingga 27 Juli 2026, sebanyak 833 dapur SPPG disuspensi secara permanen karena terbukti melanggar ketentuan.

Rinciannya meliputi 98 dapur di wilayah Sumatra, 311 di Jawa dan Madura, serta 424 di wilayah lain.

Kebijakan ini berbeda dari penghentian sementara sebelumnya pasalnya dapur yang disuspensi permanen tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.

“Dapur yang disuspensi secara permanen ini bukan seperti yang lalu. Kalau dulu disuspensi tetapi tetap dibayar, kalau ini sudah disuspensi, tutup dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspensi karena pelanggaran,” ujar Sudaryono.

“Ke depan, kalau kemudian ada temuan SPPG yang membeli harga bahan yang tidak wajar, di-markup, itu juga bagian dari pelanggaran, gratifikasi dan pelanggaran korupsi. Barang siapa melakukan pelanggaran itu, kalau terbukti kami proses dan dapurnya kami suspend atau tutup,” jelasnya.

Menurut Sudaryono, tindakan tegas ini penting agar kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kecil pihak tidak mencemarkan nama baik ribuan petugas dan mitra yang selama ini melaksanakan program MBG dengan jujur dan profesional.

Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program, namun menegaskan bahwa perbaikan akan terus dijalankan tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengakui ada kekurangan, ada yang harus diperbaiki dan ada pelanggaran seperti yang saudara-saudara tahu. Tapi kami siap memperbaiki dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, karena kebutuhan gizi terus ada,” tuturnya. *

The post Gebrakan Terbaru Sudaryono Ngeri Banget! Pecat Pegawai BGN dan Tutup Ratusan Dapur MBG! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Istana Negara sampai saat ini belum mulai membahas siapa yang akan menggantikan posisi Wamentan setelah kursi tersebut kosong menyusul pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Sudaryono baru saja dipindahkan dari Kementerian Pertanian ke BGN sejak dilantik pada Rabu, 22 Juli 2026, sehingga sementara waktu jabatan Wamentan belum terisi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penggantian wakil menteri belum masuk agenda pemerintah karena pergantian pejabat tersebut masih baru dilakukan.

“Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan,” jelas Prasetyo Hadi pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

Menurut Prasetyo, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan proses penyesuaian tugas Sudaryono di Badan Gizi Nasional berjalan baik sebelum membahas calon pengisi kursi Wakil Menteri Pertanian.

“Karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono, Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan,” katanya.

Prasetyo menambahkan bahwa pengisian jabatan itu akan dipertimbangkan pada waktu yang dianggap tepat setelah transisi di BGN stabil. Kekosongan kursi Wamentan terjadi bertepatan dengan pergantian mendadak di kepemimpinan BGN.

Pergantian tersebut dilakukan setelah Nanik S. Deyang, mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena harus berfokus pada perawatan penyakit jantung di luar negeri, sehingga Istana perlu segera menetapkan pengganti tanpa banyak waktu persiapan. Keputusan cepat ini otomatis meninggalkan posisi Wakil Menteri Pertanian kosong sementara.

Perlu dicatat bahwa jabatan Wakil Menteri Pertanian bukan sekadar simbolis. Pejabat ini memiliki tugas penting dalam memastikan pelaksanaan program ketahanan pangan berjalan di lapangan, sekaligus membantu menteri melakukan pengawasan kebijakan dan mengoordinasikan pemerintahan daerah agar kebijakan strategis tidak terhambat dalam skala luas sektor pertanian.

Selain itu, Wamentan sering diberi tanggung jawab mengurusi persoalan teknis operasional yang berdampak langsung pada petani seperti pengaturan distribusi pupuk dan mekanisasi alat pertanian.

Peran lain yang krusial adalah mitigasi risiko krisis pangan, termasuk pemantauan dampak perubahan iklim seperti El Niño dan pengawasan terhadap gejolak harga pangan global yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

Oleh sebab itu, apabila kursi Wamentan dibiarkan kosong untuk waktu lama, kemampuan pemerintah dalam merespons cepat berbagai tantangan tersebut berisiko menurun.

Mengacu pada aturan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Kerja sama antara Menteri dan Wamentan mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementan, serta koordinasi lintas unit organisasi setingkat eselon I, mulai dari urusan lahan dan irigasi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan kesehatan hewan tujuannya untuk memastikan pencapaian target kebijakan strategis kementerian. *

The post Usai Ditinggalkan Sudaryono Kursi Wamentan Masih Kosong, Istana Ungkap Belum Membahas Penggantinya! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Pada Rabu, 22 Juli 2026 Sudaryono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian secara resmi telah dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.

Sudaryono tidak akan menjalankan dua jabatan sekaligus karena setelah dilantik ia akan sepenuhnya fokus memimpin BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tanggung jawab di BGN akan dijalankan oleh Sudaryono secara penuh.

“Penggantinya akan direncanakan dilantik hari ini juga supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman,” ungkap Prasetyo Hadi pada Rabu, 22 Juli 2026.

BACA JUGA: Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN!

BACA JUGA: Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Sebentar Lagi, Wushu Matangkan Persiapan Demi Medali Emas!

Menurut Prasetyo, pengalaman Sudaryono selama menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo dalam memilihnya.

Hal ini dinilai relevan karena program BGN, khususnya kebijakan Makan Bergizi Gratis, memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian, mulai dari produksi bahan pangan hingga ketersediaan pangan bergizi.

Hubungan antarsektor tersebut penting untuk memastikan program gizi nasional berjalan berkelanjutan, sehingga latar belakang Sudaryono dianggap sesuai dengan tugas barunya.

Sudaryono atau yang sering dipanggil Mas Dar, lahir pada 23 Januari 1985 di Dusun Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Sudaryono sendiri merupakan anak tunggal dari pasangan Yahyo dan Suwarni. Ayahnya bekerja sebagai petani dan masa kecilnya banyak dihabiskan di lingkungan pedesaan.

Ia menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Jepang dan menempuh pendidikan di National Defense Academy of Japan antara 2004 dan 2009. Hal ini menjadi modal penting dalam perjalanan kariernya di bidang profesional dan pemerintahan.

Karier profesional Sudaryono dimulai pada 2014 saat diangkat sebagai Corporate Secretary di Nusantara Energy. Pada 2018 ia dipercaya menjabat CEO Garuda TV, kemudian sejak 2019 memimpin PT Nusantara Telematics System sebagai CEO.

Pada 2020 ia juga dipercaya menjadi Chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma.

Selain aktif memimpin perusahaan, Sudaryono terlibat dalam berbagai organisasi seperti sejak 2021 ia menjabat Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) serta memegang posisi di sejumlah badan usaha dan organisasi lainnya.

Di ranah politik, Sudaryono pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Pada Juli 2024 Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.

Setelah pergantian kabinet, Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih dan ia resmi dilantik pada 21 Oktober 2024.

Nah saat ini Sudaryono menerima amanah baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Penunjukan ini bertujuan menjamin kelanjutan program Makan Bergizi Gratis setelah Nanik S Deyang mengundurkan diri dikarenakan kondisi kesehatan. *

The post Resmi Duduki Jabatan Kepala BGN, Ini Profil Menarik Dari Sudaryono! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Sudaryono menjadi Kepala menggantikan usai Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan ini.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melakukan pelantikan kepada Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mundur karena alasan kesehatan.

Pelantikan Sudaryono dilakukan melalui pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, 22 Juli 2026.

Keputusan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BGN, yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 22 Juli 2026.

Dengan ditetapkannya Keppres itu, Sudaryono resmi menggantikan Nanik yang mengumumkan pengunduran dirinya pada pagi hari yang sama.

BACA JUGA: Asian Games Aichi-Nagoya 2026 Sebentar Lagi, Wushu Matangkan Persiapan Demi Medali Emas!

BACA JUGA: Siap-siap, Motor Listrik Karya Anak Bangsa Siap Diluncurkan Pemerintah! Produsennya Siapa Ya?

Dalam upacara pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi Sudaryono.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” itulah sumpah jabatan yang diucapkan oleh Sudaryono yang dituntun oleh Presiden Prabowo.

Setelah pengambilan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden. Presiden Prabowo yang kemudian juga ikut menandatangani berita acara tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Sudaryono dan anggota keluarganya usai pelantikan. Ucapan serupa juga datang dari sejumlah pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut.

Hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sebelumnya, pengangkatan Sudaryono pertama kali diumumkan ke publik pada Rabu siang oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai juru bicara presiden.

“Bapak Presiden memutuskan pengganti Kepala BGN, beliau Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” ungkap Prasetyo pada Rabu, 22 Juli 2026.

Prasetyo menyatakan bahwa penetapan Sudaryono bersifat definitif dan menegaskan bahwa Sudaryono tidak akan merangkap jabatan lain.

Alasan pemilihan Sudaryono, menurut Prasetyo, berkaitan dengan keterlibatan Sudaryono sejak awal dalam perumusan dan pembahasan teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pengalaman Sudaryono saat menjabat Wakil Menteri Pertanian dinilai memberi keuntungan tersendiri karena pelaksanaan program MBG sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku pangan.

Kementerian Pertanian dianggap sebagai bagian penting dalam ekosistem penyediaan makanan bagi penerima manfaat MBG, sehingga latar belakang Sudaryono di kementerian tersebut dipandang dapat membantu tugas barunya sebagai Kepala BGN. *

The post Usai Mundurnya Nanik S. Deyang, Sudaryono Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN! appeared first on CAHAYA NEGERI.