Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa praktik suap atau korupsi saat penerimaan mahasiswa baru kemungkinan tidak hanya terjadi di satu kampus, melainkan sudah meluas ke sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Senin, 31 Agustus 2026.

“Dugaan praktik-praktik pengondisian pada proses penerimaan mahasiswa baru ini tidak hanya terjadi di Unila ataupun Unsoed, tetapi di kampus-kampus lain juga diduga jamak terjadi,” kata Budi Prasetyo pada Senin, 31 Agustus 2026.

Kasus yang kini menjerat Unsoed menjadi kasus kedua yang ditangani KPK terkait korupsi penerimaan mahasiswa baru. Sebelumnya KPK telah berhasil membongkar praktik serupa di Universitas Lampung (Unila) pada 2022.

Nah karena kasus tersebut, KPK bahkan telah menerbitkan surat edaran yang berisi langkah pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan negeri dan politeknik negeri sebagai upaya menekan terulangnya modus yang sama.

BACA JUGA: Sinyal Kasus Korupsi Semakin Kuat, Kantor Bapenda & BKPSDM Di Kabupaten Bogor Digeledah Oleh KPK!

BACA JUGA: Dalami Kasus Korupsi, KPK Lakukan Pemanggilan Kadis PUPR dan Anggota DPRD Kota Bengkulu!

KPK mengajak masyarakat yang mengetahui atau memiliki informasi tentang indikasi korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk segera melapor ke lembaga antirasuah. “KPK tentu bisa masuk ketika ada suatu dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lokus lainnya atau di kampus-kampus lainnya,” kata Budi.

Menurut Budi, setiap laporan yang masuk akan ditelaah lebih lanjut oleh KPK untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti. “Nanti ditelaah dan dianalisis terkait tindak lanjutnya seperti apa ya, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh KPK nanti bergantung dari permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat,” jelasnya.

Di sisi lain, KPK juga mendesak perguruan tinggi untuk benar-benar memperbaiki mekanisme penerimaan mahasiswa baru agar lebih transparan, akuntabel dan berintegritas sehingga celah penyalahgunaan bisa diperkecil. “Tentunya dengan langkah-langkah yang nyata. Tidak berhenti di komitmen, tetapi betul-betul upaya-upaya perbaikan sistem itu dilakukan,” tutur Budi.

Pada Agustus 2022, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penyuapan penerimaan mahasiswa baru di Unila. Dari operasi itu, KPK menetapkan sejumlah pejabat kampus dan pihak terkait sebagai tersangka, Rektor Unila Prof Karomani, Wakil Rektor Bidang Akademik Unila Prof Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri serta Andi Desfiandi selaku pihak swasta sebagai tersangka kasus tersebut.

Empat tahun kemudian pada 2026, KPK kembali melakukan OTT, kali ini menargetkan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unsoed. Dari operasi tersebut, KPK menetapkan Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Norman Arie Prayogo, Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, Mulyono selaku keponakan Sodiq serta Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto selaku perantara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan maba Unsoed.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post KPK: Dugaan Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru Terjadi Tak Hanya di Unila dan Unsoed appeared first on CAHAYA NEGERI.