Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait beredarnya kabar di media sosial yang menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengusaha tambang asal Kalimantan, Haji Isam, sebagai pemimpin operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Prasetyo menegaskan bahwa narasi tersebut sama sekali tidak benar dan hanya berupa informasi yang belum terverifikasi keabsahannya.

“Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” jelas Prasetyo pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Prasetyo menjelaskan bahwa meskipun banyak isu yang sedang ramai dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial, hal itu tidak otomatis menjadikan informasi tersebut fakta atau kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan.

BACA JUGA: Kabut Asap Pekat Akibat Karhutla Hambat Aktivitas Nelayan Di Natuna Melaut!

BACA JUGA: Akibat Karhutla Kasus ISPA Melonjak, Kemenkes Sebut Lebih 3 Juta Warga RI Terpapar Asap!

Namun, ia juga mengakui bahwa dalam situasi darurat seperti ini, semua elemen masyarakat memang diharapkan dapat turut serta memberikan dukungan dan bantuan dalam upaya penanganan karhutla yang terjadi di Kalimantan.

“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menyebutkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menetapkan dan menunjuk pejabat-pejabat resmi dari instansi terkait untuk bertindak sebagai koordinator lapangan dalam operasi pemadaman karhutla di setiap wilayah yang terdampak, sehingga tidak ada penunjukan pihak luar di luar struktur pemerintahan yang resmi.

Sebelumnya, beredar luas di media sosial sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Haji Isam yang dikenal sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit dan pertambangan ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo untuk memimpin penanganan kebakaran hutan di Kalimantan.

Kabar ini memicu berbagai reaksi dan protes dari netizen yang mempertanyakan mengapa seorang pengusaha yang bergerak di sektor yang sering dikaitkan dengan isu lingkungan justru diberi tanggung jawab untuk mengatasi bencana karhutla, mengingat hal tersebut dianggap bukan merupakan solusi yang tepat untuk masalah ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa total luas area yang terbakar akibat karhutla di seluruh Indonesia telah mencapai 72.798 hektare.

Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya pada Minggu, 23 Agustus 2026 menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luas karhutla terbesar yakni mencapai 38.310 hektare.

Setelah Kalimantan Barat, wilayah dengan luas karhutla terbesar berikutnya adalah Provinsi Riau di Pulau Sumatra dengan luas 16.249,24 hektare yang disusul oleh Kalimantan Selatan seluas 8.019,62 hektare.

Kemudian, Kalimantan Tengah mencatat luas karhutla sebesar 7.634,46 hektare, Sumatra Selatan seluas 1.926,23 hektare dan Jambi dengan luas sekitar 658,29 hektare.

Untuk menangani situasi ini, pemerintah telah mengerahkan sebanyak 57.267 petugas gabungan yang bertugas memadamkan api dan melakukan upaya pencegahan di keenam wilayah yang terdampak karhutla tersebut. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Heboh Haji Isam Jadi Koordinator Penanganan Karhutla, Istana Bantah Tidak Benar! appeared first on CAHAYA NEGERI.

Istana Negara sampai saat ini belum mulai membahas siapa yang akan menggantikan posisi Wamentan setelah kursi tersebut kosong menyusul pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

Sudaryono baru saja dipindahkan dari Kementerian Pertanian ke BGN sejak dilantik pada Rabu, 22 Juli 2026, sehingga sementara waktu jabatan Wamentan belum terisi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penggantian wakil menteri belum masuk agenda pemerintah karena pergantian pejabat tersebut masih baru dilakukan.

“Belum, jadi untuk berkenaan dengan masalah posisi Wamentan memang sampai saat ini belum didiskusikan,” jelas Prasetyo Hadi pada Kamis, 23 Juli 2026.

BACA JUGA: Penyelidikan Kasus Bupati Kuansing Tetap Berjalan, KPK Periksa Pejabat Kemenhut dan ATR/BPN

BACA JUGA: Mundur Jadi Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea Ungkap Alasannya!

Menurut Prasetyo, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan proses penyesuaian tugas Sudaryono di Badan Gizi Nasional berjalan baik sebelum membahas calon pengisi kursi Wakil Menteri Pertanian.

“Karena juga pengangkatan pejabat lama Mas Sudaryono, Wamentan yang kemarin diminta untuk menjadi Kepala BGN kan juga baru 1 hari. Jadi memang berkenaan dengan posisi jabatan Wamentan belum kita bicarakan,” katanya.

Prasetyo menambahkan bahwa pengisian jabatan itu akan dipertimbangkan pada waktu yang dianggap tepat setelah transisi di BGN stabil. Kekosongan kursi Wamentan terjadi bertepatan dengan pergantian mendadak di kepemimpinan BGN.

Pergantian tersebut dilakukan setelah Nanik S. Deyang, mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena harus berfokus pada perawatan penyakit jantung di luar negeri, sehingga Istana perlu segera menetapkan pengganti tanpa banyak waktu persiapan. Keputusan cepat ini otomatis meninggalkan posisi Wakil Menteri Pertanian kosong sementara.

Perlu dicatat bahwa jabatan Wakil Menteri Pertanian bukan sekadar simbolis. Pejabat ini memiliki tugas penting dalam memastikan pelaksanaan program ketahanan pangan berjalan di lapangan, sekaligus membantu menteri melakukan pengawasan kebijakan dan mengoordinasikan pemerintahan daerah agar kebijakan strategis tidak terhambat dalam skala luas sektor pertanian.

Selain itu, Wamentan sering diberi tanggung jawab mengurusi persoalan teknis operasional yang berdampak langsung pada petani seperti pengaturan distribusi pupuk dan mekanisasi alat pertanian.

Peran lain yang krusial adalah mitigasi risiko krisis pangan, termasuk pemantauan dampak perubahan iklim seperti El Niño dan pengawasan terhadap gejolak harga pangan global yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dalam negeri.

Oleh sebab itu, apabila kursi Wamentan dibiarkan kosong untuk waktu lama, kemampuan pemerintah dalam merespons cepat berbagai tantangan tersebut berisiko menurun.

Mengacu pada aturan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, Wakil Menteri memiliki tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian.

Kerja sama antara Menteri dan Wamentan mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementan, serta koordinasi lintas unit organisasi setingkat eselon I, mulai dari urusan lahan dan irigasi, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan dan kesehatan hewan tujuannya untuk memastikan pencapaian target kebijakan strategis kementerian. *

The post Usai Ditinggalkan Sudaryono Kursi Wamentan Masih Kosong, Istana Ungkap Belum Membahas Penggantinya! appeared first on CAHAYA NEGERI.