Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Rosan menjelaskan bahwa penyederhanaan organisasi menjadi salah satu perhatian utama Presiden. Kebijakan itu terutama diarahkan kepada BUMN berukuran besar, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan sejumlah perusahaan negara lainnya yang memiliki struktur usaha sangat luas.

“Berikutnya arahan Beliau juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga,” jelas Rosan pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Rosan, pemerintah telah mengurangi 274 entitas perusahaan pelat merah melalui proses perampingan atau streamlining hingga Juli 2026. Ia menegaskan bahwa restrukturisasi tersebut belum berhenti dan akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

BACA JUGA: Cari Barang Bukti Kasus Febrie Adriansyah. Rumah Nurman Herin Digeledah Kejagung!

BACA JUGA: Rugikan Negara Rp 3,6 Miliar, Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Rumah!

“Streamlining yang sudah kita lakukan kurang lebih sudah 274 perusahaan per akhir bulan Juli kemarin. Beliau juga minta di-update seperti itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah entitas BUMN dipangkas secara signifikan, dari sekitar 1.077 perusahaan menjadi 350 perusahaan hingga akhir 2026.

Pengurangan tersebut dilakukan melalui beberapa cara, seperti menutup perusahaan yang tidak lagi efisien, menggabungkan entitas yang memiliki kegiatan usaha serupa, serta melakukan merger melalui Danantara. Prabowo juga mengaku terkejut ketika mengetahui besarnya jaringan bisnis BUMN yang terdiri atas ribuan perusahaan anak, cucu perusahaan hingga cicit perusahaan.

Banyaknya entitas tersebut dinilai membuat struktur korporasi negara menjadi terlalu rumit, sehingga membutuhkan biaya operasional yang besar dan berpotensi memperlambat proses kerja. Dalam arahannya, Prabowo menyebutkan bahwa penutupan sejumlah entitas BUMN yang dinilai tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya rutin atau overhead hingga sekitar Rp50 triliun.

Penghematan itu berasal dari berbagai pos, termasuk gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, penggunaan listrik dan utilitas serta anggaran untuk rapat kerja. Pemerintah memperkirakan nilai efisiensi tersebut masih dapat bertambah hingga mendekati Rp70 triliun sampai Rp80 triliun menjelang akhir Desember 2026.

Dengan target penggabungan dan penutupan sekitar 700 entitas BUMN yang masih harus diselesaikan hingga akhir tahun, pemerintah optimistis penataan ulang tersebut dapat membuat perusahaan negara lebih sederhana, efisien, fleksibel dan mampu mendukung kondisi fiskal yang lebih sehat. *

Penulis: Riska Ayu Kurniati

The post Mempercepat Efisiensi dan Pengambilan Keputusan, Presiden Prabowo Ingin BUMN Pangkas Birokrasi! appeared first on CAHAYA NEGERI.